Sumatera-Selatan

Sumatera-Selatan (936)

KALDERANEWS - Wagub Sumsel Mawardi Yahya menghimbau kepada siswa-siswi yang hendak melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya sebagai modal untuk memasuki dunia kerja. Hal itu dikatakannya saat membuka 1 Tahun Competition Intan Cup dan Pelepasan siswa-siswi Prakerin Kelas XI dan XII Mekatronika di SMK Negeri 1 Desa Meranjat Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir (OI), Selasa (25/2).

"Kepada anak-anak saya minta untuk hati-hati dan menggali ilmu untuk modal kedepan nantinya, ini penting untuk kedepan karena persaingan globalisasi semakin maju oleh sebab itu galilah ilmu sebanyak-banyaknya," kata Wagub Sumsel Mawardi Yahya.

Tak hanya itu kehadiran dari sekolah SMK-SMK ini, lanjut Mawardi agar anak-anak ini kedepan mampu berbuat inovasi, kreatif dan siap bekerja secara profesional.

"Saya akan akan melapaskan anak didik kita dalam praktek lapangan atau praktek kerja industri (prakerin) tujuan tidak ada lain melalui sekolah kejuruan SMk ini akan mampu mempunyai inovasi- inovasi dan siap bekerja secara profeisonal,"ucapnya.

Dia meyakini, kepada orang tua yang telah mensekolahkan anak-anaknya di SMK merupakan hal tepat dalam menghasilkan skill dan bekerja secara profesional di bidangnya nanti.

"Saya yakin kejuruan SMK yang dipilih seusai skillnya masing- masing dan dicintai oleh anak itu sendiri, saya harap dalam bekerja mendapatkan hasil yang baik dan profesional di bidangnya masing masing,"tutupnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Indralaya Selatan, Jon Heri mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wagub Sumsel Mawardi Yahya untuk dapat membuka 1 Tahun Competition Intan Cup dan Pelepasan siswa-siswi Prakerin Kelas XI dan XII Mekatronika SMK Negeri 1 Indralaya Selatan.

"Hari ini juga akan dilepas sebanyak 336 siswa-siswi ke dunia usaha dan dunia industri,"katanya.

Lanjut Jon Heri untuk tempat Prakerin disebar dibeberapa di dunia usaha dunia industri yaitu Indralaya, Kayu Agung, Palembang, Prabumulih, Tanjung Enim, Bogor dan Jakarta yang terdiri dari 11 Unit Industri, 15 Unit Usaha dan 25 Instansi Perkantoran dengan keseluruhan sebanyak 51 Dunia Usaha dan Dhnia Industri.

KALDERANEWS - Provinsi Sumatera Selatan(Sumsel)  patut bangga karena dari 34 provinsi saat ini terpilih sebagai piloting E-Kinerja ASN Terintegrasi bersama  25 Kementerian/Lembaga/ Daerah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal ini diungkapkan Sekda Sumsel Nasrun Umar ketika menghadiri dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan instansi pusat/daerah sebagai piloting E-Kinerja ASN Terintegrasi di Hotel Premier Best Western, Jakarta, Selasa (25/02).

"Kita komitmen untuk melaksanakan penilaian kinerja secara digital dan online. Yang melakukan penilaian adalah BKN, langsung oleh Pusat. Ini hal baik bahwa memang kita ASN dituntut untuk bekerja secara maksimal, meningkatkan performa kerja kita,” kata Nasrun Umar.

Penilaian kinerja secara digital dan online tersebut menurut Nasrun Umar bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya dengan penilaian itu akan menjadi pemicu bagi ASN dalam meningkatkan performa kerjanya.

 "Di era serba digital saat ini, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Siapa yang bekerja dengan baik akan ada reward, pun sebaliknya bagi yang kinerjanya buruk akan ada punishment,” tuturnya.

Bagi Nasrun komitmen Pemprov Sumsel sebagai piloting E-Kinerja ASN Terintegrasi harus dilaksanakan sebaik mungkin, sebab pada bulan Oktober akan dilakukan evaluasi atas pelaksanaan komitmen tersebut.

Sementara Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto dalam sambutannya menyampaikan instrumen pelaksanaan E-Kinerja ASN Terintegrasi saat ini telah ada, yang penerapannya dilaksanakan pada 25 instansi guna meningkatkan manajemen ASN dengan baik.

 "Sehingga pada saatnya nanti tidak ada lagi ASN yang meninggalkan pekerjaannya pada waktu jam kerja. BKN pada tahun 2020 segera melakukan pembinaan E-Kinerja ASN Terintegrasi di 25  kementerian/lembaga/daerah,” tambahnya.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam arahannya menyoroti tentang rencana Presiden Joko Widodo yang berkeinginan memangkas pejabat eselon 3 dan eselon 4 ASN.

"Karena organisasi kini berubah dan tidak berdasarkan hierarki lagi. Perubahan ini memang membutuhkan proses. Ke depan fungsional ASN dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut, namun harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya,”pungkasnya.

KALDERANEWS - Guna mengoptimalkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai, dibutuhkan pengawasan dan koordinasi antara lini sektor.
Walikota Palembang H. Harnojoyo meminta agar pendataan mengenai 11 sektor pajak tidak hanya melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) saja, melainkan juga bekerjasama dengan UPTD, kecamatan, kelurahan bahkan sampai tingkat RT.
Hal ini disampaikan Walikota Palembang, H. Harnojoyo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencapaian PAD Optimalisasi Pajak Tahun 2020 di Rumah Dinas Walikota, Senin (24/2/2020).

“Saat ini kita fokus bahkan berlari dengan pajak daerah ini. Dengan kerjasama ini bisa saling mengkroscek sehingga bisa memaksimalkan penerimaan PAD ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, selama ini terkait pendataan sektor sektor pajak tidak melibatkan pihak pihak penguasa wilayah seperti lurah dan camat. Sehingga tidak adanya transparansi terkait sektor pajak yang ada di wilayahnya.

“Jadi kedepan, data pemungut pajak harus ada diwilayah kecamatan seperti berapa jumlah restoran di suatu kecamatan, berapa bayar pajaknya sebulan, sehingga ada transparan kepada penguasa wilayah seperti kecamatan yang bekerjasama dengan UPTD,’ tuturnya.

Selain transparansi, tambah Harnojoyo, dengan melibatkan kerjasama dengan penguasa wilayah dapat menyisir celah celah potensi pajak baru yang bisa dikenakan wajib pajak, Seperti membidik pengusaha yang berada di pinggiran Sungai Musi.
Yang saat ini sedang menyiapkan perda terkait pengawasan terhadap retribusi sungai.

“Terkait dengan batubara, kita sudah pernah bertemu dengan PT.BA yang pada dasarnya mereka siap berkontribusi PAD untuk Kota Palembang,” jelasnya.

Senada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD), Sulaiman Amin yang meminta kepada camat dan kepala OPD untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.
Hal ini menyusul dengan masih rendahnya capaian PAD dari sektor pajak yang baru mencapai 6,68 persen.

"Dalam Rakor hari ini kita ingin satukan persepsi yang mana untuk implementasinya di butuhkan dukungan dari OPD, kelurahan dan kecamatan," ungkapnya.

Ia mengatakan, meskipun masih diawal tahun, optimalisasi pencapaian PAD dari sektor pajak ini butuh kerjasama yang baik. Pasalnya masih banyak potensi potensi kena pajak yang masih bisa di gali dengan berjalannya perananan dan pengawasan dari lurah, camat dan OPD.

"Karena itu kita meminta lurah dan camat  untuk kenalkan pajak secara masif kepada masyarakat," tuturnya.

Menurut Sulaiman, pengenalan pajak secara masif ini seperti pendataan potensi kena pajak, wajib pajak nakal serta pendataan ulang PBB. Dengan begitu akan banyak potensi potensi yang bisa di gali dan dapat mennjadi sumber pajak baru.

"Kita sedang menyasar pajak PBB dari tower. Selama ini kan hanya retribusi saja dari sewa tanah, bangunannya kan belum. Kita sedang data ada sekitar 600 tower ," jelasnya.

KALDERANEWS - Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang sangat dibutuhkan dalam menjaga kerukunan dan silahturahmi antar sesama umat muslim masupun umat beragama lainnya. Oleh sebab itu, Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menegaskan agar MUI Sumsel terus berkontribusi meningkatkan toleransi kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Mawardi saat menerima Dewan Pimpinan MUI Sumsel sehubungan dengan akan mengikuti Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke VIII Tahun 2020 di Bangka Belitung, Senin (24/2).

“Salah satu tugas MUI Sumsel ini adalah membatu menjaga silahturahmi di Sumsel ini agar tetap rukun terutama sesama musli ini,” kata Mawardi.

Sebab, lanjutnya, terpecah belahnya persatuan disebabkan karena tidak adanya toleransi antar sesama.

“Yang memutuskan silahturahmi itu adalah kurangnya toleransi. Kami minta agar MUI Sumsel ini terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti penting toleransi. Mungkin bisa dilakukan melalui berbagai kesempatan seperti pengajian, seminar maupun sosialisasi langsung,” tegasnya.

Bahkan, Mawardi  berharap, persoalan toleransi antar umat beragama dapat dibawa KUII Ke VIII Tahun 2020 di Bangka Belitung tersebut untuk dapat dijadikan bahan pembahasan.

“Toleransi ini harus terus dijaga. Mungkin bahasan soal toleransi ini dapat dibawa ke KUII di Bangka nanti sehingga persatuan baik sesama muslim maupun agama lain tetap sebagaimana mestinya,” harapnya.

Sementara itu, Ketua MUI Sumsel Prof Dr Aflatun Muchtar mengatakan, jika pihaknya tentu akan membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan khususnya di Sumsel.

“Peran kami memang untuk melayani umat dan masyarakat. Tentu kami akan mendukung serta membantu pemerintah dalam menjaga toleransi antar masyarakat di Sumsel ini sehingga Sumsel kerukunan di Sumsel tetap terjaga,” tuturnya.

Dia juga memastikan, jika pihaknya juga akan mendukung seluruh program yang saat ini sudah dicanangkan Pemprov Sumsel.

“Semua program tentu kami dukung asalkan untuk mensejahterakan masyarakat. Termasuk program rumah tahfidz yang menurut kami sangat luar biasa,” pungkasnya.

KALDERANEWS - Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H. Mawardi Yahya menghadiri langsung Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap 7 Raperda Provinsi Sumsel. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Muchendi Mahzarekki, Senin (24/2).

Adapun 7 Raperda yang dimaksud antara lain  Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Raperda tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung Provinsi Sumsel. Kemudian Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumsel. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel.

9 Fraksi yang ada di DPRD Sumsel melalui masing-masing melalui juru bicaranya satu persatu menyampaikan pendangan umumnya. Diantaranya  fraksi PKB melalui juru bicaranya  mengapresiasi dan menyambut baik Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana. Mengingat bencana alam sejenisnya merupakan hal yang bersifat dinamis, dan Sumsel adalah daerah yang sering terjadi kerawanan bencana seperti longsor, banjir, kebakaran dan semacamnya. 

“Sehingga diperlukan penanganan yang baik dan cepat; mulai dari mencegah, mengatasi, hingga merenovasi setelah bencana. Maka dalam rangka memberikan landasan yang kuat, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan sangat perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah. Dengan adanya Perda mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Selatan ini, diharapkan semua permasalahan bencana akan dapat diatasi dengan cepat dan tepat,” katanya.
 

 Sementara Fraksi Demokrat menyetujui adanya Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dimana menurutnya dengan ditetapkannya Balai Pengobatan KORPRI yang berada dilingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Balai Pengobatan yang melayani masyarakat umum sehingga membutuhkan payung hukum dalam penentuan tarif retribusinya.
 

“Pada prinsifnya Fraksi Demokrat dapat menyetujui Raperda Tentang Perubahan ke tujuh atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, agar pemanfaatan aset lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mampu memberikan kontribusi yang sebesar besarnya bagi pendapatan daerah dengan tetap mengutamakan pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah,” tambahnya.

KALDERANEWS - Kekayaan sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Muba membuat Muba menjadi daerah yang berkembang pesat, utamanya dalam aspek pertumbuhan ekonomi hijau, dimana di bidang perkebunan yaitu sawit dan karet serta Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi sangat menarik perhatian bagi investor untuk datang ke Muba.

Dalam kesempatan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dr H Dodi Reza Alex MBA menghadiri sekaligus menyampaikan paparan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan perkotaan Babat Supat (Batsu), pada Rapat Koordinasi lintas sektor dalam rangka pembahasan Raperda RDTR bertempat di The Sultan Hotel Residence Jakarta, Selasa (25/2/2020), Bupati Muba Dodi Reza menyampaikan penjelasan tentang RDTR Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) kawasan perkotaan Babat Supat.

"Sesuai dengan RPJMD Pemkab Muba, salah satu misi yaitu mengelola SDA secara optimal dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu kami berkomitmen menyelesaikan Perda RDTR ini menjadi prioritas untuk membangun Babat Supat menjadi kawasan perkotaan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi hijau," papar Dodi.

Doktor Lulusan Universitas Padjajaran ini juga mengungkapkan, Kabupaten Muba memiliki mayoritas petani perkebunan sawit dan karet, maka dalam membangun Muba lebih mengedepankan pelestarian lingkungan, dalam hal ini komoditas sawit sudah melalui program peremajaan sawit rakyat pertama oleh presiden RI pada tahun 2017 dan akan dipanen oleh Presiden RI pada Juni 2020 mendatang.

Kemudian juga Kabupaten Muba terpilih nantinya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan Bahan Bakar Nabati (BBN), yang menjadi program super prioritas pemerintah pusat dalam mengimplementasikan energi terbarukan karena inovasi Kabupaten Muba dalam mengembangkan bioufuel.

"Selain Babat Supat ada empat kecamatan lagi yang kami ajukan RDTR, yaitu Kecamatan Sekayu, Babat Toman, Sungai Lilin dan Bayung Lencir. Namun dari kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional baru Babat Supat yang dipilih, oleh karena itu empat kecamatan tersebut sekarang kami ajukan RDTR menggunakan APBD sendiri, maka dari itu kami butuh bimbingan dan dukungan dari pemerintah pusat agar mempercepat dalam prosesnya,"ucap Dodi.

Lanjut Dodi, Pemkab Muba juga menyambut baik dan sangat mendukung adanya RDTR ini karena menunjukan bahwa tata ruang sebuah daerah harus diatur, sehingga penataan potensi investasi dapat berjalan menjadi lebih baik.

"Mudah-mudahan ke depan ada lagi daerah khususnya di Muba yang bisa menjadi perkotaan selanjutnya juga,"ucap Dodi.

Sementara itu dalam arahan Dirjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, Dr Ir Abdul Kamarzuki MPM menyampaikan
terdapat 57 lokasi yang memiliki RDTR  tahun ini, RDTR tersebut sudah disusun sejak pertengahan 2019. Penyusunan Perda RDTR memang tidak mudah mengingat aturan ini perlu disahkan oleh DPRD.

"Prosesnya tidak dari kita, tetapi di DPRD. Di DPRD itu prosesnya panjang. Semua fraksi berbicara. Kalau dari kita, persetujuan substansi, itu bisa diselesaikan dengan cepat. Tetapi proses politisi di daerah itu yang menjadi persoalan," tuturnya.

Lebih lanjut Kamarzuki mengatakan, dengan adanya RDTR ini maka investasi di sebuah daerah bisa digenjot dan ada kepastian bagi investor. Pasalnya, RDTR merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

"Sengaja hari ini kepala daerah dan ketua DPRD serta kepala OPD terkait dihadirkan pada rakor lintas sektoral ini, supaya masing-masing memahami, ujungnya  akan jadi perda sehingga pelaksanaan RDTR punya landasan hukum, untuk mengawal pelaksanaan pembangunan  di daerah. Banyak kepala daerah yang tidak paham kalau daerah nya akan jadi RDTR, makanya kami minta hadir langsung supaya tidak terjadi kesalahan di masa mendatang,"ucapnya.

Acara turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Sugondo serta para Kepala Perangkat Daerah  Musi Banyuasin terkait.

KALDERANEWS - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dibawah kepemimpinan Bupati Muba Dodi Reza sangat memperhatikan betul kondisi dan kebutuhan warga Muba dan ASN di lingkungan Pemkab Muba dengan berbagai program inovatif.

Salah satu bentuk perhatian tersebut yakni misalnya dengan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), dan Perumahan MBR di Jalan AMD Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Sekayu, yang mana keberadaannya ini untuk mengakomodasi ASN dan warga Muba yang selama ini tinggal di bantaran Sungai Musi.

"Jadi bagi ASN dan warga yang tinggal di Bantaran Sungai nantinya dapat pindah ke Rusunawa dan Perumahan MBR ini untuk mengurangi resiko bahaya di bantaran Sungai," ujar Sekretaris Daerah Muba, Drs H Apriyadi MSi di sela meninjau rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), dan Perumahan MBR di jalan AMD Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Sekayu, Selasa (25/2/2020).

Dikatakan, bangunan rusunawa kapasitas rumahnya ada sebanyak 42 unit untuk ASN berpenghasilan rendah dan perumahan MBR sebanyak 50 unit. "Saat ini sudah siap dihuni oleh ASN dan warga Muba," ungkapnya.

Apriyadi juga minta kepada pihak dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Pemukiman (PU Perkim) untuk segera melakukan pendataan.

"Dengan dibangunnya Rusunawa ini, diharapkan ASN dapat lebih nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Selain pembangunan Rusunawa, juga dibangun rumah MBR untuk relokasi masyarakat di bantaran sungai. segera akan ditawarkan kepada tersebut warga dan ASN," tukasnya.

Sementara itu, Bupati Muba Dodi Reza menjelaskan, keberadaan rusunawa dan perumahan MBR ini diharapkan dapat bermanfaat. "Nanti di inventarisir terlebih dahulu agar yang mendapatkannya nanti untuk relokasi warga bantaran sungai dan ASN yang benar-benar membutuhkan," bebernya.

Dodi berharap, dirinya akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan warga Muba dan ASN. "Persoalan rumah ini menurut kami sudah sangat harus disegerakan, dan Alhamdulillah saat ini pengerjaannya sudah selesai dan sudah dapat digunakan," pungkasnya.

KALDERANEWS - Setelah dilakukan dua kali uji laboratorium, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Dra Lesty Nurainy, dalam jumpa pers Senin (24/2) sore memastikan,  pasien berinsial TH, 62, yang sempat diisolasi di RSMH negatif virus Corona.

 
Menurut Lesty Nurainy, setelah menjalani dua kali pemeriksaan sampel di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), TH  dipastikan negatif dari infeksi corona virus, oleh tim rsmh didiagnosa hanya terkena penyakit radang paru-paru. Hal itu diperkuat oleh hasil uji sample terhadap TH sebanyak dua kali yang semuanya negatif.
 
Dijelaskan Lesty, uji laboratorium pertama,  dilakukan pada (17/2), kemudian setelah tiga didapat hasil bahwa pasien negatif terkena virus corona.
 
“Pemeriksaan kedua dilakukan  tgl 22 , hal ini sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), hal ini untuk lebih memastikan lagi,”. kata  Lesty Nurainy, saat jumpa pers. 
 
Dikatakan Lesty pasien TH memang sebelumnya sempat melakukan perjalanan ke Malaysia dalam rangka pengobatan. Setiap bulan TH rutin ke Malaysia  untuk kontrol penyakit jantung.
 
Namun beberapa waktu lalu, saat pulang ke Indonesia, TH mengalami keluhan sesak nafas sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Charitas Palembang hingga akhirnya dirujuk dan ditempatkan di ruang isolasi.
 
"Karena sudah dirujuk ke RSMH sehingga dilakukan penanganan sesuai standar untuk pasien dalam pengawasan.
 
Sementara itu, Ketua tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) RSMH Palembang dr Zen Ahmad  menerangkan, TH mengalami radang paru-paru atau yang disebut Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
 
Sejak dirawat, ia meyakini bahwa TH tidak terkena virus corona yang berasal dari Cina tersebut.
 
"Pasien ini hanya terkena radang paru-paru akibat bakteri biasa. Tidak ada hubungannya dengan virus corona,"kata Zen.
 
Lebih jauh Zen meninformasikan bahwa kondisi TH saat ini justru telah membaik. Bahkan, dalam beberapa hari kedepan ia diizinkan pulang karena telah sehat.
 
"Nanti kalau memang sudah sehat tentu tidak perlu dirawat lagi. Kondisinya pasien sekarang sudah bisa makan, tidur dan mulai membaik,"terangnya.
 
Diberitakan sebelumnya, seorang warga Palembang, Sumatera Selatan berinisial TH dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH) setelah pulang dari Malaysia.
 
TH dirawat di ruang isolasi lantaran mengalami batuk serta sesak napas usai bepergian ke negeri Jiran.
 
Humas Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang, Ahmad Suhaimi mengatakan, TH sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit RK Charitas. Namun setelah itu ia di rujuk untuk menjalani perawatan lebih lanjut di RSMH.
 
"Belum terduga suspek (Corona), karena bukan dari daerah endemis Corona,"kata Suhaimi melalui pesan singkat, Senin (17/2/2020).

KALDERANEWS - Dansatpom Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Mayor Pom Jarot Nyamantoro, memimpin Operasi Penegakkan dan ketertiban (Gaktib) Waspada Wira Elang TW l Ta 2020, di bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II yang berada di ksatrian Lanud SMH, Palembang. Kamis (20/2/20)

Dansatpom menjelaskan, tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menciptakan suasana tertib dan lancar dilingkungan Kstarian TNI AU SMH sehingga tercipta pelayanan yang aman dan nyaman kepada pengguna transpotasi udara maupun operasional penerbangan di Bandara Internasional SMB II.

Operasi Gaktib gabungan diikuti oleh Unsur Pengamanan TNI AU SMH yang terdiri dari Satuan Polisi Militer (Satpom), unsur Pertahanan Pangkalan (Hanlan), staf pengamanan (Intelpam) dan dibantu satuan terkait yaitu Polsek Sukarami dan Aviation security (Avsec) bandara SMB II, melaksanakan Gaktib untuk pemeriksaan Personil, kendaraan dan barang yang memasuki Bandara Internasional SMB II Palembang.

Untuk itu, pemeriksaan kelengkapan dan pengendara demi keselamatan diri dan orang lain, termasuk helm standar SNI bagi pengendara sepeda motor, sabuk pengaman pengendara roda empat ataupun lebih. Aturan ini harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila pengemudi pada saat berkendara tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat kendaraan akan dilakukan penilangan, karena peraturan terdapat sanksi bagi seseorang yang melanggarnya, jelas Dansatpom.

Lebih lanjut, karena wilayah bandara SMB II Lanud SMH adalah obyek vital maka pemeriksaan diperketat untuk mengantipasi dan memastikan barang bawaan aman yang ada di dalam kendaraan baik roda empat dan roda dua menuju Bandara Internaisional SMB II Palembang, tegas Dansatpom.

Adapun hasil dari operasi (Gaktib) Waspada Wira Elang TW l Ta 2020, tidak didapati barang-barang terlarang. Untuk pelanggar dari anggota TNI-Polri nihil sedangkan pelanggar dari masyarakat sipil yang tidak dilengkapi dokumen atau surat-surat kendaraan dilakukan penilangan langsung di tempat dan diserahakan ke Polri (Polsek Sukarami) untuk di proses lebih lanjut.

Dalam Operasi Gaktib Waspada Wira Elang TW l, dibantu oleh Kasikamhanlan Mayor Kes M Siddik, Kaintelpam Kapten Sus M. Qorie, Komandan Unit Pas Pom Letda Pom Suluh Nova, Letda Pom Budi, Letda Pom Sugiarto, Kanit Lantas Sekta Sukarami dan Kanit Laka Resta Palembang.

KALDERANEWS - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Forum Sekretaris Daerah Indonesia (Forsesdasi) H. Nasrun Umar, menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Auditorium Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/2). 

 

Dalam paparannya mengenai aspirasi daerah terhadap kebijakan pemerintah tentang pemangkasan Eselon III dan IV, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan, penyederhanaan tersebut harus dimaknai sebagai faktor pendorong kinerja yang lebih baik bagi pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota untuk  stabilitas dan kondusivitas, akselerasi atau percepatan pembangunan  dan daerah.

 

Ia mengungkapkan, penyederhananaan  birokrasi pada pemerintah daerah selain sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden RI, juga mengacu pada SE Menpan RB RI Nomor 390 tahun 2019 dan Nomor 391 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 untuk mengidentifikasi, memetakan Jabatan Eselon III, IV, dan Eselon serta melakukan penyelarasan kebutuhan anggaran atas kebijakan penyederhanaan birokrasi.

 

Kemudian, sesuai pula dengan Surat Setjen Kemendagri RI Nomor 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2019 mengenai penyederhanaan birokrasi dilakukan pada jabatan pengawas (Ess IV) yang menangani perizinan, investasi dan pelayanan publik. 

 

“Seyogyanya Pemprov akan memberikan kontribusi yang baik  bagi apa yang diamanatkan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka menunjang pembangunan nasional,  untuk di Provinsi Sumsel Saya sudah tugaskan Organiasi perangkat daerah untuk melakukan pemetaan mana-mana saja yang dimungkinkan di pangkas mana yang harus di pertahankan dengan prioritas memperhatikan surat Setjen Kemendagri RI Nomor 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2019, Pemprov Sumsel lakukan pada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sumsel, yakni eselon IV perizinan yang harus diisi oleh pejabat fungsional yang memiliki kemampuan dan kredibiliti yang mengelola itu,” katanya 

 

Sementara untuk rencana aksi jangka pendek terhadap implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, lebih jauh Nasrun menguraikan, yakni melalui identifikasi dan melakukan pemetaan terhadap jabatan eselon III, IV dan eselon v yang dapat disederhanakan menimbang karakteristik jabatan yang dapat disederhanakan.

 

“Selanjutnya melakukan penyelarasan kebutuhan anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan yang terdampak kebijakan oleh penyederhanaan birokrasi, serta melakukan rapat koordinasi nasional dalam forum sekretaris daerah seluruh indonesia untuk menampung saran dan masukan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota se-indonesia atas kebijakan penyederhanaan birokrasi,” pungkasnya 

 

Dalam kesempatan ini pula Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H, M.H mengatakan, Melalui FGD ini sebagai  langkah-langkah implementasi kebijakan Presiden mengenai pemangkasan eselon III dan IV, sehingga nantinya dapat melakukan pilihan-pilihan dan tindakan secara tepat.

 

“Ketika nanti di pusat eselon III dan eselon IV nya tidak ada, bagaimana tata kelola yang kita lakukan itu bisa berjalan cepat tidak ada masalah hukum didalamnya. tata kelolanya tidak terganggu sehingga harapan Presiden tata kelola pemerintahan bisa berlangsung dengan baik karena motor penggerak dari tata kelola pemerintahan adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN),”katanya 

 

Baginya, Korpri berkontribusi memastikan layanan bidang perzinan, investasi, dan pelayanan publik tetap berjalan lancar dengan baik. Oleh sebab itu Korpri merumuskan mulai dari level makro hingga level teknis, apa yang harus dilakukan oleh para ASN setelah beralih menjadi pejabat fungsional. 

 

“Khusus untuk di daerah-daerah di kabupaten/kota kalau eselon III juga dipangkas, itu psti akan timbul masalah karena di daerah itu kebanyakan dinasnya hanya berisi eselon II,III dan eselon IV. Kalau eselon III dan IV didaerah dipangkas maka hanya tinggal eselon II yang akan kesulitan untuk merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan hingga ke level pertanggung jawaban karena harus ada unit manajemen tertinggi dan manajemen terendah,” tambahnya 

 

“Kalau di daerah, eselon III dipangkas  itu berbahaya karena camat di daerah itu merupakan eselon III, oleh karena itu kita harus merumuskan betul kebijakan ini dari level makro hingga level tekhnis, Harini kita mensimulasikan itu bagaimana sampai ke tekhnisnya,” pungkasnya

mgid3

Ad Sidebar

Latest Tweets

Feby Deru Dampingi Iriana Jokowi Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tes IVA Hingga Temui Pengrajin Songket… https://t.co/yxjLiPEQUl
Kunjungi Stan Dekranasda Sumsel, Iriana Jokowi Janji Temui Pengrajin Kain di Palembang https://t.co/6FQb5LcCCy via @tripplesworld
Menang Tipis Atas PSGC Ciamis, Sriwijaya FC Makin Kokoh di Puncak Klasemen https://t.co/V0DFFAlQDG lewat @tripplesworld
Metzelder Diduga Terlibat Kasus Pornografi Anak https://t.co/knEQDSYopZ lewat @tripplesworld
Icardi Tuntut Inter Milan Bayar Kompensasi 1,5 Juta Euro https://t.co/IZVf4wvhGn lewat @tripplesworld
Napoli Boyong Fernando Llorente dari Tottenham https://t.co/FnVARyGvqx
Follow Kaldera News on Twitter