KALDERANEWS - Terhitung September 2020 Bupati Musi Banyuasin Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA melalui RSUD Sekayu mulai menginisiasi operasi jantung terbuka. Sejak itu  Muba dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Sumsel yang mumpuni mengoperasi jantung dan punya sarana serta sumber daya manusia yang memadahi. Tercatat, September 2020 hingga Februari 2021, RSUD Sekayu telah berhasil menuntaskan operasi jantung terbuka kepada 10 pasien.  Pasien yang dioperasi bukan saja asal  Provinsi Sumsel. Sejumlah pasien luar Provinsi Sumsel juga sukses operasi di Muba.
 
Jejak mulia  keberhasilan operasi ini memposisikan kabupaten Muba seakan harapan baru bagi penyintas jantung di Indonesia untuk bisa sembuh dan menjalani kehidupan  normal. Teranyar, Staf Khusus Kepresidenan RI, Diaz Hendropriyono pun turut mengendors  kiprah Bupati Dodi Reza menginisiasi  operasi jantung terbuka di Musi Banyuasin. 
 
"Berangkat dari layanan unggulan ini  kami Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular Indonesia merasa layak dan perlu memberikan penghargaan ke Bupati Dodi Reza dan RSUD Sekayu. Bupati dengan RSUD Sekayu  dengan tulus dan komitmen mulia  turut memulihkan penyintas jantung di Indonesia," ungkap Sekjen Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular Indonesia, dr Prasetyo Edi SpBTKV-E(k) FIHA MH di sela pemberian Penghargaan ke Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA Sebagai Inisiator Pelayanan Bedah Jantung Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat Kabupaten Pertama di Indonesia, Jumat (5/3/2021) di Gedung Serbaguna Signature Park Grande Jakarta Timur. 
 
Menurut dia, Muba jadi kabupaten pertama di Indonesia yang mampu merealisasikan pelayanan bedah jantung terpadu. "Disamping Muba memang memiliki sarana prasarana serta kapasitas SDM yang mumpuni, realisasi ini tidak terlepas dari komitmen seorang Kepala Daerah-nya yakni Pak Dodi Reza  Ini yang bikin kami takjub," ungkapnya. 
 
Dirinya berharap layanan unggulan yang ditekuni RSUD Sekayu bisa ditiru oleh RSUD lainnya. 
"Kedepan RSUD Muba bukan sekedar RSUD kabupaten pertama yang melakukan operasi bedah jantung tetapi menjadi penyelamat devisa negara karena selama ini operasi bedah jantung banyak dilakukan di luar negeri", tandas dia. 
 
Penghargaan dari Perhimpunan Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular Indonesia Kepada Bupati Musi Banyuasin dan RSUD Sekayu Sebagai Inisiator Pelayanan Bedah Jantung Terpadu pada RSUD Tingkat Kabupaten Pertama di Indonesia ini diserahkan langsung oleh Prof Dr dr Hafil Abdulgani SpB SpBTKV(K).
 
Bupati Musi Banyuasin Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA mengucapkan rasa syukur dan bangga mendapatkan kepercayaan dari profesional di bidang bedah ini. Dodi hormat atas penerimaan penghargaan prestisius dari Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular Indonesia. 
 
"Penghargaan ini dapat lebih memotivasi kami untuk terus maksimal dalam menjalankan tugas mengabdikan diri kepada masyarakat," ucap Kepala Daerah Inovatif Indonesia ini. 
 
Lanjutnya, kesehatan dan sarpras rumah sakit yang lengkap menjadi konsen utama dirinya sejak memulai kepemimpinan di Bumi Serasan Sekate. 
 
"Bukan hanya penyintas jantung, namun sejak 2017 Pemkab Muba telah merealisasikan asuransi kesehatan UHC yang mencakup seluruh warga masyarakat prasejahtera di Muba. Mereka  mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari anggaran  APBD Muba," jelas Pembina dan Penggerak Olahraga Terbaik Indonesia itu. 
 
Menurutnya, penyakit jantung adalah salah satu penyakit yang periodenya pendek dan tercatat cukup tinggi angka kematiannya. Ketika pasien harus antri dengan waktu yang cukup lama maka menjadi problema tersendiri. 
 
"Ketika Muba mempunyai kemampuan untuk menjadi salah satu yang menyediakan fasilitas tersebut, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya," ucapnya. 
 
Saat ini, lanjut Dodi Reza, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun anggaran 2021 ini tengah meningkatkan kapasitas  gedung Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan membangun gedung penunjang medik dan penambahan gedung rawat.
 
"Ini juga bagian terus meningkatkan pelayanan kesehatan di Muba, dan Insya Allah November 2021 target kami peningkatan gedung RSUD Sekayu selesai sehingga mampu memberi layanan kepada masyarakat tambah maksimal lagi," ujarnya. 
 
Direktur RSUD Sekayu dr Makson Parulian Purba MARS menuturkan, sejak September  2020 hingga Februari 2021 ada 10 penyintas jantung yang dibedah di RSUD Sekayu. "Beberapa diantaranya dari luar Provinsi Sumsel, dan kesepuluhnya bisa ditangani dengan baik dan maksimal," ungkap Makson. 
 
Makson menyebutkan, dengan terus bertambah dan meningkatnya kepercayaan warga Indonesia atas keberhasilan Muba melaksanakan operasi jantung terbuka, pihaknya berharap RSUD Sekayu akan mempersiapkan diri menjadi salah satu rumah sakit Jantung Terpadu di Sumsel. 
 
"Terlebih saat ini  Bupati Dodi Reza telah mengucurkan dan merealisasikan peningkatan gedung RSUD Sekayu serta menambah sarpras untuk kebutuhan masyarakat  mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu," pungkasnya.
 
Turut mendampingi peneeimaan anugerah kepada Bupati Muba ini adalah Ketua Tim Bedah Jantung Sekayu dr Bermansyah SpB Sp BTKV (K), Dr dr Dudy Arman Hanafy Sp BTKV (K) MARS, dr Sugisman Sp BTKV (K) serta dr Gama Satria Sp B Sp BTKV.

KALDERANEWS – Sejak Presiden Joko Widodo mengumumukan kasus positif COVID-19 masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020, setidaknya telah tercatat lebih dari 63 ribu kasus. Tersebar pada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, wabah yang telah menjadi pandemi ini memberikankan dampak yang beragam terutama bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Aris Darmansyah Edisaputra, Staf Ahli bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kemenko Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), setidaknya ada empat kondisi masyarakat Indonesia di tengah pandemik COVID-19.

Pertama, masyarakat yang tidak terpengaruh secara ekonomi sehingga memilih tetap membatasi aktivitas diluar rumah karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Selanjutnya ada masyarakat yang terpengaruh secara ekonomi sehingga memilih bekerja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Contohnya adalah pekerja formal dan pegawai kementerian lembaga.

“Karena di kementerian lembaga sudah pasti di institusinya sudah ada aturan-aturan yang terkait dengan protokol kesehatan ini,” jelas Aris saat sesi Talk Show Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 melalui video daring, Senin (6/7).

Lanjut Aris ada juga masyarakat yang terdampak secara ekonomi sehingga kehilangan sumber pendapatan dan memaksanya keluar serta beradaptasi agar memperoleh sumber pendapatannya kembali. Sedangkan, kondisi yang terkakhir adalah masyarakat yang terdampak dan kehilangan sumber pendapatannya, namun belum mampu untuk beradaptasi.

“Nah ini yang perlu kita sosialisasikan kepada semua elemen masyarakat.”

Sementara pelaksanaan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru memliki tantangan yang tidak mudah. Diantaranya seperti, kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, kebiasaan masyarakat dalam bersosialisasi secara dekat, ketidakpahaman tentang bahaya virus yang tidak kasat mata, serta munculnya berbagai pendapat melalui media sosial yang kurang mendukung upaya pencegahan.

“Mengenai hal ini, masih ada beberapa masyarakat yang menganggap enteng terkait kepatuhan ini,” imbuh Aris dalam memaparkan tantangan sosialisasi.

Pemerintah melalui Kemenko PMK, yang membawahi 7 kementerian dan 14 lembaga telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Beragam kebijakan tersebut bersifat sebagai pedoman terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

“Pemerintah tidak membatasi, silahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Tetapi, tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan,” tegas Aris mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Dikesempatan yang sama, Dr. Kartini Sjahrir, Antropolog dan Penasihat untuk ASEAN institute for Peace and Reconciliation Kementerian Luar Negeri, tantangan yang dihadapi pemerintah sesuai pemaparan Aris memang benar adanya. Sebab tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat Indonesia dalam hal menjaga kebersihan utamanya.

“Masyarakat kita kurang disiplin itu ada benarnya, tapi masyarakat sendiri tengah menghadapi culture shock dengan keadaan ini. Contoh social distancing itu adalah suatu term baru dalam budaya Indonesia, bayangkan kita secara fisik dipisahkan,’ ucap Dr. Kartini.

Justru, Dr. Kartini menyatakan bahwa proses perubahan perilaku sekaligus memberdayakan diri kita sendiri ini punya sisi positif. Dari segi pemeliharaan lingkungan melalui penerapan protokol-protokol kesehatan misalnya. Masyarakat menjadi lebih preventif, kaitannya dengan kebersihan dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

Dr. Kartini juga melihat banyaknya manfaat terhadap kebiasaan-kebiasaan baru yang saat ini sedang terbentuk, terhadap masa depan. Contohnya, kultur hedonism dan korupsi yang diharapkan berkurang dengan tuntutan hidup sederhana saat ini.

“Kehidupan hedonisme berkurang dan tidak akan seperti dulu, setidaknya dalam jangka waktu lima tahun kedepan,” ucap Dr. Kartini.

Dr. kartini juga menambahkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM) akan menjadi sektor yang penting dalam tatanan kehidupan yang baru nantinya karena dapat di produksi dari rumah.

Pada akhir dialog, baik Aris maupun Dr. Kartini sepakat bahwa seluruh kalangan masyarakat harus bergerak aktif sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Karena upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah tidak akan berarti apabila masyarakat tidak ikut serta membantu mewujudkannya.

KALDERANEWS - Setelah dikembangkan selama beberapa waktu, kini perusahaan dalam negeri berhasil memproduksi baju hazmat atau alat pelindung diri (APD). Baju dengan label INA United tersebut telah lolos uji ISO 16604 dan siap diproduksi sebanyak 17 juta unit per bulan.

Atas pencapaian tersebut, Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dokter Reisa berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah sukses berinovasi dan para ahli diplomasi yang mengawal proses pengujian dengan baik.

“Alhamdulillah, baju hazmat produksi Indonesia telah lolos uji ISO 16604. Bukan saja ini adalah salah satu hasil karya nyata dan penting dari tim pakar yang beranggotakan 95 ahli senior dan 27 pakar muda dari berbagai disiplin ilmu, namun juga bukti keahlian dan ketangguhan para ahli diplomasi kita dari konjen RI di New York, Amerika Serikat, yang tak lelah mengawal proses tersebut,” ujar Dokter Reisa pada konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Rabu (24/6).

Selanjutnya, Dokter Reisa menjelaskan bahwa pengujian ini bukan hanya dilakukan di Amerika Serikat saja, tetapi juga ada produsen yang mengirimkan contoh produknya untuk diuji ke Hong Kong, Singapura dan Taiwan. Hasil dari pengujian produk mereka sangat memuaskan.

“Ternyata seluruh produksi mereka sukses mendapatkan rekomendasi, baju hazmat yang dihasilkan Indonesia ini bahkan dinilai lebih baik dan hemat biaya,” imbuhnya.

Produk ini nantinya siap diproduksi oleh asosiasi produsen tekstil sebanyak 17 juta unit per bulan, jauh di atas angka kebutuhan APD dalam negeri yang hanya sekitar lima juga unit per bulan.

Kabar baik tersebut diikuti dengan berita sistem informasi terintegrasi Bersatu Lawan Covid (BLC) yang kini sudah dimiliki Indonesia.

“Pagi ini, Presiden Joko Widodo bersama Profesor Wiku Adisasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas dan Doktor Dewi Nur Aisyah, Ahli Epidemiologi, mempresentasikan cara menentukan zonasi tingkat penularan COVID-19 di daerah melalui sistem informasi terintegrasi BLC,” ucap Dokter Reisa.

Keberadaan BLC membuat kita dengan mudah dapat mendeteksi penyebaran kasus di Indoensia secara real-time sampai pada tahap kabupaten.

Sementara itu, Dokter Reisa menjelaskan bahwa pemerintah tidak henti-hentinya berupaya menanggulangi pandemi COVID-19 ini dengan terus mendistribusikan berbagai macam bentuk APD dengan jumlah yang signifikan.

“Selama tiga bulan, Gugus Tugas Nasional telah mendistribusikan lebih dari 4,3 juta APD dan lebih dari 2,2 juta masker bedah, masker N95, shield cover, bouffant caps, googles, dan handscoon,” jelas Dokter Reisa.

Selain bantuan APD yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan, pemerintah juga mendistribusikan bantuan dalam bentuk fasilitas rumah sakit yang diperlukan untuk menangani pasien COVID-19.
“Lebih dari 2,5 juta PCR, RDT Kit, mesin RNA, ventilator portabel, dan reagen sebanyak 2.253.350 juta ke 34 provinsi,” imbuhnya.

Selanjutnya, Dokter Reisa menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 masih akan terus berlanjut dan terus diperbaiki.

“Masih banyak peningkatan, perbaikan, dan penyempurnaan yang akan kami lakukan untuk memastikan semakin banyak yang sebuh dan semakin sedikit yang terpapar, dan masyarakat tetap sehat, produktif dan aman dari COVID-19,” katanya.

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan terus menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Jangan lupa untuk jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan sesering mungkin.

“Buktikan bahwa dengan bergotong-royong, kita dapat melewati pandemi ini,” tutupnya.

KALDERANEWS - Meningkatnya angka kasus COVID-19 yang dilaporkan setiap harinya belum tentu kemudian dapat diartikan bahwa keadaan semakin buruk dan perjuangan dalam melawan pandemi gagal.

Ahli Epidemiologi dan Informatika Penyakit Menular dari Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional), Dewi Nur Aisyah mengatakan bahwa kenaikan angka kasus COVID-19 dipengaruhi oleh banyak faktor.

"Kita harus melihat penambahan jumlah itu karena apa," jelas Dewi

Menurut Dewi, meningkatnya penambahan kasus positif yang paling mudah dilihat adalah dari faktor adanya penambahan pemeriksaan.

"Yang paling mudah kita lihat sekarang adalah penambahan kasus positif bertambah tinggi, karena jumlah pemeriksaan juga bertambah tinggi," jelas Dewi.

Dalam hal ini, hasil jumlah pemeriksaan terhadap orang yang diperiksa mempengaruhi angka kasus rata-rata penambahan positif setiap harinya. Dengan kata lain, apabila angka positivity rate menunjukkan hasil yang sama, berarti tidak ada perbedaan meski jumlahnya bertambah.

"Kalau dalam istilahnya adalah kita melihat positivity rate, berapa persen orang yang positif dari jumlah orang yang diperiksa. Kalau jumlahnya kurang lebih sama, berarti tidak ada perbedaan walaupun angkanya bertambah besar," kata Dewi.

Sebagai contoh sederhana, ketika awalnya dilakukan pemeriksaan dengan target 10.000 lalu kemudian naik menjadi 20.000 perhari, maka hasilnya juga berpotensi akan mengalami peningkatan.

"Misal di awal kita punya target pemeriksaan 10.000 per hari, sekarang naik jadi 20.000 perhari, maka kita akan melihat lonjakan jumlah kasus positifnya," jelas Dewi.

Oleh sebab itu, Dewi meminta masyarakat untuk tidak kemudian mengartikan bahwa penambahan angka kasus positif tersebut berarti kondisi semakin buruk dan perjuangan melawan COVID-19 selama ini menjadi sia-sia.

"Ketika kita melihat angka, maka jangan dilihat secara bulat," ujar Dewi.

Angka Kasus COVID-19 Sangat Dinamis

Dalam kesempatan yang sama, Dewi juga menjelaskan bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang dinamis. Adapun keadaan dinamis tersebut juga mempengaruhi berubahnya angka kasus.

Menurutnya, seseorang berpotensi mengalami perubahan status dari Orang Dalam Pemantauan (ODP) menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kemudian berubah lagi positif hingga negatif setelah melalui rangkaian isolasi mandiri dan dua kali melakukan tes swab.

Tentunya perubahan tersebut yang kemudian mempengaruhi data laporan kasus setiap harinya.

"Mungkin hari ini ada orang yang statusnya Orang Dalam Pemantauan (ODP) lalu kemudian setelah dites swab hasilnya positif, maka status berubah. Kemudian nanti selang dua minggu kemudian melakukan tes swab ulang sebanyak dua kali negatif, sembuh statusnya," jelas Dewi.

"Jadi yang tadi statusnya ODP, berubah menjadi positif berubah menjadi sembuh," imbuhnya.

Gambaran tersebut juga sekaligus dapat dipahami bahwa satu orang dapat berpindah status dan masuk dalam akumulasi data laporan, sehingga inilah yang kemudian disebut bahwa COVID-19 adalah penyakit yang dinamis.

Melihat beberapa faktor yang mempengaruhi data perubahan angka kasus tersebut, Dewi juga mengatakan bahwa dalam hal ini infrastruktur dan kapasitas tenaga medis serta komponen terkait penanganan COVID-19 harus lebih ditingkatkan lagi. Terlebih ketika jumlah pemeriksaan sampel semakin meningkat, sebagai upaya tracing yang lebih agresif dalam menemukan kasus baru.

Selain itu, Dewi juga meminta agar masyarakat dapat lebih meningkatkan lagi upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan meningkatkan imunitas dengan menjaga gizi seimbang, tidur yang cukup dan berolahraga secara teratur.

KALDERANEWS - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Sabtu (13/6) totalnya menjadi 37.420 setelah ada penambahan sebanyak 1.014 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 13.776 setelah ada penambahan sebanyak 563 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.091 dengan penambahan 43.

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 16.574 pada hari sebelumnya, Jumat (12/6) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 495.527, yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 110 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 82 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 213 lab.

Sedangkan untuk jumlah orang yang diperiksa per hari ada 11.128 dan akumulasinya menjadi 313.275. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.014, negatif 10.114, sehingga secara akumulasi menjadi positif 37.420 dan negatif 275.855.

“Dari kasus yang kita dapatkan untuk konfirmasi positif COVID-19 hari ini sebanyak 10.14 orang, sehingga total menjadi 37.420," kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (13/6).

Menurut Yuri, penambahan kasus positif tersebut tidak merata di seluruh Indonesia. Ada beberapa wilayah yang memang melaporkan banyak kasus positif, namun untuk pasien negatifnya juga tinggi.

"Kalau kita rinci lebih lanjut, bahwa penambahan kasus 1.014 orang ini, tidak merata pada seluruh provinsi. Ada 5 provinsi yang merupakan jumlah kasus tertinggi yang melaporkan hari ini, di antaranya adalah Jawa Timur, yang melaporkan 176 kasus baru, sementara kasus sembuh yang dilaporkan Jawa Timur pada hari ini adalah 252 orang. Sulawesi Selatan kasus baru meningkat 125 orang, kasus sembuh 36 orang,” jelas Yuri.

"Kalimantan Selatan 123 orang kasus baru, dan 22 sembuh. DKI Jakarta 121 orang, dengan 59 sembuh. Sumatera Utara 94 kasus baru hari ini, tidak ada dilaporkan kasus sembuh,” imbuhnya.

Dari keseluruhan, masih ada 18 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10, bahkan ada lima provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus sama sekali.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 8.861 orang, Jawa Timur 7.597, Jawa Barat 2.587, Sulawesi Selatan 2.707, Jawa Tengah 1.946 dan wilayah lain sehingga totalnya 37.420.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 3.840 disusul Jawa Timur sebanyak 2.117, Jawa Barat 1.093, Sulawesi Selatan 866, Jawa Tengah 709 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 13.776 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Gugus Tugas Nasional merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 22 kasus, Bali 723 kasus, Banten 1.231 kasus, Bangka Belitung 136 kasus, Bengkulu 98 kasus, Yogyakarta 264 kasus.

Selanjutnya di Jambi 108 kasus, Kalimantan Barat 267 kasus, Kalimantan Timur 376 kasus, Kalimantan Tengah 586 kasus, Kalimantan Selatan 1.817 kasus, dan Kalimantan Utara 170 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 239 kasus, Nusa Tenggara Barat 904 kasus, Sumatera Selatan 1.326 kasus, Sumatera Barat 674 kasus, Sulawesi Utara 651 kasus, Sumatera Utara 862 kasus, dan Sulawesi Tenggara 279 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 168 kasus, Lampung 165 kasus, Riau 125 kasus, Maluku Utara 302 kasus, Maluku 400 kasus, Papua Barat 205 kasus, Papua 1.237 kasus, Sulawesi Barat 97 kasus, Nusa Tenggara Timur 105 kasus dan Gorontalo 185 kasus.

Total untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 42.450 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.578 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 427 kabupaten/kota di Tanah Air.

Halaman 1 dari 5
Ad Sidebar

Latest Tweets

Feby Deru Dampingi Iriana Jokowi Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tes IVA Hingga Temui Pengrajin Songket… https://t.co/yxjLiPEQUl
Kunjungi Stan Dekranasda Sumsel, Iriana Jokowi Janji Temui Pengrajin Kain di Palembang https://t.co/6FQb5LcCCy via @tripplesworld
Menang Tipis Atas PSGC Ciamis, Sriwijaya FC Makin Kokoh di Puncak Klasemen https://t.co/V0DFFAlQDG lewat @tripplesworld
Metzelder Diduga Terlibat Kasus Pornografi Anak https://t.co/knEQDSYopZ lewat @tripplesworld
Icardi Tuntut Inter Milan Bayar Kompensasi 1,5 Juta Euro https://t.co/IZVf4wvhGn lewat @tripplesworld
Napoli Boyong Fernando Llorente dari Tottenham https://t.co/FnVARyGvqx
Follow Kaldera News on Twitter

Please publish modules in offcanvas position.