KALDERANEWS - Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri langsung Rapat Paripurna ke XIV DPRD Sumsel di Gedung DPRD Sumsel, Jum'at (10/7). Rapat tersebut digelar dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019. Menurut Mawardi, penilaian dari fraksi yang ada di DPRD terkait raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel memang sangat dibutuhkan oleh Pemprov Sumsel.

"DPRD Sumsel menjalankan fungsinya melakukan penilaian terhadap raperda tersebut. Masukan, himbauan dan pertanyaan yang diberikan oleh fraksi di DPRD Sumsel akan kita tindaklanjuti," kata Mawardi. Dikatakannya, masukan dan himbauan dari DPRD Sumsel tentu akan menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja jajaran Pemprov Sumsel. "Tentu ini akan dijadikan evaluasi untuk peningkatan kedepannya," tuturnya.

Diketahui dalam rapat tersebut, masukan dan himbauan dinyatakan oleh beberapa fraksi yang ada di DPRD Sumsel. Seperti fraksi partai Golkar melalui juru bicaranya Drs Thamrin meminta agar Pemrov Sumsel terus mendorong sekolah gratis dan kesejahteraan guru honorer. "Selain itu dari sektor kesehatan. Dimana saat ini kita dihadapkan pada covid-19. Upaya penanganan harus tetap masif dilakukan. Pengadaan alat tes juga demikian sehingga hasil tes bisa cepat keluar," katanya.

Sementara juru bicara fraksi PKB Antoni Azhar memastikan kesepakatannya. Dimana fraksi PKB dapat menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel. "Ada beberapa masukan yang tetap akan disampaikan, tapi kita pastikan Fraksi PKB dapat menerima pertanggungjawaban Pemprov Sumsel," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel H Herman Deru secara resmi menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019 pada Rapat Paripurna XIV DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (6/7) lalu. HD mengatakan, salah satu kewajiban kepala daerah terkait pengelolaan keuangan daerah adalah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah diaudit oleh BPK RI.

"Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019, Pemprov Sumsel telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan telah diserahkan pada rapat Paripurna Istimewa I DPRD Provinsi Sumsel, Senin 29 Juni 2020 lalu," ungkapnya. HD menjelaskan, laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019 menggambarkan bahwa nilai aset mengalami peningkatan sebesar 12,90% dari sebelumnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 22,925 Triliun menjadi Rp. 25,872 Triliun.

Kemudian, terkait kewajiban/utang Pemprov Sumsel dengan nilai sebesar Rp. 305,072 Miliar. Terhadap realisasi APBD Sumsel dijelaskan bahwa pemdapatan sebesar Rp. 9.280 Triliun atau 94,22% dari target Rp. 9,849 Triliun. Dari sisi belanja realisasi tahun 2019 sebesar Rp.9,618 Triliun atau 91,31% dari direncanakan sebesar Rp. 10, 533 Triliun. Sedangkan pembiayaan diperuntukan untuk penyertaan modal/investasi daerah tidak terealisasi dari rencana sebesar Rp. 3 Miliar. Kontribusi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2019 menunjukan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 349,152 Miliar.

 
 
 
KALDERANEWS - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan nampaknya tidak akan main-main dalam menangani permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di wilayah Sumsel. Tidak hanya ribuan personil yang dikerahkan, bahkan Pemrov Sumsel telah memberikan bantuan keuangan kepada 10 kabupaten berdampak Karhutla dengan total Rp 45 Miliar.
 
Hal tersebut diungkapkan  Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya didampingi Kadis LHP Edward Chandra usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri guna membahas Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Periode Puncak Kemarau Tahun 2020, di Auditorium Dr. Sudjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian LHK, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7), yang dipimpin langsung Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. 
 
“Ya, Pemprov sudah siaga sejak awal dengan menempatkan ribuan petugas. Kita juga beri bantuan kepada 10 kabupaten berdampak Karhutla dengan total Rp 45 Miliar,” ungkapnya.
 
Kesigapan tersebut, lanjut Wagub, yakni dengan membentuk Satgas Karhutla dengan Gubernur sebagai Dansatgas, Danrem sebagai Dan Ops. “Ya, Pemprov Sumsel sudah siaga untuk mengantisipas terjadinya Karhutla dengan melakukan apel kesiapsiagaan personil dan peralatan karhutlah  yang dilaksanakan pada 30 Juni 2020 di Kebun Raya Sriwijaya,” bebernya.
 
Wagub menambahkan, Pemprov Sumsel siap menerjunkan lebih dari 8000 orang dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, KLHK, masyarakat peduli api dan regu damkar perusahaan.
 
“Pemprov juga melaksanakan operasi udara berupa patroli, water bombing dan TMC. Operasi darat juga dilakukan. Untuk memadamkan setiap ada titik api. Dengan harapan kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 ini dapat diminimalisir,” pungkasnya.
 
 

 

KALDERANEWS - Dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Sumsel, TNI/Polri dan stakeholder telah mengambil langkah untuk mengatasinya dengan menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Penanganan Karhutla Provinsi Sumsel di Ruang Catur Prasetya Polda Sumsel, Rabu (17/6).

 

Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya mengatakan Karhutla ini sudah menjadi tugas bersama karena ini terjadi dari tahun ke tahun, tinggal bagaimana cara komitmen dalam penanganannya. 

 

"Jadi bagaimana komitmen kita bersama didalam mengantipasi dan penanganan ini. Tapi saya kira tahap pertama mengantisipasi dengan langkah-langkah kita ketitik hotspot di Desa-desa, mungkin dari sana kita lakukan,"ungkapnya.

 

Wagub menilai jika penanganan Karhutla ini dilakukan dengan cara bersama-sama tentu dapat dengan mudah ditangani. Bahkan Pemprov Sumsel sudah siap untuk mengantisipasi Karhutla ini. 

 

"Saya yakin apabila semua tanggung jawab mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten sampai ke Desa, karhutla ini bukanla hal yang berat. Kita secara nyata, segala kekuatan dan tenaga kita curahkan dalam penanganan karhutla maka langkah- langkahanya kita lakukan pencegahan,"tutupnya.

 

Sementara Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan menyampaikan bahwa dalam penanganan Karhutla ini yang di utamakan adalah pencegahan. Bahkan dalam pencegahan ini, Pangdam sudah menyiapkan seribu personil. 

 

"Kita sudah siapkan seribu personil kalau kurang kita tambah lagi tapi intinya kita sudah menyiapkan. Terlebih kita juga sudah membentuk subsatgas di kabupaten/kota, dan ini tinggal berjalan saja,"tuturnya 

 

Ditambahkan Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri mengatakan Karhutla ini sudah setiap tahunnya terjadi maka itu dalam menanggulanginya dilakukan rapat kesiapan. 

 

"Beberapa hari kamarin saya sudah mengecek kekuatan personil dan ketersedian peralatan untuk digunakan Karhutla namun alat ini sebagai konsep terakhir dengan harapan karhutla tidak terjadi tahun ini,"katanya.

 

Dalam strategi pencegahannya tidak lain adalah harus mencegahnya agar tidak terjadi karhutla. "Ini kita bisa lakukan secara bersama. Kami juga sudah menyebarkan maklumat kepada masyarakat tentang dampak dan bahayanya Karhutla. Bahkan kami juga sudah membangun kampung tangkal covid relawan peduli karhutla,"papar Kapolda.

 

KALDERANEWS - Langkah Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk terus menjaga keberlangsungan pendidikan para mahasiswa perguruan tinggi dan universitas di Sumsel agar tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19 diapresiasi berbagai pihak. Bahkan, ajakan agar perguruan tinggi dan universitas untuk turut membantu keringanan biaya pendidikan mahasiswa disambut positif perguruan tinggi dan universitas tersebut.

 

"Kita menginginkan pendidikan mahasiswa yang saat ini berlangsung tetap berjalan meskipun di tengah wabah ini. Ini sebagai rasa prihatin pemerintah. Sebab itulah, Pemprov Sumsel mengajak lembaga pendidikan bisa berpartisipasi dengan meringankan biaya pendidikan mahasiswa tersebut di tengah wabah ini," kata Gubernur Sumsel H Herman Deru melalui Wakil Gubernur H Mawardi Yahya, saat Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Surat Permohonan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di ruang rapat Gubernur Sumsel, Kamis (4/6).

 

Terlebih saat pandemi ini, banyak masyarakat khususnya orang tua atau wali mahasiswa yang terpaksa harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan sehingga menurunkan perekonomian.

 

"Mereka juga terdampak Covid-19 ini. Penghasilan orang tua atau wali mereka menurun akibat pandemi ini," tuturnya.

 

Pemprov sendiri, lanjut Mawardi, juga tidak menutup mata atas kesulitan yang dialami mahasiswa saat ini. Dimana pemerintah juga memberikan bantuan kepada perguruan tinggi dan universitas untuk keberlangsungan pendidikan mahasiswanya. Namun harus tetap ada langkah-langkah yang harus dilalui.

 

Dimana mahasiswa yang menerima bantuan keringanan biaya harus memenuhi sejumlah persyaratan umum seperti tercatat sebagai warga Sumsel dan memiliki e-KTP, mahsiswa program studi S1 dan DIII yang terakreditasi, mahasiswa terdaftar dan aktif yang memiliki kartu mahasiswa serta dibuktikan dengan slip registrasi terbaru, surat keterangan dari fakultas yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak mendapatkan beasiswa dan atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain, tidak pernah atau sedang dikenai sanksi berkaitan dengan pelanggaran tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan orang tua atau wali kurang mampu secara ekonomi akibat Covid-19.

 

Lalu persyaratan khusus orang tua atau wali memiliki e-KTP, 

mahasiswa yang orang tua atau walinya terdampak Covid seperti PHK atau dirumahkan serta kehilangan penghasilan, mahasiswa yang orang tua atau walinya bukan ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD atau lembaga lainnya, diprioritaskan bagu mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mendapatkan jaringan pengaman sosil (JPS) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan diketahui pemerintah setempat, mahasiswa yang tidak mendapatkan bantuan atau beasiswa dari perintah, swasta, LSM atau lembaga lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

 

"Tentunya bantuan harus melihat kategori kehidupan mahasiswa itu sendiri. Tidak mungkin juga mereka yang mendapatkan beasiswa diberikan bantuan tersebut. Artinya mereka yang dibantu memang tidak mampu akibat Covid-19 ini," tegasnya.

 

Semantara itu, Wakil Rektor 1 Unsri Zainuddin Nawawi mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Sumsel.

 

Dia menegaskas, pihaknya sepakat mendukung upaya Pemprov Sumsel tersebut. Hanya saja, bantuan tersebut harus berdasarkan data-data yang akurat.

 

"Kami sepakat mendukung namun harus dengan data yang memang baik agar tepat sasaran," ujarnya.

 

Senada dengan itu, L2Dikti Sumsel Slamet Widodo menambahkan, saat ini tercatat ada sekitar 87.419 orang mahasiswa aktif di Sumsel. Untuk itulah, harus ada kriteria agar bantuan yang rencananya akan diberikan dapat sesuai sasaran.

 

"Setiap perguruan tinggi ada beragam jumlah mahasiswanya. Dari 2000 orang sampai 8000 orang. Namun ada juga yang dibawah 100 orang. Karena itu, data betul-betul harus akurat sehingga bantuan itu diberikan kepada yangemang berhak menerimanya. Termasuk juga mengatur kategorinya seperti apa," pungkasnya.

KALDERANEWS - Sebagai bentuk apresiasi, kepedulian dan perhatian Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan insentif kepada petugas yang terlibat dalam penanganan Covid 19 di Rumah Sehat Covid 19 Sumsel, baik tenaga medis, relawan maupun petugas pengamanan.

 

Selain insentif, Pemprov juga sudah memenuhi semua kebutuhan tenaga medis dalam upaya penanganan pasien baik Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

 

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel H.Herman Deru melalui Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya yang juga Ketua Umum Rumah Sehat Covid 19 didampingi Aufa, Sekretaris Tim Satgas Unit RUMAH SEHAT COVID'19 di Kawasan Wisma Atlet Jakabaring Sport City, Palembang, Selasa (26/5).

 

"Ya, ini sebagai bentuk kepedulian kepada petugas yang terlibat baik yang bertugas di ODP Center maupun PDP Center. Insentif ini diterima setiap bulannya," ungkapnya.

 

Ia menambahkan, penerima insentif tersebut bukan hanya dokter dan perawat, namun juga yang terlibat dalam penanganan Covid 19.

 

"Relawan, TNI dan Polri juga dapat. Ini sebagai bentuk kepedulian. Mereka berjaga 24 jam dalam upaya penanganan Covid 19," ungkapnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Tim Satgas Unit RUMAH SEHAT COVID'19, Aufa menambahkan, hingga saat ini tercatat ada sekitar 53 orang pasien ODP yang ditangani oleh tenaga medis di ODP Center. 

 

"Ya, ada penambahan pasien 12 orang. Mereka sekarang dalam penanganan tenaga medis dan akan dirawat sebaik mungkin," ujarnya.

 

Sambung Aufa, selain sebagai ODP Center, untuk mempercepat penanganan pasien PDP ringan , Wisma Atlet Juga telah dijadikan sebagai PDP Center yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan standar serta  tenaga medis yang profesional dibidangnya. 

 

"Sampai saat ini  sejumlah 61 orang pasien PDP hasil rujukan dari berbagai Rumah Sakit dari Kabupaten / Kota. Telah mendapatkan pelayanan sesuai dengan prosedur dan standard pelayanan kesehatan sama halnya yang dilakukan di Rumah Sakit umumnya," tuturnya.

 

Terpisah, salah seorang petugas tenaga Medis yang bernama Riyan , menyatakan amat bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur atas perhatian dan kepedulian nya kepada tenaga kesehatan dengan memberikan insentif  yang sangat bermanfaat.

 

"Alhamdulillah selain insentif , Pemerintah Juga sangat peduli terhadap keselamatan para Tim Medis dan petugas cleaning service yang bertugas. Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan APD yang selalu tersedia. Sehingga membuat kami semakin semangat Dan percaya diri dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini," singkatnya. (**)

 
 
Halaman 1 dari 7
Ad Sidebar

Latest Tweets

Feby Deru Dampingi Iriana Jokowi Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tes IVA Hingga Temui Pengrajin Songket… https://t.co/yxjLiPEQUl
Kunjungi Stan Dekranasda Sumsel, Iriana Jokowi Janji Temui Pengrajin Kain di Palembang https://t.co/6FQb5LcCCy via @tripplesworld
Menang Tipis Atas PSGC Ciamis, Sriwijaya FC Makin Kokoh di Puncak Klasemen https://t.co/V0DFFAlQDG lewat @tripplesworld
Metzelder Diduga Terlibat Kasus Pornografi Anak https://t.co/knEQDSYopZ lewat @tripplesworld
Icardi Tuntut Inter Milan Bayar Kompensasi 1,5 Juta Euro https://t.co/IZVf4wvhGn lewat @tripplesworld
Napoli Boyong Fernando Llorente dari Tottenham https://t.co/FnVARyGvqx
Follow Kaldera News on Twitter

Please publish modules in offcanvas position.