KALDERANEWS - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo memberikan arahan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jawa Timur agar lebih fokus membuat kajian dan memetakan seluruh permasalahan yang kemudian menjadi pemicu tingginya angka kasus COVID-19 di wilayah timur Pulau Jawa.

Arahan tersebut disampaikan Doni mengingat bahwa angka penambahan kasus COVID-19 di Jawa Timur sudah semakin tinggi dan menyusul wilayah DKI Jakarta. Bahkan angka kematian di Jawa Timur tertinggi dibanding wilayah lain di Indonesia.

“Perlu dilakukan kajian. Penyebab utamanya apa,” kata Doni memberikan sambutan dalam kunjungan kerja di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/6).

Menurutnya, kajian dan pemetaan tersebut akan menjadi dasar awal untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan penanganan sesuai kondisi dan kebutuhan tiap-tiap wilayah.

Selain berdasarkan penambahan angka kasus baru dan kematian akibat COVID-19, hal yang mendasari Doni untuk kemudian menyampaikan arahan tersebut adalah ketika mendapat paparan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengenai munculnya klaster baru di Jawa Timur, yakni ‘klaster jenazah’.

Oleh sebab itu, Doni meminta agar Pemprov Jawa Timur agar segera mengambil langkah serius untuk memutus penyebaran COVID-19 melalui beberapa pendekatan masyarakat, salah satunya melalui pendekatan yang dimulai dari peran para anggota keluarga.

Doni meminta agar peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat dalam penanganan jenazah COVID-19 harus ditingkatkan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi upaya pengambilan jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19 secara paksa oleh pihak keluarga.

“Setiap ada pasien yang relatif sudah risikonya tinggi, maka ini perlu penegasan kepada keluarga untuk disampaikan sehingga mereka tidak gegabah untuk mengambil alih jenazah, yang dampaknya akan timbul kasus baru,” jelas Doni.

Sebagai mana diketahui, bahwa faktor yang juga memperburuk seseorang yang terpapar COVID-19 adalah apabila yang bersangkutan memiliki penyakit penyerta lainnya seperti jantung, hipertensi, paru-paru akut dan sebagainya.

“Nah kalau di antara keluarga itu ada yang komorbid, ada yang menderita penyakit penyerta, tentu itu sangat berbahaya. Itu dampaknya bisa juga menimbulkan kematian,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memberi apresiasi Gugus Tugas Daerah Pemprov Jawa Timur atas kinerjanya dengan capaian pemeriksaan hingga 2.000 spesimen per hari.

Menurutnya, hal itulah yang juga kemudian menjadi salah satu faktor tingginya peningkatan angka kasus COVID-19 di wilayah Jawa Timur, dengan variasi rata-rata hingga 300 per hari.

“Perlu diapresiasi karena telah melampaui 2.000 spesimen perhari, oleh karena itu wajar kalau setiap harinya bisa mendapatkan variasi hingga rata-rata 200-300 per hari,” kata Doni.

Kemudian, Doni juga mengharapkan agar Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) agar meningkatkan kepedulian masyarakat untuk selalu patuh tanpa perlu menunggu arahan. Sebab, kesadaran masyarakat tersebut yang kemudian dapat mengurangi risiko penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

"Saya harapkan pangkogabwilhan dan TNI/Polri untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, sehingga seluruh warga itu betul-betul dapat meningkatkan kepatuhan. Bukan karena ada TNI tapi karena personal. Tanpa ada arahan, masyarakat bisa ikhlas,” jelas Doni.

Lebih lanjut, Doni juga menekankan agar pendekatan secara religi juga digalakkan. Menurutnya, upaya pencegahan penyebaran COVID-19 adalah bagian dari ibadah.

Sehingga apabila seseorang dapat melindungi diri sendiri, maka berarti juga dapat melindungi orang lain.

"Upaya pencegahan adalah bagian dari ibadah. Kalau kita bisa melindungi diri sendiri, berarti kita bisa melindungi orang lain,” jelas Doni.

Sebagai informasi, hingga hari ini kasus penambahan COVID-19 di Jawa Timur ada sebanyak 183 orang, sehingga totalnya menjadi 10.298. Kemudian untuk pasien sembuh bertambah 80 dan totalnya adalah 2.995 orang. Sedangkan kasus meninggal dilaporkan menjadi 750 setelah ada penambahan sebanyak 9 orang.

KALDERANEWS - Menjaga jarak atau physical distancing, sebagai bagian dari protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 menjadi penting untuk dilakukan. Sebagaimana menurut rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), jarak aman yang dianjurkan dalam physical distancing adalah satu hingga dua meter.

Kendati protokol kesehatan seperti jaga jarak dan lainnya sudah sering disebar luaskan melalui berbagai media, namun hal itu masih sulit dilakukan.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional), Doni Monardo, dalam wawancara khusus bersama salah satu televisi swasta mengakui bahwa jaga jarak mudah diucapkan, akan tetapi masih sulit untuk dilakukan. Padahal apabila hal itu dilakukan, maka COVID-19 dapat dikendalikan.

“Jaga jarak mudah diucapkan, tapi masih sulit untuk dilakukan,” ujar Doni di Jakarta, Jumat (19/6).

Dalam kesempatan tersebut, Doni juga mengatakan bahwa kedisiplinan menjadi kunci dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menurutnya, penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu tidak akan mudah ditularkan apabila masyarakat disiplin.

"Seperti yang saya sudah katakan, tiga kunci utama dalam memutus kunci penanganan COVID-19 adalah disiplin, disiplin dan disiplin," tegas Doni.

Kemudian, ketika bicara mengenai puncak COVID-19, Doni mengatakan bahwa hal itu semestinya tidak akan terjadi dengan kedisiplinan yang tinggi.

Menurut Tim Pakar Gugus Tugas Nasional, hingga hari ini belum ada ahli atau pakar yang dapat mengukur dan memastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Seluruh dunia saat ini sedang berlomba untuk membuat dan mendapatkan vaksinnya.

Dalam hal ini, ada kemungkinan menurut pakar bahwa manusia akan hidup lebih lama dengan COVID-19. Sebagaimana beberapa jenis penyakit yang lain seperti HIV-AIDS, yang mana sampai hari ini belum ada obat atau vaksinnya.

"Belum ada pakar yang bisa memastikan kapan akan berakhir. Bisa jadi manusia akan hidup lama dengan COVID-19," kata Doni.

"Vaksin bisa ditemukan atau tidak ditemukan, seperti HIV," imbuhnya.

Melihat kondisi tersebut, maka sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa dalam hal ini masyarakat harus dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Adapun berdampingan pada konteks ini bukan berarti menyerah, namun beradaptasi untuk tetap aman COVID-19 dan tetap produktif.

"Berdampingan (dengan COVID-19), bukan berarti menyerah, akan tetapi kita harus beradaptasi. Bagaimana kita tetap melakukan aktivitas, tapi tidak terpapar COVID-19," pungkas Doni.

KALDERANEWS – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangangan COVID-19 atau Gugus Tugas Nasional Doni Monardo meresmikan secara virtual fasilitas isolasi dan observasi terhadap penyakit infeksi, termasuk virus Corona yang saat ini menjadi pandemi di Indonesia. Fasilitas tersebut berlokasi di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutan peresmian, Doni menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mampu menyelesaikan fasilitas tersebut dalam kurun waktu 5 minggu.

“Saya mengharapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat mengelola fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya,” ucap Doni melalui sambungan virtual dari Graha BNPB, Jakarta, pada Kamis (18/6).

Lebih lanjut, Doni juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para tenaga medis yang membantu penanganan COVID-19 di daerah.

“Kami yakin bahwa profesionalisme kerja tenaga medis sangat membantu masyarakat lamongan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Doni mengajak dan mengimbau masyarakat Lamongan agar senantiasa menerapkan pola hidup yang sehat dan taat terhadap protokol kesehatan.

“Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan selalu menjaga keseimbangan, olah raga yang teratur, istirahat yang cukup, tidak boleh panik, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Lima poin tadi, saya sebut dengan 4 sehat 5 sempurna,” ujar Doni.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo menyampaikan bahwa fasilitas ini akan mempercepat penanganan dan penyembuhan virus corona untuk warga di Kabupaten Lamongan.

"Pembangunan fasilitas isolasi dan observasi Lamongan memiliki nilai strategis, dan diharapkan akan memberi manfaat yang besar terhadap penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lamongan," ujar John dalam peresmian melalui ruang digital pada Kamis (18/6).

Pembangunan fasilitas isolasi dan observasi seluas 6.180 m² ini menjawab permintaan bupati setempat mengingat potensi kenaikan kasus di Kabupaten Lamongan. Fasilitas tersebut sangat membantu penanganan pasien COVID-19 di wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Lamongan.

Fasilitas yang berada dekat dengan RSUD Dr. Soegiri, Kabupaten Lamongan memiliki beberapa bangunan, seperti bangunan screening, karantina, isolasi, satelit operasional, satelit bersih, tempat pembuangan sampah maupun fasilitas utilitas. Sedangkan bangunan pasien, fasilitas memiliki daya tampung 75 tempat tidur karantina, 7 tempat tidur ruang isolasi dan beberapa bangunan pelengkap lain.

Pembangunan fasilitas isolasi dan observasi ini menjawab kebutuhan penanganan pasien COVID-19 di wilayah Lamongan. Pada April 2020, Kabupaten Lamongan menjadi terbesar kedua dengan jumlah pasien positif terbesar di Provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, kabupaten ini belum memiliki rumah sakit standar untuk penanganan COVID-19.

KALDERANEWS - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Selasa (9/6) ada sebanyak 1.043 sehingga totalnya menjadi 33.076 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 11.414 setelah ada penambahan sebanyak 510 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal bertambah 40 orang sehingga totalnya menjadi 1.923.

“Kita dapatkan jumlah konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.043,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (9/6).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 429.161 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 103 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 71 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 200 lab. Secara keseluruhan, 281.653 orang telah diperiksa dan hasilnya 33.076 positif (kulumatif) dan 248.577 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 38.394 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 14.108 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 422 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 8.355 orang, Jawa Timur 6.533, Jawa Barat 2.448 Sulawesi Selatan 2.194, Jawa Tengah 1.672 dan wilayah lain sehingga totalnya 33.076.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 3.371 disusul Jawa Timur sebanyak 1.584 Jawa Barat 962, Sulawesi Selatan 704, Jawa Tengah 508 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 11.414 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 608 kasus, Banten 1.061 kasus, Bangka Belitung 121 kasus, Bengkulu 92 kasus, Yogyakarta 249 kasus.

Selanjutnya di Jambi 103 kasus, Kalimantan Barat 234 kasus, Kalimantan Timur 351 kasus, Kalimantan Tengah 522 kasus, Kalimantan Selatan 1.438 kasus, dan Kalimantan Utara 170 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 228 kasus, Nusa Tenggara Barat 830 kasus, Sumatera Selatan 1.188 kasus, Sumatera Barat 645 kasus, Sulawesi Utara 551 kasus, Sumatera Utara 618 kasus, dan Sulawesi Tenggara 264 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 159 kasus, Lampung 148 kasus, Riau 120 kasus, Maluku Utara 190 kasus, Maluku 315 kasus, Papua Barat 183 kasus, Papua 1.108 kasus, Sulawesi Barat 94 kasus, Nusa Tenggara Timur 103 kasus, Gorontalo 139 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

KALDERANEWS - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi dan penetapan 102 Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program masyarakat produktif dan aman COVID-19 telah dimulai.

Dalam hal ini, pelaksanaan dari program tersebut baru berlaku bagi sejumlah daerah yang berada di zona hijau dan tidak terdapat kasus COVID-19, sehingga untuk kemudian dapat diberikan kewenangan untuk memulai pra-kondisi.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, mengatakan bahwa langkah kebijakan tersebut telah mendapatkan respon yang positif dari beberapa pimpinan daerah.

"Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Gugus Tugas, kebijakan tersebut telah direspon baik oleh pemimpin daerah di 102 Kabupaten/Kota," kata Doni melalui keterangan resmi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (4/6) malam.

Selanjutnya, para pimpinan di daerah juga telah mengupayakan persiapan dengan seksama dan membangun komunikasi dengan semua kelompok dan komponen masyarakat serta bergotong-royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Sampai sejauh ini, beberapa pimpinan di daerah telah melaporkan bahwa laju peningkatan kasus di wilayahnya masing-masing dapat ditekan. Namun memang diakui bahwa hal itu belum maksimal di beberapa daerah yang lain.

"Hingga saat ini kita sudah bisa menekan laju peningkatan kasus di beberapa daerah, meskipun di beberapa daerah lainnya masih belum maksimal," jelas Doni.

Menurut Doni, pelaksanaan masyarakat produktif dan aman COVID-19 harus terencana dengan menjalankan tahapan-tahapan meliputi, waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi.

"Untuk memastikan terlaksananya tahapan tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tercapai masyarakat produktif dan aman COVID-19," kata Doni.

Kemudian, di samping pemerintah tetap fokus dan optimal dalam pengendalian COVID-19 agar masyarakat tidak sampai terpapar, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus melindungi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Menurutnya, dampak dari kondisi pandemi tersebut juga dapat memicu masalah baru yang berujung pada menurunnya imunitas sehingga rentan terhadap paparan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

"Dampak dari kehilangan pekerjaan ini akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga tidak mampu mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga berisiko terpapar COVID-19," kata Doni.

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja saat ini menunjukkan bahwa dampak COVID-19 telah mengakibatkan sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Ini belum termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal.

Mengacu pada Pembukaan UUD 1945, Pemerintah Negara Indonesia telah diamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di sisi lain, sesuai Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 telah menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, maka Gugus Tugas mempertimbangkan beberapa hal, antara lain dampak kesehatan, sosial ekonomi, dan tenaga kerja, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menentukan tahapan pembukaan sektor ekonomi.

"Presiden Joko Widodo telah menugaskan Ketua Gugus Tugas untuk menyampaikan pembukaan kembali sektor yang memiliki dampak positif terhadap hajat hidup orang banyak," tutur Doni.

Selanjutnya Gugus Tugas juga melakukan diskusi dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, pakar epidemiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi kerakyatan, sosial-budaya dan keamanan.

Sembilan Sektor

Adapun dalam pembukaan sektor ekonomi, Gugus Tugas telah mempertimbangkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, penilaian dampak ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan indikator indeks dampak ekonomi dari 3 aspek yaitu aspek ketenagakerjaan, proporsi Produk Domestik Regional Bruto sektoral, dan indeks keterkaitan sektor.

Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi; pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Menurut keputusan yang diambil, sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.

Adapun pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut dilakukan oleh Kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan edukasi, sosialisasi dan simulasi secara bertahap.

"Protokol pelaksanaan di masing-masing sektor dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait," jelas Doni.

Selain itu, supervisi berupa monitoring dan evaluasi juga dilakukan bersama-sama Kementerian/dinas terkait, Gugus Tugas Pusat dan daerah serta elemen masyarakat secara terus menerus.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan kasus COVID-19 baru, maka Ketua Gugus Tugas akan memberi rekomendasi susulan untuk menutup kembali aktivitas tersebut.

"Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus Covid-19 dalam sektor tersebut, maka Gugus Tugas akan merekomendasikan kepada Kementerian terkait untuk menutup kembali aktivitasnya," kata Doni.

Dalam hal ini perusahaan atau sektor yang melakukan aktivitas juga wajib mengambil tindakan preventif apabila terjadi potensi transmisi lokal ke masyarakat luas.

"Maka perusahaan dan/atau manajemen kawasan sektor tersebut berkewajiban untuk melakukan testing yang masif, tracing agresif, dan isolasi yang ketat dalam kluster penyebaran dari kawasan tersebut," pungkas Doni.

Halaman 1 dari 5

mgid3

Ad Sidebar

Latest Tweets

Feby Deru Dampingi Iriana Jokowi Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tes IVA Hingga Temui Pengrajin Songket… https://t.co/yxjLiPEQUl
Kunjungi Stan Dekranasda Sumsel, Iriana Jokowi Janji Temui Pengrajin Kain di Palembang https://t.co/6FQb5LcCCy via @tripplesworld
Menang Tipis Atas PSGC Ciamis, Sriwijaya FC Makin Kokoh di Puncak Klasemen https://t.co/V0DFFAlQDG lewat @tripplesworld
Metzelder Diduga Terlibat Kasus Pornografi Anak https://t.co/knEQDSYopZ lewat @tripplesworld
Icardi Tuntut Inter Milan Bayar Kompensasi 1,5 Juta Euro https://t.co/IZVf4wvhGn lewat @tripplesworld
Napoli Boyong Fernando Llorente dari Tottenham https://t.co/FnVARyGvqx
Follow Kaldera News on Twitter