Sumatera-Selatan

Sumatera-Selatan (936)

KALDERANEWS - Basarnas Palembang menyelenggarakan SAR preventive bertajuk "SAR Goes To School" kepada para pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama Sekota Palembang dengan Tema " Kita Tingkatkan Profesionalitas, Sinergitas, dan Edukasi SAR Sedini Mungkin dalam menghadapi Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Membahayakan Jiwa Manusia". Kegiatan SAR Goes To School yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang, Rabu (18/02/20) menyasar 60 Sekolah Menengah Pertama Sekota Palembang dengan total 300 siswa-siswi serta tenaga pengajar.

Menurut Kepala Kantor Basarnas Palembang Herry Marantika, S.H M.Si Program SAR Goes To School merupakan salah satu program Kerja dari Basarnas yang wajib dilaksanakan untuk memperkenalkan apa itu Basarnas kepada generasi muda dan salah satu upaya Basarnas agar para siswa-siswi Mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat seperti Bencana, Kecelakaan, Maupun Kondisi Membahayakan Manusia sehingga dapat meminimalisir korban jiwa.

Dijelaskannya program ini belum ditujukan untuk  menjadikan siswa-siswi ini menjadi penyuluh tentang kebencanaan tetapi lebih ditekankan untuk pendidikan dasar kebencanaan sejak dini kepada para pelajar.

"Dalam kondisi bencana  yang paling utama adalah bagaimana mereka mampu melakukan self rescue atau menyelamatkan diri sendiri saat terjadi kondisi kedaruratan tersebut. Setelah itu, baru membantu menyelamatkan orang lain yang ada di sekitarnya sesuai kompetensi yang telah diajarkan," ujar Herry.

Dalam kegiatan ini para pelajar mendapatkan materi tentang SAR preventif dan diberikan kesempatan untuk merasakan beberapa teknik evakuasi yang biasa dilakukan oleh tim Basarnas Palembang. Dengan pemberian materi tentang SAR Preventif ini siswa-siswi diharapkan mampu menyelamatkan diri mereka sendiri jika berada dalam kondisi membahayakan jiwa, seperti saat terjadi gempa bumi. Kegiatan yang dilakukan dalam SAR goes to School kali ini diantaranya ; simulasi gempa bumi dan teknik pemindahan korban, praktek evakuasi korban diketinggian dan teknik pertolongan korban dalam kedaruratan.

Kepala Dinas Pendidikan kota Palembang H.Ahmad Zulinto.S.Pd,.MM memberikan apresiasi kepada Basarnas. Karena menurutnya melalui kegiatan tersebut para siswa-siswi dapat mengimplementasikan nilai-nilai sosial dan menumbuhkan jiwa kemanusiaan di dalam diri siswa-siswi tersebut.

Terpisah Kepala Sub Seksi Sumber Daya Basarnas Palembang, Inarwan S.Sos selaku Ketua Pelaksana Kegiatan ini (SAR Goes To School) mengungkapkan pemahaman tentang SAR perlu ditumbuhkan sejak dini agar mereka menjadi generasi yang memiliki budaya keselamatan demi terwujudnya kesiapsiagaan dalam menghadapi kecelakaan, musibah, dan kondisi membahayakan jiwa manusia.

Budaya keselamatan haruslah kita bangun sejak dini dengan harapan mereka kelak dalam lingkungannya dapat menjadi duta dalam meningkatkan budaya keselamatan," tandasnya.

KALDERANEWS - Mewakili Gubernur Sumsel H.Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H.Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penjelasan Gubernur Sumsel Terhadap 7 (Tujuh) Raperda Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov Sumsel, Senin (17/2) pagi. Rapat itu sendiri dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Muchendi Mahzarekki. Dalam penjelasannya Wagub mengungkapkan  bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel XI (11) Tahun 2020 ini pihaknya meminta 7 (tujuh) Raperda dengan masing-masing berikut.

Pertama mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.  Rancangan Peraturan Daerah ini dijelaskan Mawardi menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempungai fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dengan terencana, terpadu dan menyeluruh.

"Kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Selatan saat ini dilakukan dengan mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional, hal wilayah Provinsi ini mempertimbangkan kondisi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana alam dan non alam. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Sumsel berada di sebelah timur daratan Sumsel yang terdiri dari rawa-rawa dan tanah payau dan berlahan gambut. Sehingga rawan terjadi banjir saat musim hujan dan terbakar di musim kemarau," jelasnya.

Menurutnya Pemprov Sumsel dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki tanggungjawab antara lain memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dampak negara termasuk pengalokasian dana penyelenggaraan dalam APBD. 

Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan yang tepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk bersinergi secara terpadu dan terintegrasi dengan baik dengan menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu kemanusiaan, keadilan, kesamaan, dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan dan keselarasan, kebersamaan, kelestarian budaya dan lingkungan hidup.

"Diharapkan dengan adanya Perda ini dapat menjadi payung hukum dan pedoman bagi pelaksana di lapangan dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana dalam rangka menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi menyeluruh dan berkelanjutan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko dan dampak bencana di Provinsi Sumsel," jelasnya.

Kemudian yang kedua adalah Raperda tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung Provinsi Sumsel. Menurut Mawardi Raperda ini diajukan sehubungan adanya penyerahan kewenangan bidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam pembagian urusan konkuren UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan  Daerah dimana Pemprov Sumsel mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

"Harapannya dengan penetapan Raperda ini  nantinya sistem pengelolaan Hutan Profuksi dan Hutan Lindung akan menjadi lebih efektif dan dapat mencegah terjadinya kerudakan hutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta dapat member peluang  bagi upaya peningkatan PAD," jelasnya.

Selain dua usulan itu, Wagub juga menyampaikan penjelasan 5 usulan Raperda lainnya di antaranya, Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi, kemudian Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumsel. Serta Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Muchendi Mahzarekki mengatakan, bahwa pada Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumsel ini merupakan pembicaraan tingkat pertama mengenai penjelasan Gubernur Sumsel terhadap 7 Raperda usulan Pemprov. Hal ini menindaklanjuti hasil rapat Banmus DPRD Provinsi Sumsel pada tanggal 3 Februari sebelumnya. "Terima kasih kepada Yth Wakil Gubernur Sumsel yang secara jelas dan terinci telah menyampaikan penjelasan terhadap 7 (tujuh) Raperda Provinsi Sumsel. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3 ) huruf a angka 2 Peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 175  Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumsel terhadap penjelasan Gubernur Sumsel yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumsel tadi, perlu disampaikan pemikiran dan tanggapan oleh para anggota dewan dalam bentuk pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRP Provinsi Sumsel," jelasnya.

 
 
 

KALDERANEWS - Mengantisipasi penyesatan-penyesatan budaya yang  kerap terjadi belakangan ini, Gubernur Sumsel H. Herman Deru meminta semua organisasi kedaerahan yang ada di Sumsel terus eksis dan selalu bergandengan tangan. Hal itu juga dikatakannya saat menerima Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua (suku bangsa Minahasa) Sumsel di Ruang Tamu Gubernur, Senin (17/02). Menurut Herman Deru penyesatan budaya yang memunculkan kerajaan-kerajaan baru yang marak terjadi setahun terakhir mestinya tidak terjadi andai saja mereka komit menjaga kearifan budaya lokal mereka sendiri.

"Itu karena tidak komit menjaga budaya khas mereka sehingga muncul banyak kerajaan-kerajaan. Saya yakin Kesbangpolnya tidak tahu akar budayanya. Nah untuk pencegahan kerajaan-kerajaan itu di Sumsel keberadaan organisasi seperti Kawanua ini perlu dipupuk dan dihidupkan," ujar HD. Karena pentingnya budaya kearifan lokal bagi kondusifitas di Sumsel, sejak awal menjabat Iapun komit menggelorakannya pada  setiap kunjungan kerja ke daerah-daerah.

"Sumsel ini heterogen tapi tidak pernah ada konflik antar suku, ras atau agama. Karena apa karena kita komit menjaga budaya kearifan lokal kita. Makanya untuk Kawanua jangan tinggalkan budaya asli kalian meskipun kalian tinggal disini. Asal disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Kalau ke daerah saya selalu ingatkan banggalah dengan kearifan lokal, lestarikan wayang lestarikan semua budaya yang ada. Karena ini sangat bermanfaat menjaga kerukunan," ujarnya.

Selain menghindari terjadinya penyesatan budaya, upaya ini juga diyakininya menjadi modal kuat bagi Sumsel untuk menjaga  statusnya sebagai daerah zero konflik. Maka dari itu sebagai bentuk dukungan nyata yang diberikannya, HD bahkan sudah menyiapkan gedung milik Pemprov untuk dipinjam pakai menjadi sekretariat gabungan organisasi-organisasi kedaerahan.

Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga KAWANUA Sumsel Man Roring, mengatakan sangat senang bisa berkesempatan beraudiensi dengan orang nomor satu di Sumsel tersebut. Terlebih perhatian Gubernur HD dinilainya sangat tinggi pada organisasi-organisasi seperti mereka. " Kedatangan kami ini bermaksud mengundang Pak Gubernur pada pelqntikan Pengurus Kawanua pada 22 Februari nanti. Karena rencananya akan hadir juga pengurus dari pusat," jelas Man Roring.

Untuk di Sumsel menurut Man Rorinh anggota Kawanua yang tersebar di17 Kab/kota mencaoai 250 KK jumlahnya. Bukan hanya di Palembang tapi juga ada sampai di OKU Selatan.

KALDERANEWS - Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya Menerima kedatangan anggota Presedium pembentukan daerah otonomi baru Kikim Area pemekaran dari Kabupaten Lahat, di Ruang Rapat Gubernur, Senin (17/2) siang. Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Ketua Presedium Daerah Otonomi Baru Drs. H. Chozali Hanan, Anggota DPRD Kabupaten Lahat Aliman S.Hum dan sejumlah tokoh masyarakat yang hadir, Wagub Mawardi mengatakan Pemprov Sumsel melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah akan segera mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo untuk mendorong dan mempercepat pembentukan daerah otonomi baru Kikim Area. 

"Bagi pemprov Sumsel tidak ada alasan untuk tidak mendorong ini,  Insha Allah nanti Pak Gubernur melalu biro pemerintahan dan Otda untuk mengirim surat ke Presiden agar hal ini dapat mempercepat pembentukan daerah otonomi baru,” ungkapnya 

Menurut Mawardi, hadirnya Kikim Area ini nantinya akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lahat, mengingat saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur sedang gencar untuk menurunkan angka kemiskinan di Provini Sumsel. “Inilah yang menjadi pemikiran Gubernur bersama Saya, oleh sebab itu tentunya Pemprov sumsel mengucapkan terimaksih atas inisiatif kabupaten Lahat untuk membentuk otonomi baru mudah-mudah nantinya, ini salah satu cara jalan keluar mempercepat pembangunan di kabupaten lahat. Mempercepat lajunya pembangunan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” tambahnya 

Sementara Ketua Presidium Pembentukan DOB Kikim Area, Drs H Chozali Hanan mengatakan pembentukan daerah otonomi baru ini sudah ada Undang-undang Yakni UU No 23 Tahun 2014. Hanya saja, menurutnya Presiden masih belum mengeluarkan dua Peraturan Presiden (PP) lagi. PP Desain Besar Penataan Daerah dan PP Penataan Daerah untuk pembentukan Kabupaten baru ini. 

“Kikim Area merupakan DOB pecahan dari Kabupaten Lahat. Menurutnya, DOB tersebut terdiri dari 5 Kecamatan di Kabupaten tersebut. Yakni Kecamatan Kikim Barat, Kikim Timur, Kikim Selatan, Kikim Tengah dan Pesiksu. Wacana pembentukan DOB sebenarnya telah bergulir sejak 2013 lalu. Namun, terkendala moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat,” katanya

Oleh sebab itu pula Ia mengharapkan dukungan dari Pemprov Sumsel untuk segera mendorong Presiden mencabut  moratorium tersebut. “Kikim Area memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Diantaranya kandungan batubara di dalam wilayah yang mencapai  2355 juta ton. Belum lagi hasil dari minyak dan gas bumi. Bahkan, Chozali mengklaim DBH Migas yang diterima kabupaten Lahat sebagian besar merupakan hasil eksplorasi di kawasan Kikim. "Kami berharap Pemprov bisa mengakomodir keinginan masyarakat ini," pungkasnya 

Sementara  Anggota DPRD Provinsi Sumsel Komisi III Alfrenzi Panggarbesi menambahhkan Ia sangat mengapresiasi upaya pembentukan Kikim Area mengingat perjuangan sudah dilakukan sejak 15 tahun yang lalu. Menurut anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Dapil VII itu meski moratorium belum dicabut namu perjuangan tetap harus dilanjutkan. “Meski moratorium masih berlaku dan belum dicabut, perjuangan ini tetap harus dilanjutkan, Dengan harapan pemerintah pusat dapat mendengarkan aspirasi masyarakat Kikim Area. Karena dengan segala potensi yang ada, Kikim area cukup layak untuk menjadi DOB,” tambahnya

KALDERANEWS - Wakil Gubernur Sumsel Ir H. Mawardi Yahya memberikan apresiasi  Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Palembang yang akan  menggelar kegiatan Rakernas pada tanggal 17-18 April 2020 mendatang. 

Hal itu dikatakan Wagub Mawardi Yahya saat menerima President IMA Chapter Palembang Handy Soesanto bersama rombongan di Ruang Tamu Wagub Sumsel, Selasa (18/2). "Pada prinsip, Pemprov Sumsel sangat mendukung IMA dalam Rekernas nantinya, Diapun berharap IMA yang tergabung para manager diperusahaan yang melingkupi akademisi, pemerintahan tentu dituntut profesional untuk melakukan skill ataupun kontribusi yang baik pada Kota Palembang khususnya untuk Provinsi Sumsel," tagas Wagub.

Selain pengukuhan pengurus yang baru dalam Rakernas ini, Wagub berharap melalui Rakernas ini juga kedepan lakukan profesional dengan cara manajer yang baik. Sementara itu, President IMA Chapter Palembang Handy Soesanto mengucapkan terima kasih kepada Wagub Sumsel Mawardi Yahya telah menerima audiensi dengan IMA Chapter Palembang.

Dia melaporkan, salah satu kegiatan di Bulan April ini Rakernas, dalam kesempatan itu, lanjutnya nanti masing-masing perusahan akan meyampaikan perkembangan ekonomi yang ada perkenalkan perusahaannya. masing-masing. Dia juga meminta pada Rakernas nanti diharapkan kehadiran Gubernur maupun Wakil Gubernur Sumsel untuk dapat membuka sacara langsung kegiatan tersebut. "Kami harap pak gubernur ataupun pak wagub dapat hadir nanti," harapnya.

KALDERANEWS -  Mengawali agendanya Selasa (18/2) pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru menghadiri Simposium dan Rapat Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) di Auditorium Bina Praja. Dalam kesempatan itu HD meminta agar mahasiswa hukum ini tidak apatis dengan isu-isu terkini dan memberikan kontribusi nyatanya bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Isu-isu yang dimaksud HD cukup banyak misalnya wacana Pilkada langsung atau dikembalikan ke DPRD. Atau misalnya isu soal perizinan seperti IMB yang bakal dihapuskan. Sebagai mahasiswa Hukum atau alumni sarjana Hukum hal-hal seperti ini menurutnya perlu dipikirkan dan dibahas bersama.

"Melalui simposium ini Saya mengajak mahasiswa berkontribusi dalam penegakan dan pemberlakuan juga pembuatan hukumnya. Sebagai mahasiswa hukum tidak boleh apatis. Menurut Saya ini harus kita cermati dan pikirkan, jangan nanti setelah ini diketok baru diprotes," ujar HD.

Selain ajakan tersebut, kepada delegasi Permahi yang hadir dari seluruh Indoesia HD juga mengimbau agar para mahasiswa ikut mengawal Omnibus Law agar penempatannya proporsional. Sehingga apa saja aturan yang memang harus dikembalikan ke pusat bisa dilakukan dengan semestinya. Begitupun jika aturan tersebut harus dikembalikan ke daerah.

"Tugas kita mengawal itu agar penempatannya proporsional. Misalnya UU 23 Tahun 2015 tentang izin tambang galiannC, pasir, coral, andesit atau marmer dan lainnya yanh dialihkan ke provinsi. Karena inikan akhirnya Pemkab kurang care karena tidak ada kewenangan lagi," jelasnya.

Sementara itu Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan kepada peserta simposium bahwa Kemenkumham sebagai bagian dari pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pembangunan hukum dan HAM sesuai tugas dan fungsi yang diusung dalam visi misi Presiden.

Dalam menjalankan tugasnya iyu banyak sekali struktur yang mendukung meliputi 11 unit eselon I, 33 kantor wilayah Kemenkumham serta adanya 681 unit pelaksana teknis.

" Semua itu  bagian dari tugas Kemenkumham mendukung pembangunan bangsa," tambahnya.

Dalam melaksanakan fungsinya diakui Bambang ada beberapa potensi masalah yang menjadi perhatian pihaknya di antaranya tentang pembangunan dan oenataan regulasi, tentang tata kelola pemerintah, pelayanan publik dan juga penegakan hukum.

" Itulah di antara permasalahan yang harus ditangani Kemenkumham. Dengan persoalan yang ada itu kita perlu SDM yang mumpuni terutama untuk permasalahan di bidang pelayanan publik yang lumayan banyak saat ini," jelasnya.

Hadir dalam pembukaan Simposium dan Rapimnas itu di antaranya Sekjen Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib.

KALDERANEWS - Gubernur Sumsel H.Herman Deru memberikan lampu hijau terkait pelaksanaan proyek pembangunan transmisi 500 KV Sumatera, Muara Enim -New Aur Duri Jambi yang akan dilakukan oleh PT. Waskita Karya. Percepatan pembangunan transmisi ini diyakininya dapat semakin memantapkan Sumsel sebagai daerah andalan penyuplai listrik se Sumatera. Hal itu diungkapkannya saat menerima audiensi rombongan PT. Waskita Karya, di Ruang Tamu Gubernur Selasa ( 18/2) sore.

"Pada prinsipnya kita sambut baik hal ini. Apalagi Sumsel memang sudah dicanangkan sebagai penyuplai listrik se Sumatera," tuturnya. Namun demikian HD mengingatkan agar  Waskita dapat menghindari konflik sekecil apapun saat pembebasan lahan dilakukan. Caranya dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dengan  benar. 

"Bila perlu agar masyarakat tidak khawatir soal kesehatan, Waskita bisa membawa ahli kesehatan. Selebihnya silahkan jalan" jelas HD. Sementara itu Senior Vice President EPC Division PT. Waskita Karya Purma Yose Rizal mengatakan, maksud kedatangan mereka kali ini selain untuk bersilaturahmi juga menginformasikan kepada Gubernur soal persiapan pembangunan transmisi 500 KV Sumatera, Muara Enim -New Aur Duri.

" Ya menyampaikan ke Pak Gubernur bahwa kita akan mulai jalan pembangunan transmisi. Segemennya dari Muara Enim ke New Aur Duri dan masuk di 4 Kabupaten kota di Sumsel di antaranya Muaraenim, Prabumulih dan Pali," jelas Purma. Saat ini lanjut Purma proses pembangunan tengah masuk dalam tahapan penyesuaian tata ruang untuk kemudian penetapan lokasi. Sedangkan untuk amdal diakuinya sudah berjalan di Kementerian.

Terkait pembebasan lahan tanpa konflik yang dipesankan Gubernur, Purma menjelaskan bahwa sejak awal, sekitar 633 tapak yang akan dibangun itu memang jauh dari pemukiman penduduk. " Dari 633 tapak 78% nya ada di Sumsel. Dan itu 400 tapaknya merupakan kawasan non hutan juga bukan di pemukiman padat penduduk," jelasnya.

MenurutPurma dengan adanya jaringan utama dari transmisi ini nanti akan dapat menyangga produksi listrik dari pembangkit listrik Mulut Tambang di Sumatera Selatan sebesar ribuan MW. " Saat ini kita juga sudah mulai ke kab/kota untuk penyesuaian desain tata ruang," tutupnya. Dalam audiensi itu, Senior Vice President EPC Division PT. Waskita Karya Purma Yose Rizal tidak datang sendiri namun Ia ditemani oleh Manager Marketing PT Waskita Karya, Ikhwan Zamroni, Project Manager PT. Waskita Karya Agus Prabudi.

KALDERANEWS - Sebagai Kepala Daerah yang memiliki kewenangan, tentu Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan kemudahan perizinan bagi perusahan-perusahan untuk melakukan aktifitasnya namun pihak perusahaan juga dituntut  mengedepankan kelestarian lingkungan sekitar. Seperti Perusahaan Talisman Sakakemang yang merupakan anak perusahaan Repsol untuk melakukan Aktifitas di Wilayah kerja Blok South Sakakemang. Perusahaan Talisman Sakakemang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi kebutulan berada di lokasi Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Bayunglincir.

"Saya mengucapkan terima kasih sudah datang ke Sumsel. Pada prinsipnya kita dukung penuh apa itu kegiatan Eksplorasi di Sumsel," kata Gubernur Herman Deru saat menerima General Manager Talisman Sakakemang B.V, Greg Holman di Ruang Tamu Gubernur, Selasa (18/2). Namun, Gubernur Herman menghimbau kepada perusahaan tersebut dalam menjalankan aktifitasnya untuk tetap menjaga lingkungan sekitar.

"Saya inginkan kepedulian lingkungan itu diutamakan,"katanya. Tak hanya, sebagai daerah yang rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Gubernur Herman Deru juga meminta Perusahan tersebut ( Talisman Sakakemang) untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi. 

"Saya minta juga perusahaan ini untuk bekerjasama dalam pencegahan Karhutla. Oleh karena itu mari kita bersama-sama dengan BUMN, serta perusahan lainnya untuk menjaga ini, hal ini harus kita jaga," ucapnya.  Dalam menjalankan aktifitasnya, Herman Deru juga mengingatkan untuk jangan melupakan hubungan kemasyarakatan. "Jika ada tenaga kerja kita (tenaga kerja lokal) agar dapat dimanfaatkan dan saya minta juga untuk utamakan keselamatan kerja," mintanya.

Sementara itu, General Manager Talisman Sakakemang B.V, Greg Holman mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru yang telah memberikan izin dan dapat bertemu secara langsung. Dia mengatakan sengaja bertemu langsung dengan Gubernur Sumsel Herman Deru untuk memberi tahu kehadiran dari perusahan ini sendiri. Apalgai, lanjutnya Talisman juga hadir disini bekerja demi Pemerintah. 

"Kita perusahaan Repsol yang bergerak di bidnag energi sama seperti PT. Pertamina dan Chonocophilips. Sama-sama menjadi kontraktornya negara. Kita kerjasama dengan pemerintah pusat, namun area kerjanya kita di wilayah Provinsi Sumsel oleh karena itu kita hadir disini," ucapnya.

Terkait permintaan Gubernur Herman Deru untuk tetap menjaga lingkungan, Greg Holman akan bertanggung jawab menjaga hal tersebut terutama menjaga lingkungan.

 

 

 "Repsol akan bertanggung jawab persoalan yang ada di Sumsel. Terutama masalah lingkungan. Ya kita akan selalu jaga ini (Karhutla)," tutupnya.

KALDERANEWS - Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Daerah dari BPK RI Perwakilan Sumsel di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (18/2). Melalui hasil laporan ini, Pemprov Sumsel berkomitmen dan berupaya agar pelaksanaan program kerja dapat dirasakan masyarakat.

"Hasil ini sangat penting bagi saya. Kami (Pemprov) memang membutuhkan raport agar kinerja dapat terus diperbaiki sehingga dirasakan masyarakat secara luas di Sumsel ini," kata Deru. Dia menekankan, agar seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel baik dari staf hingga level pemimpin harus profesional dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja.

Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di Sumsel terlaksana dengan baik dan merata serta tepat sasaran. "Saya harap agar seluruh perangkat daerah dengan baik dan sesuai aturan. Saya juga mengharapkan agar kemitraan Pemprov dan BPK ini terus terjaga dan dapat saling membantu agar pemerintahan di Sumsel berjalan lebih baik," tuturnya.

Dia juga menegaskan, akan mengkroscek apa saja yang harus diselesaikan berdasarkan hasil laporan tersebut. "60 hari ke depan kami akan sampaikan kembali apa saja yang telah menjadi evaluasi BPK RI dari LHP yang disampaikan ini," terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel Harry Purwaka mengatakan, laporan ini merupakan hasil pemeriksaan intern yang dilakukan pihaknya selama kurang lebih dua bulan sebelumnya. "Selain saldo kas, kita juga melakukan substantif belanja daerah," pungkasnya. Turut mendampingi Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Sumsel R.A Anita Noeringhati, Asisten Administrasi dan Umum, Inspektur Provinsi Sumsel, PLT Kepala BPKAD Sumsel, dan lain-lain.

KALDERANEWS - Menyadari arti pentingnya kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem terlebih pasca adanya ancaman binatang buas di kota Pagaralam beberapa waktu lalu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengajak warga Sumsel untuk ikut serta terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan bersih-bersih gunung Dempo.

Hal itu dikatakan HD saat menerima Wakil Ketua Panitia kegiatan bersih - bersih gunung Dempo, Robet H. Lembong dari Kerabat Pecinta Alam, di ruang tamu Gubernur, Selasa (18/02).  " Iya saya dukung kegiatan bersih-bersih gunung Dempo ini. Terlebih beberapa waktu lalu, ada ancaman binatang buas yang terjadi di sana. Melalui kegiatan ini bisa membantu tingkat kunjungan wisata ke kota Pagaralam. Sebagai bentuk kepedulian kita untuk menjaga kelestarian alam", ucapnya.

Selama ini, dijelaskan HD penyelesaian ancaman binatang buas memakan waktu berbulan-bulan sehingga berimbas pada turunnya jumlah kunjungan wisatawan ke kota Pagaralam, bahkan menimbulkan efek psikologis bagi masyarakat. 

"Pemprov Sumsel akan mengajak serta pemerintah kota Pagaralam, pemerintah kabupaten Lahat, dan Muara Enim untuk turut serta dalam kegiatan ini. Pagaralam bukan hanya milik masyarakat Pagaralam saja, tapi milik Sumsel. Kita akan libatkan Walhi Sumsel, pelajar, dan pramuka.Saya yakin dengan kegiatan itu akan memunculkan rasa memiliki dari masyarakat", tandasnya.

Gunung Dempo tidak saja merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat yang bergerak dalam sektor pertanian dan perkebunan saja. HD mengungkapkan gunung Dempo pun menjadi sumber nafkah bagi mereka yang benar-benar mengandalkan mata pencahariannya dari wisata gunung Dempo.

 "Saya usulkan juga kepada Kerabat Pecinta Alam agar kegiatan bersih-bersih gunung Dempo dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi kota Pagaralam pada bulan Juni mendatang. Nanti bersamaan dengan itu kita akan canangkan kota Pagaralam sebagai kota yang 100 persen listriknya menggunakan energi terbarukan", kata Gubernur yang dilantik pada 1 Oktober 2018 itu.

HD berharap kegiatan bersih-bersih gunung Dempo dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menimbulkan kesadaran yang lebih luas bagi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sementara Wakil Ketua panitia kegiatan bersih-bersih gunung Dempo, Robet H. Lembong menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Herman Deru atas kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan Kerabat Pecinta Alam yang berkantor pusat di Jakarta selalu bekerjasama dengan Dewan Harian Daerah (DHD)'45 dalam melaksanakan aktivitasnya. 

"Keinginan untuk melakukan bersih-bersih gunung Dempo telah ada sejak beberapa waktu lalu. Adapun tema yang kita angkat pada kegiatan bersih-bersih gunung Dempo mendatang adalah Go Green Zero Waste," ujarnya. 

mgid3

Ad Sidebar

Latest Tweets

Feby Deru Dampingi Iriana Jokowi Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tes IVA Hingga Temui Pengrajin Songket… https://t.co/yxjLiPEQUl
Kunjungi Stan Dekranasda Sumsel, Iriana Jokowi Janji Temui Pengrajin Kain di Palembang https://t.co/6FQb5LcCCy via @tripplesworld
Menang Tipis Atas PSGC Ciamis, Sriwijaya FC Makin Kokoh di Puncak Klasemen https://t.co/V0DFFAlQDG lewat @tripplesworld
Metzelder Diduga Terlibat Kasus Pornografi Anak https://t.co/knEQDSYopZ lewat @tripplesworld
Icardi Tuntut Inter Milan Bayar Kompensasi 1,5 Juta Euro https://t.co/IZVf4wvhGn lewat @tripplesworld
Napoli Boyong Fernando Llorente dari Tottenham https://t.co/FnVARyGvqx
Follow Kaldera News on Twitter