Kaldera-News adalah website informasi dan berita terdepan dan terpercaya. Saat ini kantor kami berada di Palembang, Sumatera Selatan.
+(62) 85273392008
admin@kaldera-news.com
Sumatera-Selatan (936)
KALDERANEWS - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengakui Kabupaten OKU Timur saat ini sudah jauh mengalami kemajuan dari Kabupaten/kota lainnya di Sumsel. Bahkan pondasi pembangunan yang dibangunnya pada saat menjabat Bupati OKU Timur dua periode tahun 2005-2015 lalu terus dilanjutkan oleh penggantinya HM Kholid Mawardi.
"Saat ini OKU Timur tidak lagi mengejar kesetaraan dengan daerah lain. Malah OKU Timur jauh lebih maju dengan terobosan inovatif yang dilakukan pak Kholid," tegas Herman Deru saat menyampaikan sambutan pada acara
Sinkronisasi Estrus Inseminasi Buatan Pecahkan Rekor Muri serta Pelaksanaan Gema Musi Elok Kab. OKU Timur desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, Kamis (27/2).
Menurut Herman Deru, terobosan Pemkab OKU Timur melakukan estrus inseminasi buatan patut dicontoh bagi daerah lainnya. Apalagi OKU Timur pada era tahun 80-an menjadi sentara daging di Sumsel untuk menyuplai sejumlah daerah di Sumatera dan Jawa. Namun dikarenakan adanya faktor keamanan pada tahun 2000-an terjadi penurunan drastis jumlah ternak sapi warga di OKU Timur jumlahnya tidak lebih dari 8 ribu ekor.
"Nah sekarang ini jumlah ternak sapi di OKU Timur kembali menggeliat. Selain melalui gerakan inseminasi buatan juga ditunjang faktor keamanan. Saya terimakasih bayak dengan Kapolres yang telah menjaga keamanan," tegas Herman Deru.
Herman Deru berharap produksi daging sapi, ikan dan hasil pertanian di OKU Timur tidak hannya selalu untuk dijual.
Atau jika diistilahkan jangan sampai jual beras makan tiwul. Artinya pemerintah harus mendorong agar masyarakat gemar mengkonsumsi daging, ikan, minum susu dan telur.
"Hasil produksi itu jangan semuanya di jual, tetapi bagaimana kita juga gaungkan agar masyarakat kita juga gemar makan daging. Ini juga salah satu cara kita menekan jumlah penderita stunting," imbuh Herman Deru.
Terkait dengan diberikannya Penghargaan Rekor Muri kepada dirinya sebagai Gubernur yang sukses dalam meningkatkan populasi ternak di Sumsel bersama dengan Bupati OKU Timur HM Kholid Mawardi dan Kadis Perikanan dan Peternakan OKU Timur Tubagus Sunarseno. Gubernur Herman Deru mengaku ini merupakan apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan populasi ternak di Sumsel melalui inseminasi buatan terbanyak di Indonesia yang dilakukan di OKU Timur.
"Bayangkan saja pada tahun 2020 ini melalui inseminasi buatan yang telah berjalan ditarget 11 ribu ekor sapi anakan di OKU Timur. Ini patut kita apresiasi," tandasnya.
Sementara itu sebelumnya Bupati OKU Timur HM Kholid Mawardi dalam sambutannya menegaskan, seluruh daging dan produksi ikan patin OKU Timur akan ditampung oleh salah satu pengusaha dari Jakarta. Bukan itu saja OKU Timur akan menjadi salah satu daerah yang akan menjadi lokasi pembuatan mobil bekerjasama dengan PT SMK.
"Lahan yang telah disiapkan untuk lokasi Kompleks pergudangan 50 hektar. Jadi jadi produksi daging dan ikan akan kita ekspor ke Arab Saudi. 440 ton sudah dijatah untuk ekspor per tahunnya," tegas Kholid.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan OKU Timur Ir H. Tubagus Sunarseno dalam laporannya menyebutkan, target OKU Timur anak sapi 11 ribu ekor pada tahun 2020 terbanyak di Indonesia.
Wujud komitmen pemerintah mengejar swasembada daging.
"Estrus Inseminasi buatan digelar serentak di 20 Kecamatan di OKU Timur. Selain itu hari ini kita juga resmikan gerakan minum susu dan makan telok "Musi Elok" yang dilakukan melalui pembagian paket bagi balita dan penyandang stunting di OKU Timur," tandasnya.
KALDERANEWS - Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyambut baik Pembangunan Perumahan Komunitas Pertugas Kebersihan Kota Prabumulih yang diinisiasi Walikota Prabumulih H. Ridho Yahya.
Bahkan, Herman Deru berkomitmen untuk mendorong hal tersebut agar dapat lebih berkembang dan dicontoh serta diikuti daerah lain sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat.
"Pembangunan perumahan untuk petugas kebersihan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota, pemerintah provinsi, pusat dan pihak lainnya yang diinisiasi Walikota Prabumulih. Ini patut kita dorong. Bukan hanya sebatas moril namun juga materil nanti akan kita berikan," kata Deru, disela Ground Breaking Pembangunan Perumahan Komunitas Pertugas Kebersihan Kota Prabumulih.
Dia berharap, inovasi dan kreatifitas kepala daerah bukan hanya dilakukan sebatas pembangunan rumah saja, namun diberikan fasilitas pendukung lainnya.
"Mungkin juga bisa dilengkapi dengan fasilitas lain seperti mushola, masjid, atau bahkan sekolah untuk pendidikan," terangnya.
Setelah pembangunan ini terselesaikan, lanjut Deru, para petugas hendaknya bisa diedukasi agar mempunyai penghasilan tambahan.
"Penghasilan tambahan bisa melalui ekonomi kreatif seperti mengedukasi keluarga petugas kebersihan untuk berdagang. Modalnya bisa melalui kerjasama dengan pihak lain. Untuk fasilitas, tentu Pemprov Sumsel akan membantu. Yang pasti saya harapkan ini terus dikembangkan," tuturnya.
Walikota Prabumulih H. Ridho Yahya menambahkan, inisiasi untuk membangun perumahan bagi komunitas petugas kebersihan itu didasari atas keprihatinannya kepada masyarakat.
"Prabumulih ini kaya akan Sumber Daya Alam namun disini masih banyak rumah tak layak. Karena itu kami berupaya agar Prabumulih ini tidak kumuh," kata Ridho.
Dia menjelaskan, rencana untuk merenovasi rumah bagi masyarakat ekonomi ke bawah itu pun direalisasikan dengan mengajak jajarannya untuk menyisihkan penghasilan.
"Saat ini kami bisa membangun dan merenovasi 10 rumah perbulan dari infaq pegawai," tuturnya.
Tidak hanya itu, Pemkot Prabumulih juga merenovasi ratusan rumah ibadah yang ada di wilayahnya.
"Kita juga mengandeng sejumlah pihak agar program ini berjalan lancar," bebernya.
Kedepan, pihaknya berencana akan membangun perumahan untuk para penarik becak dan pemulung.
"Selanjutnya kita akan mendorong agar bisa membangun 125 rumah bagi pemulung dan penarik becak. Untuk itu kita bantuan dari Kementerian PUPR dan Pemprov Sumsel," pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI Dr. Khalawi, Perwakilan Bank, Forkompimda dan sejumlah perwakilan pihak lainnya.
Bahkan, Herman Deru berkomitmen untuk mendorong hal tersebut agar dapat lebih berkembang dan dicontoh serta diikuti daerah lain sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat.
"Pembangunan perumahan untuk petugas kebersihan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota, pemerintah provinsi, pusat dan pihak lainnya yang diinisiasi Walikota Prabumulih. Ini patut kita dorong. Bukan hanya sebatas moril namun juga materil nanti akan kita berikan," kata Deru, disela Ground Breaking Pembangunan Perumahan Komunitas Pertugas Kebersihan Kota Prabumulih.
Dia berharap, inovasi dan kreatifitas kepala daerah bukan hanya dilakukan sebatas pembangunan rumah saja, namun diberikan fasilitas pendukung lainnya.
"Mungkin juga bisa dilengkapi dengan fasilitas lain seperti mushola, masjid, atau bahkan sekolah untuk pendidikan," terangnya.
Setelah pembangunan ini terselesaikan, lanjut Deru, para petugas hendaknya bisa diedukasi agar mempunyai penghasilan tambahan.
"Penghasilan tambahan bisa melalui ekonomi kreatif seperti mengedukasi keluarga petugas kebersihan untuk berdagang. Modalnya bisa melalui kerjasama dengan pihak lain. Untuk fasilitas, tentu Pemprov Sumsel akan membantu. Yang pasti saya harapkan ini terus dikembangkan," tuturnya.
Walikota Prabumulih H. Ridho Yahya menambahkan, inisiasi untuk membangun perumahan bagi komunitas petugas kebersihan itu didasari atas keprihatinannya kepada masyarakat.
"Prabumulih ini kaya akan Sumber Daya Alam namun disini masih banyak rumah tak layak. Karena itu kami berupaya agar Prabumulih ini tidak kumuh," kata Ridho.
Dia menjelaskan, rencana untuk merenovasi rumah bagi masyarakat ekonomi ke bawah itu pun direalisasikan dengan mengajak jajarannya untuk menyisihkan penghasilan.
"Saat ini kami bisa membangun dan merenovasi 10 rumah perbulan dari infaq pegawai," tuturnya.
Tidak hanya itu, Pemkot Prabumulih juga merenovasi ratusan rumah ibadah yang ada di wilayahnya.
"Kita juga mengandeng sejumlah pihak agar program ini berjalan lancar," bebernya.
Kedepan, pihaknya berencana akan membangun perumahan untuk para penarik becak dan pemulung.
"Selanjutnya kita akan mendorong agar bisa membangun 125 rumah bagi pemulung dan penarik becak. Untuk itu kita bantuan dari Kementerian PUPR dan Pemprov Sumsel," pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI Dr. Khalawi, Perwakilan Bank, Forkompimda dan sejumlah perwakilan pihak lainnya.
4 Attachments
KALDERANEWS - Sumatera Selatan memiliki khasanah kuliner yang beragam dengan berbagai cita rasa. Selain pempek, ada menu masakan wajib lainnya yang layak dicoba dan terkenal lezat, tak lain dan tak bukan adalah pindang patin. Masakan yang cocok dimakan saat sarapan hingga makan malam ini mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Sumsel.Tua muda, lelaki perempuan, dari berbagai lapisan menggemari masakan ini.
Melihat peluang ini, Ketua TP PKK Sumsel Febrita Lustia Herman Deru mencoba membaca pasar dan memanfaatkan celah yang ada. Wanita yang kesehariannya akrab disapa Feby Deru mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung Talang Kepuh Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus melalui kuliner pindang patin.
"Kampung Talang Kepuh ini adalah Kelurahan percontohan. Kita tahu juga tak ada yang tak kenal dengan masakan pindang patin. Jadi kali ini kita adakan seleksi masakan pindang patin untuk kemasan kalengan. Diikuti oleh 7 tim dari dasa wisma yang ada di lingkungan RT 18 RW 005 Talang Kepuh", kata Feby Deru saat dibincangi usai penyeleksian pindang patin, di Talang Kepuh, Kamis (27/02) siang.
Masakan pindang patin tak hanya digemari masyarakat Sumsel saja, namun lanjut Feby juga disukai para wisawatan atau tamu yang berkunjung ke Palembang. Tidak sedikit orang yang kerap ingin membawa pindang patin sebagai oleh-oleh saat mereka datang ke sini.
"Ini peluang yang harus kita manfaatkan. Tidak hanya pempek yang bisa dijadikan oleh-oleh. Peminat pindang patin dari luar kota banyak yang menyukainya. Untuk itu kita (PKK Sumsel) bekerjasama dengan Balitbangda Sumsel mencoba menciptakan inovasi pindang patin dalam kemasan kaleng," jelas Feby .
Pindang patin kalengan tersebut, selanjutnya akan coba dipasarkan dan di distribusikan tidak hanya di pasar tradisional saja, tetapi juga akan di pasarkan ke mini market.
"Memudahkan masyarakat untuk menikmati pindang patin, mudah dan gampang tanpa perlu repot. Juga memunculkan rasa bangga bagi masyarakat khususnya bagi para ibu anggota PKK yang memproduksi. Ada produk unggulan yang dapat kita jual yang pada akhirnya turut meningkatkan pendapatan bagi keluarga," imbuhnya.
Sementara Kepala Balitbangda Sumsel Ekowati Retnaningsih mengungkapkan inovasi untuk menciptakan pindang patin kalengan telah melalui proses penelitian selama setahun melalui berbagai tahapan dan percobaan. "Kita mempelajari ini selama satu tahun, bagaimana agar pindang patin dapat dikemas dalam kalengan, seperti produk ikan kalengan lainnya", kata Ekowati.
Menurutnya pindang patin kalengan bisa awet dikonsumsi untuk jangka waktu 1 tahun, tanpa mengurangi cita rasanya.
"Bisa dikonsumsi dan awet. Pindang patinnya telah matang, tinggal saja bagaimana selera konsumen saat mengkonsumsinya dapat disesuaikan. Jika ingin menikmati dalam keadaan hangat cukup dipanaskan kembali," bebernya.
Adapun seleksi pindang patin kalengan yang diikuti 7 tim dari dasa wisma PKK kampung Talang Kepuh di lingkungan RT 18, hanya diambil tiga terbaik yang berhak memperoleh proses pindang patin kalengan setelah melalui proses penilaian juri oleh Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI). Tiga kelompok terbaik tersebut adalah tim Asoka dengan nilai 85, tim Anggrek mendapat skor 80, dan tim Cempaka dengan nilai 70.
KALDERANEWS - Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Bupati Kabupaten Musi Banyuasin sangat serius, dan komitmen dalam menangani stunting (kurang gizi) pada anak-anak di Bumi yang berjuluk Serasan Sekate.
Salah satu bentuk keseriusannya yaitu meluncurkan program percepatan gerakan penanganan stunting. Bahkan, program ini juga menjadi program prioritas Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin dan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekda Muba Drs H Apriyadi, MSi, saat mewakili Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin melaunching program percepatan gerakan penanganan stunting dan sekaligus membuka seminar kesehatan, Kamis (27/02/2020) di Opproom Pemkab Muba.
Tampak hadir langsung Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dr Suprapedi M Eng, Segenab Forkopimda, OPD Muba, Para Camat, Para Kades se-kabupaten Muba.
Kepala Dinas PMD H Richard Cahyadi, AP MSi dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan berdasarkan dengan Permendes PDTT RI nomor 11 tahun 2019 tentang penggunaan dana desa tahun 2020, dan Peraturan Bupati Muba Nomor 2 tahun 2020 tentang petunjuk teknis kegiatan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2020 di Kabupaten Muba.
"Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam Pencegahan dan penurunan balita kurang gizi terutama masalah stunting di Muba,"ungkapnya.
Sementara itu dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Drs H Apriyadi MSi mengatakan bahwa program inovatif
tersebut, merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kabupaten Muba.
"Program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin launching yang kita lakukan hari ini, dalam rangka pencegahan program stunting di Kabupaten Musi Banyuasin,"jelasnya.
Oleh sebab itu, dikatakan Dia pencegahan
Stunting harus semakin dipercepat agar kualitas kesehatan masyarakat Muba semakin baik.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muba yang telah bekerjasama dengan semua pihak. Dan kami mengucapkan terima kasih karena juga telah berpartisipasi mendukung program pemerintah,"terangnya.
Dikatakannya, untuk pencegahan masalah stunting tersebut Bupati Dodi telah mengalokasi dana desa sebesar 13 miliar. Sehingga, lanjut Apriyadi, target kita di tahun 2022 permasalahan stunting tidak ada lagi di Muba.
‘’Saya harap program percepatan pencegahan stunting ini didukung sepenuhnya oleh OPD dan semua camat serta elemen masyarakat lainnya, demi untuk masa depan generasi Kabupaten Muba mendatang,"katanya.
Senada, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr Suprapedi MEng dalam sambutannya mengapresiasi program Bupati Muba yang telah mengaloksi dana desa sebasar 13 miliar tersebut untuk mengatasi stunting di Muba.
Menurutnya, dana yang dialokasikan oleh Bupati Muba tersebut sangat besar dibandingkan dengan daerah lain. "Stunting ini bukan hanya permasalahan daerah saja tapi sudah menjadi nasional. Program yang dilakukan oleh pemerintah Musi Banyuasin pertama dengan kebijakan Dana Desanya. Kami sangat apresiasi kepada Bupati Muba,"ungkapnya.
Dikatakan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek pada usianya.
Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia dua tahun tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi merupakan tanggung jawab kita bersama.
"Strategi nasional dalam menurunkan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0 sampai 23 bulan,"pungkasnya
KALDERANEWS - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya menghadiri langsung undangan rapat rvaluasi RANPERDA oleh Kementerian Dalam Negeri tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-P) Sumatera Selatan di The Acacia Hotel Jakarta, Kamis (27/02).
Rapat Evaluasi RANPERDA Ini dibuka oleh Dirjen Pembangunan Daerah Dr. Ir. H Muhammad Hudori, Kasubdit Kelautan dan Perikanan Hendri Erafat, Kasubdit Zonasi Daerah KKP Dr Krishna Samudra S.Pi, M.Si.
Wakil Gubernur Mawardi Yahya disela-sela acara ini menyebut, zona pesisir dan pulau kecil yang ada di Sumsel ini sudah ada taman nasional dan sudah banyak kegiatan di pulau tersebut.
"Pemprov sangat komitmen untuk mewujudkan zona pesisir ini. Dan jika ini terwujud kita akan jalankan sebagaimana seharusnya," tegas Mawardi.
Pada rapat evaluasi ini Dirjen Pembangunan Daerah Hudori menyampaikan jika nanti Perda tentang RZWP-3-P sudah jadi, jangan sampai rencana yang sudah berjalan di batalkan oleh pemerintah provinsi.
"Jangan sampai ada konflik baik persoalan Pemanfaatan dan perizinan. Semoga nanti tidak ada tumpang tindih soal Perda ini di Sumsel," ujar Hudori.
Dirjen Pembangunan Daerah juga menyampaikan bahwa evaluasi ini akan selesai dalam 15 hari. Dari 34 Provinsi, sudah 24 Provinsi yang sudah menyelesaikan perda dan Kemudian aceh di 25 di perbaikan pasca evaluasi. Jika nantinya Perda Sumsel telah selsai makan sumsel akan menjadi provinsi ke 26 yang telah menyelesaikan.
Zona Pesisir dan Pulau Kecil Sumsel ini di bagi dalam 3 Alokasi. Pertama alokasi pemanfaatan umum, Kedua Kawasan Konservasi dan ketiga Alur laut.
"RZWP-3-K Sumsel ini yang terbaik. Kami siap mempertanggung jawabkan secara teknis," ujar Kasubdit Krishna.
KALDERANEWS - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi mitra Gojek yang telah ikut serta mendongkrak usaha kuliner dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumatera Selatan.
"Berkat adanya layanan aplikasi go food ini turut mendongkrak usaha kuliner di Sumsel. Membangkitkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Masyarakat kini memiliki banyak pilihan untuk menikmati kuliner khas Palembang", kata HD saat menghadiri pembukaan Festival Mitra Gojek: Aman dan Terpercaya, di Plaza Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ), Kamis (27/02) pagi.
Diungkapkan HD perekonomian dan pemberdayaan masyarakat turut terbantu dengan mitra gojek. Banyak rumah tangga dan para ibu rumah tangga yang menikmati layanan gojek tanpa mengalami kesulitan. "Antar jemput anak sekolah kini bisa dilakukan lewat gojek, juga memesan aneka makanan tanpa perlu repot-repot keluar rumah", imbuhnya.
Dengan adanya 20 ribu mitra gojek di Sumsel, hal ini telah membantu mengentaskan masalah lapangan pekerjaan di Sumsel. Namun demikan HD berpesan agar mitra gojek selain mengedepankan keselamatan dan tetap menjaga jalannya, HD berkeinginan agar mitra gojek turut menjadi mitra dalam kebersihan.
Sementara ke depan HD meminta agar manajemen gojek memberikan perlindungan dan peralatan yang memadai bagi mitra gojek dalam hal keselamatan. "Jangan sampai lagi kita mendengar mitra gojek menjadi korban penipuan oleh pelanggan, menjadi korban perampokan. Berikan peralatan yang canggih bagi drivernya. Buat aturan perlindungan bagi mitra gojek , yang melibatkan manajemen, mitra gojek, dan konsumen. Agar mitra gojek tidak dirugikan", tandasnya.
Sementara Chief Operating Officer Gojek Hans Patuwo menyampaikan Gojek telah menjalin kerjasama dengan Polda Sumsel untuk kampanye aman dalam berlalu lintas dan berkomitmen mitra gojek menjadi agen keselamatan berlalu lintas. "Kami terus memperbaharui fitur layanan aplikasi yang ada. Saat ini gojek menyediakan layanan darurat 24 jam", tuturnya.
Sedangkan Kapolda Sumsel yang diwakili Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Juni berharap agar mitra gojek dapat menjalankan dan mengemban komitmen sebagai agen lalu lintas. "Ada 3 tips yang harus dilakukan dan dipedomani bagi mitra gojek. Pertama harus siap diri, artinya badan harus sehat dan fit, kedua kendaraan harus siap dan normal, ketiga siapkan dan lengkapi dokumen kendaraan", jelasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan Kemenhub selalu mendukung perkembangan teknologi dan berkolaborasi dengan para mitra serta mengapresiasi hajatan yang diselenggarakan mitra gojek pada festival mitra gojek. "Menhub telah membuat aturan tentang ojek online dan keberadaan aturan tersebut telah diakui, yang di dalamnya juga tertuang aturan tentang perlindungan bagi mitra gojek", ucapnya.
Di Plaza GSJ sendiri sejak pagi telah tampak dipadati ratusan mitra gojek yang bersemangat dan antusias menyimak dan mengikuti rangkaian acara yang digelar.
KALDERANEWS - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berupaya memulangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumsel berinisial JA yang menderita sakit TBC akut dan meningitis di negara Korea Selatan.
Gubernur Sumsel H. Herman Deru melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel Drs. H. Koimudin mengatakan, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Sumsel, BNP2TKI Pusat, serta pihak terkait lainnya sebagai upaya pemulangan terhadap JA.
"Sesuai arahan pak Gubernur, kita sudah berkoordinasi dengan BNP2TKI untuk pemulangannya. Saat ini masih dalam proses," kata Koimudin, saat dikonfimasi, Rabu (26/2).
Menurutnya, pihak BNP2TKI pusat masih melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan terkait kapan pemulangan akan dilakukan.
"Karena ini antar negara, tentu harus dikoordinasikan dengan kedutaaan besar Indonesia di negara tempat PMI itu berada. Ini kita pantau terus agar proses pemulangan PMI itu berjalan cepat," tuturnya.
Selain itu, Disnakertras Provinsi Sumsel juga telah mendatangi kediaman keluarga JA untuk berkoordinasi.
"Kita juga sebelumnya berkoordinasi dan meminta informasi dari keluarga yang bersangkutan," imbuhnya.
Berdasarkan informasi yang diterima Disnaker Provinsi Sumsel, lanjut Koimudin, kondisi kesehatan JA sudah sedikit membaik.
"Sebelumnya memang sempat dirawat di ICU, namun dari informasi saat ini yang bersangkutan telah dipindahkan ke ruang perawatan," terangnya.
Dia juga menjelaskan, jika saat ini Pemprov Sumsel telah membantu kepengurusan BPJS kesehatan untuk JA yang tercatat sebagai Kalidoni tersebut, mengingat saat ini JA belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"BPJS kesehatan sudah didaftarkan dan disiapkan. Termasuk untuk istri dan anaknya yang kebetulan belum terdaftar di BPJS Kesehatan," bebernya.
"Pemulangannya terus kita pantau dan upayakan agar lebih cepat. Yang pasti Pemprov Sumsel tidak akan tinggal diam," tandasnya.
Diketahui, JA sendiri bekerja di negara Korea sejak Desember 2018. Namun pada bulan Januari 2020, JA mulai sakit-sakitan. Hanya saja, saat itu JA tak menghiraukan sakitnya tersebut hingga pada Februari 2020, JA dilarikan kerumah sakit karena hilang kesadaran. Hasil diagnosa rumah sakit, ternyata JA menderita TBC Akut dan Meningitis.
Setelah mengetahui ada warganya yang mederita sakit di luar negeri, Gubernur Sumsel H. Herman Deru langsung memerintahkan jajaran untuk melakukan pemulangan terhadap JA.
KALDERANEWS - Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2019 yang didalamnya mengatur tentang fungsi dan wewenang Inspektorat maupun wewenang dan fungsi Gubernur.
Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya mengatakan, lahirnya PP nomor 72 tahun 2019 tersebut dilakukan sebagai langkah memperkuat fungsi dari Inspektorat untuk melakukan pengawasan.
Dimana PP Nomor 72 Tahun 2019 tersebut dinilai bisa mengatasi aksi "nakal" pemerintahan daerah dalam melakukan kebijakan.
"Selama ini Kabupaten/Kota banyak yang lepas kendali dan semena-mena dalam melakukan kebijakan-kebijakan. Agar jalannya pemerintahan di daerah sesuai aturan, maka pemerintah pusat mengeluarkan PP 72 tahun 2019 ini. Di PP 72 ini juga, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan hingga ke tingkat bawah (Desa)," kata Mawardi saat membuka langsung Sosialisasi Penguatan Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah di Provinsi Sumsel, di Griya Agung, Rabu (26/2).
Selain itu, lanjut Mawardi, dikeluarkannya PP Nomor 72 Tahun 2019 tersebut juga untuk mendorong kapasitas Inspektorat daerah agar lebih independen dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengawas internal.
"Ini juga dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah khususnya pemerintahan di Sumsel yang bersih dan bebas korupsi. Tentu juga berdampak pada kemajuan Sumsel kedepan," tuturnya.
Dia menambahkan, dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatan inspektur daerah juga tidak bisa serta merta bisa dilakukan kepala daerah.
"Harus dengan persetujuan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," jelasnya.
Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Wirawan meyakini, dengan diterbitkannya PP Nomor 72 Tahun 2019 tersebut kinerja pemerintahan daerah di Sumsel akan berjalan baik.
"Harapan kami kinerja semakin meningkat dan transparan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," pungkasnya.
KALDERANEWS - Berdiri tahun 2017 lalu, Forum Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang dipimpin Bupati Muba Dodi Reza Alex punya peran strategis pembangunan. Dodi ingin semua kabupaten anggota LTKL punya produk unggulan lestari demi daya saing.
Saat ini ada delapan kabupaten anggota aktif yang tergabung dalam LTKL yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Siak, Sintang, Gorontalo, Sigi, Aceh Tamiang, dan Bone Bolango.
Semangat gotong-royong dsn kerjasama dengan pihaknlain adalah modal anggota LTKL mewujudkan pembangunan lestari. Sedangkan goalnya, mimpinya, adalah lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera secara bersama.
Itulah harapan Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA, Bupati Muba yang juga Ketua Umum LTKL. Harapan ini dilontarkannya saat memimpin Rapat Umum Anggota (RUA) Forum LTKL bertempat di Kantor APKASI Sahid Sudirman, Rabu (26/2/2020).
"Umur LTKL masih sangat muda. Namun capaiannya sudah banyak. Perkembangan yang ditunjukkan oleh Kabupaten anggota LTKL saat ini sangat menjanjikan. Kabupaten-kabupaten anggota LTKL telah menyiapkan ‘amunisi’ untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pemetaan potensi kabupaten, pengembangan SDM lokal, sampai mekanisme pelaporan,"ujar Dodi.
Doktor Lulusan Universitas Padjajaran ini juga menandaskan proses peningkatkan daya saing daerah dilalui dengan banyak cara. Beberapa program prioritas LTKL yaitu, Bisnis dan Investasi Lestari. Ini disiapkan untuk kabupaten menyusun portfolio komoditas dan secara aktif menjemput investasi ke daerah. Kemudian, inovasi masyarakat. Tujuannya, untuk peningkatan pelibatan masyarakat lokal dalam visi hijau kabupaten. Lalu Kebijakan dan Perencanaan. Langkah ini penting untuk memetakan kebijakan yang berpotensi mendatangkan insentif dari kerangka nasional."
Program prioritas lain yang dilakukan LTKL yaitu melakukan Pemantauan dan Pelaporan demi menghasilkan produk laporan daya saing daerah. Berikutnya, tegas Dodi, komunikasi untuk mempromosikan inisatif keberlanjutan yang dilakukan kabupaten.
"Program-program ini dilakukan oleh kabupaten anggota LTKL bekerja sama dengan mitra-mitra lokal dan nasional,"bebernya.
Program yang kini disusun ini disebut Dodi, sejalan dengan visi Presiden RI Joko Widodo. Yakni untuk menjadikan Indonesia negara yang “produktif, berdaya saing, dan mampu mengikuti beragam perubahan”.
Bagi Dodi, negara yang berdaya saing harus kuat sejak dari level desa, kabupaten, sampai provinsi.
Sekretariat LTKL, Gita Syahrani menjelaskan LTKL sebagai katalisator di dalam APKASI, bertugas untuk mempercepat terwujudnya pembangunan lestari di Kabupaten. APKASI harus menyebarluaskan, usaha-usaha yang tengah dilakukan kabupaten anggota LTKL ini. LTKL sendiri telah menetapkan visi nya yakni di tahun 2030 kelembagaan LTKL melebur di dalam APKASI.
Rapat Umum Anggota 2020 yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, hendaknya dapat dimanfaatkan untuk berbagi perkembangan kabupaten anggota LTKL, update informasi, dan juga jejaring, bekerja sama dengan mitra-mitra lokal dan nasional.
Rapat juga menyepakati program prioritas perkumpulan LTKL tahun 2020 - 2021 dengan topik agenda besar yaitu, Pengembangan bisnis dan investasi, Pemantauan dan pelaporan, informasi dan komunikasi, Kebijakan dan perundangan dan Konservasi dan Restorasi.
Selanjutnya rapat telah memeriksa berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan menjadi anggota Perkumpulan LTKL. Kabupaten yang mengajukan diri sebagai calon anggota LTKL yakni Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Rapat juga mengesahkan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten anggota perkumpulan LTKL.
KALDERANEWS - Bertempat di hotel Ranggonang, Rabu (26/2/2020) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat perumusan rekomendasi tindak lanjut kegiatan kemitraan pengelolaan lansekap Sembilang Dangku.
Rapat dipimpin Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Asisten Bidang
Perekonomian dan
Pembanguna Ir Yusman Sriyanto. Tampak hadir Deputi Director Project Kelola Sendang, David Ardian, beserta rombongan ZSL Kelola Sendang, dan perwakilan OPD Muba.
Yusman Sriyanto mengharapkan kelompok Pokja berperan memperlancar pelaksanaan program pembangunan hijau di Kabupaten Muba.
Menurutnya, kelompok kerja tersebut menjadi dasar hukum segala kegiatan yang berbasis lingkungan hidup dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian.
"Dalam kerjasamanya dengan konsorsium Kelola Sendang Pokja pembangunan hijau Kabupaten Muba mendukung penyusunan dan implementasi masterplan Kelola Sendang,"terangnya.
Diterangkannya, masterplan Kelola Sendang di Kabupaten Muba dilakukan di area model kemitraan meliputi kawasan hutan Dangku Meranti, dan area kawasan Hidrologi gambut Sungai Merang-Sungai Ngirawan.
"Kegiatan konsorsium Kelola Sendang di area model 1 dan 2 akan segera berakhir Februari 2020. Kegiatan ditingkat tapak yang sudah dilakukan selama proyek Kelola Sendang berlangsung diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing dinas terkait di kabupaten Muba dalam bentuk program dan kegiatan,"ungkapnya.
Sementara, Deputi Director Project Kelola Sendang, David Ardian mengatakan, Muba merupakan kabupaten di Indonesia yang pertama mendukung implementasi kemitraan Pengelolaan Lanskap (KOLEGA) di Sumatera Selatan dan perintis juga pelopor Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), serta membentuk Pokja Pembangunan Hijau.
"Pendekatan Lanskap Berkelanjutan untuk mendukung pembangunan hijau adalah terobosan penting bagi Sumsel. Ini yang ingin kita kembangkan lebih luas, dari Sumsel untuk Indonesia," ungkapnya
More...
KALDERANEWS - Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin akan dilaunching langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD pada tanggal 28 Februari 2020 mendatang di Opp Room Pemerintah Kabupaten Muba.
Hal itu terungkap dalam rapat persiapan pelaksanaannya yang dipimpin Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi bersama FKPD, dan Perangkat Daerah terkait, di Ruang Rapat Randik Sekretariat Daerah Muba, Selasa (25/2/2020).
Menurut Kepala Dinas Dukcapil Muba Hj Asmarani SSos MSi, ADM tersebut merupakan yang pertama di Indonesia bersama Kabupaten Magetan dan Kota Tangsel, serta diresmikan untuk pertama kalinya diluar Pulau Jawa.
"ADM ini dapat mencetak KTP-EL, KIA, KK, akte kelahiran, dan akte kematian," ungkapnya.
Asmarani juga mengatakan kegiatan lounching nantinya akan dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, bupati/walikota se-Sumsel, FKPD Muba, FKPD Provinsi Sumsel, Perangkat Daerah Muba, kepala sekolah, organisasi pemuda, BUMN, BUMD, TP PKK/DWP, dan Instansi Vertikal dalam Kabupaten Muba.
"Kesiapan ADM sudah 95%, dan akan dibawa ke lokasi acara satu hari sebelumnya," kata Asmarani.
Sementara Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi menghimbau kepada Kepala Perangkat Daerah terkait untuk mempersiapkan semua keperluan agar launching ADM tersebut terlaksana dengan lancar.
"Mohon bantuannya semua pihak sesuai tupoksi masing-masing, mudah-mudahan acara ini terselenggara dengan baik," ujar Apriyadi.
KALDERANEWS - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Polres Muba, Kodim 0401 Muba menggelar rapat koordinasi terkait penanggulangan bencana banjir dalam wilayah Bumi Serasan Sekate, di Aula H Alex Noerdin Polres Muba, Rabu (26/2/2020).
Rakor dihadiri Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, Kapolres Muba AKBP Yudhi Surya Markus Pinem SIK, Waka Polres Muba Kompol Irwan Andeta SIK, Dandim 0401 Muba diwakili Kasdim 0401 Muba Mayor Inf M Daud, Kepala BPBD Muba Indita Purnama SSos MM, Kepala Dinas Sosial Muba, seluruh camat, Danramil, Kapolsek dalam wilayah Kabupaten Muba.
Dalam Rakor tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba menghimbau Camat, Danramil dan Kapolsek diwilayah Kabupaten Muba agar dapat berkolaborasi dan bersinergi bersama meningkatkan kinerja dalam mengatasi dampak banjir yang terjadi diwilayah kerjanya masing masing
"Untuk masyarakat kami minta juga agar mendengar arahan dari pemerintahan pesa maupun kecamatan terkait bencana banjir yang tengah dihadapi," untuk meminamilisir dampak banjir sebaiknya digalakan jumat bersih bergotong royong membersihkan lingkungan di wilayah masing masing ujarnya.
Lanjut Yudi meningkatnya intesitas hujan di Kabupaten Muba menyebabkan air sungai naik sehingga berdampak banjir dipemukiman masyarakat terutama pemukiman dipinggiran sungai.
Dalam kesempatan yang sama Kapolres Muba AKBP Yudhi Surya Markus Pinem SIK mengatakan rapat koordinasi dilakukan untuk membahas terkait penanggulangan banjir dan mengatasi banjir di Kabupaten Muba sekaligus mempererat hubungan baik antar stakeholder.
"Kita harus terus secara bersama-sama memantau dan mengatasi dampak bencana banjir ini," dan unsur forkopimcam dintingkat kecamatan baik kapolsek camat dan koramil bersinergi dan berkolaborasi dilapangan kita minimalisir dampak banjir khususnya daerah atau wilayah yang rawan banjir atau berdampak akibat banjir tahunan kata Kapolres Muba.
Sementara itu Kasdim 0401 Muba Mayor Inf M Daud menuturkan pihaknya telah membentuk Tim penanggulangan bencana banjir, Kodim 0401 Muba yang 1x24 jam siaga terkait bencana banjir dan kami selalu siap bekerja bersama dan berkolaborasi bersama
"Kami harap agar Pemerintah Kabupaten Muba, TNI-Polri dan Instansi terkait terusberainergi dalam menanggulangi bencana banjir diwilayah Kabupaten Muba," seperti sekarang ini kita forkopimda kompak meminimalisir dampak banjir tahunan di Musi Banyuasin tandasnya.
KALDERANEWS - Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang, gelar lomba menembak Pistol dan senjata laras panjang. Dalam kegiatan rangkaian HUT TNI AU ke 74 tahun 2020, diikuti oleh seluruh Prajurit Lanud SMH, bertempat di lapangan tembak Lanud SMH, kamis (27/2/20)
Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), Kolonel Pnb Firman Wirayuda S.T., M.Soc.Sc., mengatakan lomba menembak secara kompetitif yang membutuhkan kemahiran, akurasi dan kecepatan. Menembak juga memiliki banyak manfaat terutama melatih keseimbangan antara fisik, konsentrasi dan ketenangan sehingga mendapatkan hasil yang baik dan akurat.
Selain memberikan wadah bagi seluruh prajurit Lanud SMH untuk menyalurkan hobi dan minatnya dalam menembak, kami juga memberikan peluang agar para prajurit dalam menembak semakin mahir dalam mengasah kemampuannya sehingga dapat bersaing pada berbagai event di instansi TNI maupun di tingkat nasional,” jelasnya.
Selain itu berbagai lomba antar satker dalam menyambut HUT TNI AU ke 74 tahun 2020 di antaranya bola voli masih berlangsung babak penyisihan, menembak Pistol dan senjata laras panjang, dengan penilaian kategori beregu dan perorangan, futsal dan tenis meja, tambahnya.
Ketua Panitia HUT TNI AU Mayor Kal Sukirno menjelaskan, sebagai juara lomba menembak senjata laras panjang beregu juara 1 Dislog, juara 2 Sus I dan juara 3 Disops. Sedangkan Perorangan juara 1 diraih oleh Pelda Heri, juara 2 Serka Teguh dan Peltu Rohmad
Untuk lomba Pistol beregu juara 1 Dispers, juara 2 Disops , juara 3 Satpomau. Lebih lanjut lomba Pistol Perorangan juara 1 Kadislog Letkol Kal Pander Sianipar, juara 2 Kaintel Kapten Sus M. Qorie dan juara 3 Kadispers Letkol Adm Dondy Rinaldo, jelas Ketua Panitia
KALDERANEWS - Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi daerah pertama di Sumatera Selatan (Sumsel) yang memiliki mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang befungsi untuk mencetak dokumen kependudukan seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga (KK) dll secara mandiri.
Hal itupun memancing keinginan Dinas Kependudukan dan Catatam Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang, untuk menyediakan mesin yang sama demi mempermudah pelayanan dokumen kependudukan di Kota Palembang.
"Namanya keinginan pasti ada, apalagi itu demi mempermudah layanan dokumen kependudukan," ungkapnya.
Isnaini mengaku masih menyelesaikan hutang pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang belum teralisasi. Dalam waktu dekat akan diselesaikan. Karena ada sekitar 50 ribu KTP-el yang belum dicetak diantaranya perbaikan element ataupun hilang.
"Kita masih banyak hutang yang harus diselesaikan. Kita kembali mendapat 16.000 blanko, kita selesaikan dulu hutang baru bisa memikirkan mesin cetak KTP seperti yang dimiliki Muba," ulasnya.
Dewi mengaku untuk pembelian Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) membutuhkan anggara sekitar 200 juta sesuai dengan type yang dipilih. Menurutnya, penyediaan alat ini juga tidak mudah dan harus mencari tempat strategis. Nantinya dalam pencetakan ini juga membutuhkan kertas Hvs A8 20 gram.
"Secepatnya berlaku di Palembang, kita harus selesaikan di Maret nanti pencetakan e-KTP pemula itu," tandasnya.
mgid3
Latest Tweets
From Twitter for Android
Feby Deru Dampingi Iriana Jokowi Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tes IVA Hingga Temui Pengrajin Songket… https://t.co/yxjLiPEQUl
From Twitter Web Client
Kunjungi Stan Dekranasda Sumsel, Iriana Jokowi Janji Temui Pengrajin Kain di Palembang https://t.co/6FQb5LcCCy via @tripplesworld
From Twitter for Android
Menang Tipis Atas PSGC Ciamis, Sriwijaya FC Makin Kokoh di Puncak Klasemen https://t.co/V0DFFAlQDG lewat @tripplesworld
From Twitter for Android
Metzelder Diduga Terlibat Kasus Pornografi Anak https://t.co/knEQDSYopZ lewat @tripplesworld
From Twitter for Android
Icardi Tuntut Inter Milan Bayar Kompensasi 1,5 Juta Euro https://t.co/IZVf4wvhGn lewat @tripplesworld