KALDERANEWS - Untuk menyelamatkan aset-aset negara yang ada di wilayah Sumsel sekaligus optimalisasi pendapatan pajak daerah, Gubernur Sumsel H.Herman Deru terus meningkatkan koordinasinya dengan menggandeng Pimpinan KPK RI Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi. Hasilnya sejumlah kesepakatan perjanjian kerjasama optimalisasi aset daerah dan penerimaan pajak pun dilakukan di Griya Agung, Kamis (3/12) pagi.

Penandatanganan kerjasama itu meliputi 1. Perjanjian kerjasama pemanfaatan kawasan Kenten antara Pemprov Sumsel dengan PT Pertamina. Kemudian Perjanjian kerjasama rekonsiliasi data PBB KB antara Pemprov Sumsel dengan PT. Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Niaga Migas untuk kegiatan Niaga Umum BBM. Lalu yang ke-2 adalah penandatanganan MoU dukungan pelaksanaan Piala Dunia U-20 antara Pemprov Sumsel dan PT Angkasa Pura II (Persero). Ke-3 serah terima sertifikat tanah Pemda dan PLN dan ke- empat soft launching Whistle Blower System KPK di Sumsel sekaligus Provinsi pertama di Indonesia.

"Semua ini kita lakukan dengan tujuan untuk pemanfaatan aset. Bukan untuk mencari keuntungan masing-masing karena misi pertama adalah untuk menyelamatkan aset itu sendiri tentunya atas bimbingan KPK," jelas HD.

Lebih jauh peraih penghargaan Gubernur Inovatif 2020 itu juga mengatakan, sangat berterimakasih atas bimbingan yang telah diberikan KPK selama ini. Sehingga pihaknya dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan terbebas dari berbagai tindak pidana korupsi melalui pola pencegahan yang sangat maksimal dari KPK.

Terkait penertiban  aset Pemprov di Kenten atau biasa dikenal dengan lapangan golf selama ini diakui HD memang belum begitu produktif dikarenakan pemanfaatannya masih belum maksimal oleh karena itu atas inisiasi bersama dari Pertamina dan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan kedepan dapat dilakukan pengelolaan  yang  lebih bermanfaat bagi masyarakat

"Insya Allah ini akan segera terbangun dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan tentunya juga ini akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Tapi inisiasi ini tentu tidak akan berjalan jika tidak dijembatani oleh KPK. Untuk itu Terima kasih sekali pada KPK yang telah memberikan masukan pada kami dan masing-masing pihak sehingga semua ini dapat terjadi. Berikutnya setelah MoU ini akan menjadi Memorandum of Action," tegasnya.

Yang tak kalah penting jelas HD adalah soft launching Whistle Blower Sistem yang juga terealisasi atas kerjasama Pemprov Sumsel dengan KPK. Sehingga Provinsi Sumatera Selatan dapat menjadi provinsi pertama yang menyelenggarakan sistem ini.


"Dengan adanya Whistle Blower Sistem ini mudah-mudahan azas transparansi yang selalu kita dengungkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat," tambah HD.


Lalu mengenai soal serah terima sertifikat tanah HD mengakui Pemprov sangat terbantu dengan program sertifikat tanah Prona dari pemerintah pusat. Iapun berencana meneruskannya menjadi program daerah dan diperuntukkan bagi masyarakat yang belum tercover Prona. 


Dimana targetnya semua lahan bersertifikat guna mengurangi sengketa dan membantu pemilik hak tersebut kenggunakan sertifikat untuk berekonomi dengan mengagunkannta di perbankkan.


Di tempat yang sama, Ketua KPK RI Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi mengungkapkan dalam rangka menjamin terlaksananya seluruh program yang disusun oleh pemerintah maka KPK melaksanakan tugas pokoknya tugas KPK sesuai undang-undang nomor 19 tahun 2019 dimana disebutkan yang pertama adalah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi.


"Jadi hari ini kita lakukan salah satu kegiatan untuk mencegah tidak terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan kegiatan yang kita kenal dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan tugas pelayanan publik," jelas Firli.


Selanjutnya Firli menjelaskan dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya korupsi ada beberapa strategi yang dilakukan KPK. Pertama menurutnya karena sesungguhnya pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan cara baik memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan supaya tidak terjadi korupsi.


"Hal itu dimaksudkan supaya mencegah korupsi dan sebagai upaya mengembalikan kerugian uang negara," jelasnya.


Firli mengatakan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi melalui intervensi pencegahan supaya tidak terjadi korupsi dengan menerapkan 8 program yang dikembangkan di dalam sistem monitoring pencegahan korupsi. Salah satunya adalah dengan mewujudkan optimalisasi pendapatan negara dan pendapatan daerah.


"Salah satu wujud nyatanya adalah kesepakatan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang selama ini kita memonitor tentang penggunaan supply-and-demand bahan bakar di pompa pompa bensin. Hari ini kita kembangkan dengan monitoring terkait dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di sungai dan di laut karena selama ini itu tidak menghasilkan pendapatan daerah padahal Sumatera Selatan aktivitas dan gerak barang dan orang melalui sungai maupun lautan yang ada di Sumatera Selatan itu cukup tinggi," jelasnya.


Oleh karena itu lanjut Firli, KPK menginisiasi mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan utilisasi pendapatan daerah sekaligus juga program yang lain KPK yang menginisiasi intervensi pemerintah daerah khususnya Sumatera Selatan untuk penertiban aset. Mengingat selama ini aset cenderung tidak digunakan secara optimal dan memicu terjadi pengurangan atau susut nilai harta daripada aset tersebut.


Hadir dalam kesempatan tersebut secara virtual Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Koordinator Wilayah II Korsupgah KPK, Asep Rahmat Suwandha, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sandra Desi, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya di Sumsel.**

 
 
 

 

KALDERANEWS - Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menerima audiensi Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe di ruang tamu Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (19/11/20). Dikesempatan itu Herman Deru  menyambut baik rencana pembangunan kawasan wisata terpadu di Lubuklinggau. Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Provinsi akan membantu Pemda Lubuklinggau dalam proses pembuatan danau yang akan berfungsi sebagai lokasi serapan air dan destinasi wisata masyarakat setempat. 

"Kita dukung upaya ini. Karena bisa memberikan multi efek, selain sebagai lokasi wisata dan serapan air namun juga memacu datangnya wisatawan ke Lubuklinggau. Ini akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat sekitar," katanya.

Sementara itu Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe dalam kesempatan itu menyampaikan programnya  pembuatan kawasan Wisata Terpadu yang berlokasi di Petanang, Lubuklinggau. Dijelaskan Prana, pihaknya telah menyediakan tanah seluas 125 hektar yang saat ini telah dibangun jalan poros oleh Gubernur Sumsel, H Herman Deru beberapa waktu lalu. 

"Ini akan menjadi pusat wisata dan ekonomi baru di Kota Lubuklinggau. Ini adalah kawasan wisata terpadu," ungkapnya usai bertemu Gubernur Sumsel, Herman Deru. Dijelaskan, di kawasan wisata terpadu tersebut akan memiliki sejumlah fasilitas seperti danau, penginapan, lapangan golf dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. 

"Tahap pertama sudah selesai, sudah ada lahan, ada jalan poros dan embungnya atau danau serapan air. Alhamdulillah selain telah membuat jalan porosnya, pak Gubernur juga akan membantu penggalian danau ini," ujarnya. Dikatakannya, proses pembangunan lokasi wisata terpadu tersebut akan dilakukan secara bertahap hinnga terselesaikan, termasuk dengan menggandeng pihak ketiga. Menurutnya, pembangunan danau sendiri akan menelan dana yang cukup besar karena memiliki luas mencapai 25 hektar.

KALDERANEWS -  Kepedulian dan komitmen Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah agar tetap produktif. Salah satunya  dengan  memberdayakan para penghuni Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (PGOT ODGJ) Palembang atas kerjasama Dinas Sosial Sumsel dengan CSR Kessos, Bank Sumsel Babel,  PT.  Pegadaian dan instansi vertikal  lainnya termasuk BUMN dan BUMD.


Pencanangan Panti Sosial Produktif dan Program Dhuafa Berdaya dilakukan Gubernur Herman Deru secara virtual, bertempat di Command Center Pemprov Sumsel, Kamis (19/11/2020) siang.

Dikatakan Herman Deru, CSR Kessos merupakan wadah yang memfasilitasi dan menjembatani PGOT ODGJ dengan para stakeholders. Panti Sosial Produktif dengan pemanfaatan lahan yang ada di wilayah PGOT ODGJ Palembang, seluas lebih kurang 7 hektar. yang pengelolaannya dengan memberdayakan para penghuni panti. Program Dhuafa Berdaya, adalah salah satu wujud implementasi oleh CSR Kessos yang harus diapresiasi.

"Ini panti sosial produktif pertama di Indonesia. Saya sebagai Gubernur akan mendukung segala hal yang menyangkut kemajuan masyarakat, baik itu kegiatan skala besar maupun kecil,” kata HD.

Dia meminta pada perusahaan untuk saling membantu dan kerjasama dalam penyaluran dana CSR untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan bagi pihak perbankan, HD menekankan agar memberikan kemudahan  dalam pemberian kredit KUR Mikro, KUR Super Mikro dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional di tengah pandemi Covid 19.
 
Tak hanya itu, Ia pun menghimbau perusahaan BUMN/BUMD di Kabupaten/kota untuk menumbuhkan Gerakan Dhuafa Berdaya melalui donasi-donasi oleh para karyawannya.
"Gerakan Dhuafa Berdaya ini bukan sekedar gerakan berbagi antara yang kaya dengan yang dhuafa saja. Namun merupakan gerakan berbagi antara sesama dhuafa. Mereka bisa saling membantu dan berbagi dalam gerakan ini,” pungkasnya.

Pencanangan Panti Sosial Produktif dan Program Dhuafa Berdaya ditandai dengan penyerahan bantuan berupa160 selimut bagi para penghuni panti oleh Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru.
Feby Deru juga memberikan apresiasinya atas CSR Kessos Sumsel. Menurutnya hal tersebut merupakan kerjasama yang baik antar stakeholders di Sumsel. 

Tim Penggerak (TP) PKK Sumsel lanjut  Feby juga akan berupaya memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan para penghuni panti. 
"Kita terus berupaya memberikan bantuan sesuai kebutuhan mereka. Terpenting adalah bagaimana nantinya mereka bisa sembuh dan hidup normal dan  kembali ke tengah masyarakat,” ujarnya.

Dilain pihak  Kepala Dinas Sosial Sumsel Mirwansyah  juga mengucapkan terima kasihnya pada CSR Kessos Sumsel yang telah membantu mewujudkan Panti Sosial Produktif dan Gerakan Dhuafa Berdaya.

"Ada 180 orang penghuni di panti sosial ini. Mereka yang dilibatkan dalam pemanfaatan lahan adalah yang telah mampu berkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan lahan seluas 7 hektar ini benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin,” harapnya.

Sedangkan Ketua Forum CSR Kessos Sumsel, J. Rianthony Nata Kesuma mengatakan panti sosial produktif sengaja diinisiasi bersama Dinas Sosial Sumsel untuk memberdayakan penghuni panti dengan memanfaatkan lahan produktif sebagai lahan pertanian dan peternakan.
 
KALDERANEWS - Sesaat setelah melakukan kunjungan kerjanya meninjau korban kebakaran di Kabupaten Lahat, Jumat (09/10/20) sore Gubernur Sumsel H.Herman Deru langsung kembali ke Palembang menemui ribuan mahasiswa pengunjuk rasa yang berdemo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Halaman Kantor Gubernur, Jalan Kapt. A.Rivai Palembang.
 
Didampingi Sekda Sumsel H.Nasrun Umar, Kapolda Sumsel, serta Kadisnaker Provinsi Sumsel Khoimudin, usai Maghrib Gubernur Herman Deru tanpa sungkan turun langsung menemui ribuan massa yang telah menantinya sejak pukul 14.00 wib siang. 
 
Dalam kesempatan itu HD dengan tegas mengatakan memiliki spirit yang sama dengan para mahasiswa. Dikatakan Herman Deru sejak dalam perjalanan kunker ke Lahat Ia sudah mendengar aksi yang dilakukan para mahasiswa termasuk ketika mahasiswa mendatangi kantor Gubernur. Iapun mengapresiasi mahasiswa yang masih bersabar untuk bisa bertemu dengannya.
 
 
Menurut HD Ia memang tidak akan pernah menghindari karena dirinya juga pernah merasa pernah menjadi mahasiswa. Mengenai apa yang diminta para mahasiswa HD mengaku sudah memahami karena telah mendapat laporan langsung dari Sekda Sumsel dan Kapolda.
 
"Sebenarnya perasaan kita sama. Bahwa apa yang dirasakan adik-adik ini juga dirasakan kita semua. Karena itu Saya akan menyampaikan baik secara langsung atau tidak langsung aspirasi adik-adik sekalian ini ke Presiden maupun DPR RI, " ujar HD disambut ribuan tepuk tangan mahasiswa yang khusyuk mendengarkan.
 
Menurut HD apa yang dilakukan mahasiswa ini cukup cerdas karena saat ini masih ada kesempatan mengingat PP. Sehingga Ia mengajak para mahasiswa bersama mengawal PP agar dapat mengakomodir keinginan mahasiswa dan masyarakat banyak.
 
 
Setelah beberapa menit menemui mahasiswa, Iapun mengundang perwakilan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Cipayung Plus dan BEM Sumsel, untuk berdialog dan menyaksikan langsung penandatanganan rekomendasi Gubernur ke pusat.
 
Dialog itupun dilakukan di ruang rapat Gubernur Sumsel dihadiri perwakilan organisasi kemahasiwaan di antaranya yakni Ketua Umum HMI Eko Hendiyono, Ketua KMHDI I Wayan Sugita, Ketua Umum SEMMI Eko Wahyudi, Ketua KAMMI, Rizky dan Ketua BEM Sumsel Muads Amiruddin. Dikatakan Gubernur Sumsel H.Herman Deru terkait tuntuan yang dilayangkan mahasiswa tersebut Pemprov Sumsel menurutnya dapat menerima aspirasi yang telah disampaikan. 
 
"Intinya aspirasi adik-adik ini Saya terima dan didukung untuk direkomendasikan ke pusat," ucap HD disambut antusias para mahasiswa.
 
Menurut HD dirinya akan segera menyampaikan aspirasi tersebut secara formal melalui surat Gubernur ke pusat yang berisikan lampiran tuntutan mahasiswa. Ia bahkan mempersilahkan jika ada beberapa perwakilan mahasiswa yang berkenan ikut menyampaikan surat tersebut ke Jakarta. 
 
 
Di hadapan perwakilan mahasiswa itupun, Ia berkomitmen akan ikut mengawal aspirasi ini secara bersama-sama. Hasil dialog itu selanjutnya dibacakan kembali di oleh perwakilan mahasiswa di hadapan ribuan massa yang menuntut agar Gubernur menandatangani penolakan UU Omnibus Law tersebut. Setelah puas mendengarkan bahwa aspirasinya diterima oleh orang nomor satu di Sumsel, ribuan massa yang masih memilih bertahan hingga pukul 19.00 wib malam di halaman kantor Gubernur berangsur membubarkan diri dengan tertib.
 
Untuk diketahui massa Cipayung Plus dan BEM se Sumsel terdiri dari HMI, PMII, KAMMI, FMI, KMHDI, LMND, dan SEMMI melakukan aksi penyampaian aspirasi terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.
 
Melalui pernyataan resminya mereka menyampai kan bahwa denga telah disahkannya UU Omnibus Law Cipta Erja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober, di Kota Palembang telah terjadi unjuk rasa dan penolaka terhadap Uu tersebut oleh seluruh elemen baik itu mahasiswa, pemuda, buruh dan masyarakat lainnya.
 
Sehubungan dengan hal tersebut kelompok Cipayung Plus menyatakan dengan tegas menolak RUU Omnibus Law Cipta Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang.
 
 
KALDERANEWS - Gubernur Sumsel H Herman Deru mengajak masyarakat untuk terus disiplin protokol kesehatan. Hal itu dilakukan guna mendorong agar pandemi covid-19 bisa segera berakhir.
 
 
"Bagaimanapun kita tidak boleh lengah karena dampak covid-19 ini sangat luas. Kita harus tetap produktif dengan disiplin protokol kesehatan disetiap aktivitas," kata HD.
 
 
Termasuk juga agar mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2020 yang menyoal tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi covid-19.
 
 
"Pergub 37 itu mengajak untuk kita disiplin protokol kesehatan salah satunya memakai masker. Saat ini sudah berjalan, dan jika melanggar akan dikenakan denda," tuturnya.
 
 
Denda tersebut, lanjut HD, sebagai hukuman yang diyakini dapat memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak disiplin protokol kesehatan.
 
 
"Diharapkan Pergub tersebut dapat lebih meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Itu juga untuk menjaga diri kita dan orang lain dari penyebaran pandemi ini," terangnya.
 
 
Menyoal soal angka kematian, HD menyebut, angka kematian akibat covid-19 masih terkendali.
 
 
"Tingkat kematian di Sumsel itu tidak tinggi. Makanya kita terus sosialisasikan Pergub ini agar penyebaran bisa terus dikendalikan. " jelasnya.
 
 
Untuk diketahui, safari Jum'at tersebut juga dijadikan HD sebagai sarana silahturahmi bersama jama'ah. Bahkan HD juga memberikan sejumlah bantuan untuk pengembangan masjid tersebut.
Halaman 1 dari 11
Ad Sidebar

Latest Tweets

Feby Deru Dampingi Iriana Jokowi Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tes IVA Hingga Temui Pengrajin Songket… https://t.co/yxjLiPEQUl
Kunjungi Stan Dekranasda Sumsel, Iriana Jokowi Janji Temui Pengrajin Kain di Palembang https://t.co/6FQb5LcCCy via @tripplesworld
Menang Tipis Atas PSGC Ciamis, Sriwijaya FC Makin Kokoh di Puncak Klasemen https://t.co/V0DFFAlQDG lewat @tripplesworld
Metzelder Diduga Terlibat Kasus Pornografi Anak https://t.co/knEQDSYopZ lewat @tripplesworld
Icardi Tuntut Inter Milan Bayar Kompensasi 1,5 Juta Euro https://t.co/IZVf4wvhGn lewat @tripplesworld
Napoli Boyong Fernando Llorente dari Tottenham https://t.co/FnVARyGvqx
Follow Kaldera News on Twitter

Please publish modules in offcanvas position.