SPONSOR DAERAH
Nasional

Nasional (109)

Pemberian ASI Pada Anak Dapat Meningkatkan Volume Otak | Kesehatan

 

Banyumas - Di tengah-tengah masa pandemi saat ini, seorang dosen dari kabupaten Banyumas, kecamatan Purwokerto Barat melakukan pengabdian masyarakat di Posyandu Purwokerto Barat dengan mengangkat tema bank ASI. Tyas Pratama, seorang dosen di Universitas Amikom, perguruan tinggi swasta di kota Purwokerto berhasil menerapkan bank ASI yang terintegrasi dengan teknologi saat ini. "Bank ASI tersistem secara online sehingga penyebaran informasi dapat tersebar dengan cepat. Tentunya, sebelum ASI didonorkan, akan kita rekap dulu calon penerima dan pendonor. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran penyakit, dan mengetahui saudara sepersusuan bayi tersebut. Pemberian ASI tetap mengikuti syariah Islam."

Praktik donor ASI sudah diterapkan di kota-kota besar, bahkan transaksinya meluas di dunia maya. Mereka menginformasikan ketersediaan ASI melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram atau grup pesan instan, seperti BBM, Whatsapp, dan lainnya. Selanjutnya, mereka yang membutuhkan akan menghubungi dan menyepakati mekanisme pengambilan ASI.

Tyas terinspirasi membuat Bank ASI karena di kota Purwokerto sendiri masih minim komunitas Bank ASI, dan teman-temannya yang mempunyai stok ASI berlebih seringkali membuang stok ASI yang sudah lama karena stok sudah Menumpuk. "ASI sangat diperlukan oleh bayi hingga berusia 2 tahun, khususnya 6 bulan pertama. Dengan adanya bank ASI secara online diharapkan dapat menjadi wadah khusus pertukaran informasi baik dari pendonor maupun penerima ASI, dan pemberian ASI tersebut kira rekap ke database sistem sehingga track record dari ibu dan bayi dapat kita pantau. Ibu menyusui yang kurang mampu membeli susu bayi dan ibu menyusui yang tidak dapat menghasilkan ASI yang cukup dapat terbantu dengan sistem ini" ujarnya.

Diluar negri sendiri, Bank ASI sangat didukung oleh pemerintah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Dikutip dari Huffingtonpost, Jumat (28/06/2019)klub motor tertua di New York, The Sirens yang didirikan pada tahun 1986 ini berasal dari New York, Amerika Serikat bekerjasama dengan organisasi nirlaba New York Milk Bank (NYMB) yang mengumpulkan donasi ASI dari wilayah setempat. Mereka kemudian memilih The Sirens untuk mengantarkan donasi ASI tersebut untuk yang membutuhkan. Para klub motor itu sendiri yang akan mengantarkan ASI ke ibu menyusui yang membutuhkan.

 

KALDERANEWS - Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang  menolak mendengarkan keterangan saksi ahli dari terdakwa kasus pemalsuan akta tanah, Paryoto dilakukan bukan tanpa alasan.

Kuasa Hukum Abdul Halim , Hendra mengatakan,  keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa kasus pemalsuan akta tanah, Paryoto tentu dilakukan bukan tanpa alasan.

"Kalau saksi ditolak oleh majelis, mungkin menurut majelis hakim si saksi bukan seorang ahli," kata Hendra saat dihubungi wartawan,

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli yang dihadirkan adalah Tenaga Ahli Kementerian ATR, Iing R. Sodikin. Bahkan menurut pengakuan pengacara Paryoto, Wardaniman Larosa, Iing R. Sodikin dihadirkan atas titah langsung oleh Menteri Agraria/ATR Sofyan Djalil. Namun meski saksi hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tetap bersikukuh menolak mendengarkan keterangan saksi ahli tersebut.

Menurut Hendra, ada kriteria-kriteria khusus yang bisa menjadikan seseorang sebagai saksi ahli dalam persidangan. Apa pun jabatannya, seseorang tak bisa serta-merta dijadikan sebagai saksi ahli bila tak memenuhi kriteria, termasuk seorang tenaga ahli kementerian sekalipun.

"Staf ahli kan belum tentu saksi ahli. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi ahli. Jadi staf ahli bukan berarti bisa jadi saksi ahli. Saya juga bisa jadi staf ahli," bebernya.

Sebaliknya, ia justru mempertanyakan klaim kuasa hukum Paryoto yang menghadirkan saksi ahli dari lingkungan kementerian, terlebih dengan embel-embel utusan langsung dari seorang Menteri Sofyan Djalil.

"Hebat banget seorang Paryoto yang notabane petugas ukur dan sudah pensiunan, ada utusan menteri untuk jadi saksi ahli di persidangan. Kalau sampai ada orang yang ditugaskan langsung sama menteri, jadi tanda tanya besar," herannya.

Secara logika, pembelaan terdakwa pun dinilainya tidak masuk akal. Kliennya, Abdul Halim adalah seorang rakyat biasa, sedangkan terdakwa termasuk Benny Tabalujan yang kini masih DPO sebagai orang berada dan berpendidikan.

"Benny banyak dilaporkan ke kepolisian soal kasus perampasan tanah. Jadi yang layak disebut mafia tanah siapa? Tanah klien kami hanya 1 itu saja (tanah lebih kurang 10 hektare di kawasan Cakung), sedangkan Benny? Nilai sendiri saja," tegasnya.

"Lagi pula, masa seorang juru ukur pensiunan sampai menteri suruh stafnya turun semua. Pak menteri tau tidak kalau staf-stafnya itu banyak yang dilaporkan ke polisi?" tandasnya.

Kehadiran saksi ahli yang diklaim ditugaskan langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN RI ini pun seakan kontras dengan Komitmen Kementerian di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil.

Belum lama ini, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra berkomitmen melakukan reformasi reformasi agraria dengan menggandeng beberapa institusi, mulai dari Kejaksaan Agung dengan rencana membentuk satgas mafia tanah, hingga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

KALDERANEWS - Dalam webinar yang diselenggarakan Cokro TV bertema 'Bisakah Reformasi Agraria Berantas Mafia Tanah?', Jumat (7/11/2020), pegiat media sosial Rudi Valinka atau terkenal dengan akun @kurawa mengaku tak habis pikir dengan sepak terjang Benny Tabalujan yang bertempat tinggal di Australia.

Rudi pun mempertanyakan sikap BPN yang seakan tutup mata dengan sepak terjang Benny yang tercatat memiliki sedikitnya lima kasus pemalsuan sertifikat tanah atas nama beberapa PT, seperti PT Salve Veritate, PT Pactum Serva, PT Sapere Aude, dan PT Sigma Dharma Utama.

"Ini BPN apa tidak bisa melihat bahwa ada lima kasus dengan pelaku yang sama, (seakan dibiarkan) begitu terus. Gimana satu orang bisa menguasai ratusan hektare?" kritik Rudi Valinka atau @kurawa.

Kekecewaan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat dalam menjalankan aksinya, Benny dibantu oleh beberapa orang, salah satunya oknum petugas juru ukur di kantor BPN Jakarta Timur bernama Paryoto yang kini telah berstatus terdakwa.

"Saya lihat di pengadilan, BPN sendiri secara institusi seolah-olah hendak membela beliau (Benny Tabalujan). Saya juga enggak mengerti (alasannya)," sesalnya.

Melihat ada keterlibatan oknum BPN, Rudi Valinka pun meminta Kementerian ATR/BPN RI serius menangani kasus tersebut.

"Mohon Pak Wamen (Surya Tjandra) bisa memberikan perhatian terhadap kasus-kasus yang melibatkan Benny Tabalujan. Harusnya ketika suatu orang menggunakan 5 PT, menggunakan modus yang sama, lalu bisa dibela institusi BPN yang harusnya melindungi warganya, ini kan aneh. Saya harap ini oknum saja," demikian Rudi Valinka.

Dalam webinar yang sama, Kasubdit Harta Benda Polda Metro Jaya, AKBP Dwiasi Wijayaputera mengamini bahwa Benny Tabaluyan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Benny Tabalujan benar termasuk DPO untuk laporan tahun 2018, objek tanahnya di Cakung 52 ribu meter persegi dengan memalsukan keterangan penurunan hak dibantu oleh petugas BPN Pak Paryoto. 2 tersangka masuk pengadilan, Benny masuk DPO," jelas AKBP Dwiasi Wijayaputera.

Wamen Agraria & Tata Ruang Indonesia dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra yang turut hadir dalam webinar tersebut memastikan, pihaknya sedang melakukan perbaikan tata kelola BPN yang dirasa belum baik.

"Perbaikan SDM sedang kita bereskan, rekrutmen segala macam. Dari segi kualitas, kemampuan menentukan letak tanah. Soal integritas sangat penting, kalau memang salah harus kita hukum, kalau benar kita bela," tutur Surya Tjandra. []

KALDERANEWS - Penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 adalah hal yang mutlak dan harus menjadi prioritas utama di setiap daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Bali, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta agar sosialisasi protokol kesehatan yang meliputi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan terus dilakukan.

“Sosialisasi protokol kesehatan harus menjadi program prioritas pemerintah daerah karena saat ini belum ada vaksin atau obat yang ditemuka untuk menangani COVID-19, sehingga protokol kesehatan merupakan satu-satunya senjata kita dalam memerangi COVID-19,” ujar Doni, Jumat (9/10).

Adapun dalam implementasi dari sosialisasi tersebut, Doni memandang bahwa peran tokoh dan desa adat mampu menjadi kekuatan dalam memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan.

“Bali dikenal dengan peran tokoh dan desa adat yang kuat, mari bersama-sama untuk memberikan pemahaman pentingnya protokol kesehatan dalam beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19,” tambahnya.

Lebih lanjut, Doni juga menekankan pada penggunaan kearifan lokal dalam memberikan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan di daerah agar masyarakat memahami secara menyeluruh pesan yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Penting bagi pemerintah daerah untuk menggunakan kearifan lokal sebagai media dalam menyampaikan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan, misalnya setiap pesan atau program dari pemerintah pusat dapat diterjemahkan ke bahasa daerah setempat sehingga masyarakat dapat memahami secara menyeluruh tentang pesan yang disampaikan,” ungkap Doni.

Selanjutnya, Doni juga mengatakan bahwa seluruh aspek masyarakat mampu menjadi pahlawan kemanusiaan, salah satunya media. Peran media sebagai pemberi informasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mengedukasi masyarakat.

“Semua bisa jadi pahlawan, bahkan media juga bisa menjadi pahlawan kemanusiaan. Peran media dalam mengedukasi masyarakat dapat menjadi salah satu strategi dalam memperkuat masyakarat sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 dengan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan,” tutur Doni.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster mengapresiasi respon dan langkah cepat Satgas Penanganan COVID-19 Nasional dalam memenuhi setiap aspek kebutuhan daerah pada setiap proses penanganan COVID-19.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas langkah cepat Satgas Penanganan COVID-19 Nasional yang sangat responsif dalam setiap pengajuan bantuan yang dibutuhkan oleh daerah, khususnya saat ini Provinsi Bali gencar melakukan koordinasi terkait kebutuhan logistik material kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan pasti selalu direalisasikan cepat,” ungkap Wayan.

Wayan juga menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri serta tokoh adat terus digencarkan untuk menekan kasus positif yang ada di Provinsi Bali.

“Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, kami terus menggencarkan kolaborasi bersama unsur TNI, Polri dan tokoh adat dalam upaya menekan angka kasus positif yang ada di Provinsi Bali,” tegas Wayan.

Pada penghujung kegiatan rapat koordinasi tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 Nasional memberikan bantuan untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Bali yang diserahkan secara simbolis berupa dua unit ventilator, 5.000 face shield, 15.000 Alat Pelindung Diri (APD), 30.000 Masker Bedah, 10.000 Masker N95, dan 500.000 Masker Kain.

KALDERANEWS - Kasus terkait kepemilikan tanah di Cakung Barat, Jakarta Timur masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Abdul Halim sudah kembali mendapatkan kabar tidak baik akibat pemberitaan yang muncul di salah satu media cetak dwi mingguan.

Abdul Halim melalui Kuasa hukumnya, Hendra mengatakan, dengan pemberitaan tersebut pihaknya merasa sangat dirugikan. Pasalnya selama ini pihaknya tidak pernah merasa di wawancarai oleh pihak media tersebut. Sehingga hal ini menyudutkan BPN dalam kasus yang menimpa dirinya.

Dirinya menduga ada pihak yang sengaja membuat pemberitaan tersebut untuk memperkeruh suasana.

"Saya tegaskan bahwa klien kami tidak pernah diwawancara dengan media tersebut (koran Siasat Kota red) tapi kenapa malah ada pernyataan klien kami di koran yang menyudutkan pihak BPN?. Ini tidak benar karena telah merugikan kita, " kata Hendra saat dihubungi wartawan, Jumat (9/10).



Menurutnya, kebebasan pers itu telah diatur sedemikan rupa agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, lanjut Hendra, etika jurnalistik itu harus dijunjung dengan profesional sesuai dengan UU Pers yang berlaku.

"Kebebasan pers itu bukan seenaknya saja, tapi sudah diatur sesuai dengan UU Pers yang berlaku. Harus ada cek dan ricek agar pemberitaannya berimbang," jelasnya.

Hendra menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini melalui jalur hukum untuk melindungi hak kliennya dan segera membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait hal tersebut.

"Mungkin minggu depan kita akan ke Polda Metro untuk membuat laporan terkait hal ini. Pemberitaan ini adalah berita hoaks," ungkapnya saat di hubungi wartawan, Jumat (9/10).



Dirinya menambahkan, jika pernyataan tersebut ingin mengadu domba dirinya dengan pihak BPN, terkait kasus yang saat ini masih berjalan di Pengadilan Jakarta Timur.

"Saya menduga ada yang ingin mengadu domba kita dengan berita bohong itu demi kepentingan pribadi," tegasnya.

Sementara itu, dalam perkara dugaan pemalsuan akta autentik tanah dengan tersangka Paryoto tersebut, Abdul Halim justru meyakini bahwa BPN akan bekerja sesuai tupoksi.

"Saya yakin dan percaya bahwa BPN akan bekerja secara profesional dan transparan, untuk membarantas mafia tanah," ungkapnya.



Tak hanya itu, Hendra juga meminta agar jangan ada pihak lain yang membuat persoalan yang sedang berjalan menjadi tambah rumit, akibat ulah sebagian pihak yang sengaja membuat dirinya  dan pihak BPN bermusuhan.

"Jangan sampai ada opini yang tidak baik  agar hubungan saya dan BPN menjadi musuh, karena saya yakin pihak BPN bekerja dengan baik dan transparan atas kasus yang sedang berjalan saat ini," ungkapnya.

Sebagai informasi, perkara Abdul Halim dengan tersangka Paryoto tersebut tercatat dengan nomor perkara No.614/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan proses persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syafrudin A Rafiek, bersama Hakim Aggota Sri Asmarani, serta Tohari Tapsirin dan Perkara Perdata No.209/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim yang diketuai oleh Hakim Ketua Sri Asmarani, bersama Tohari Tapsirin, dan Syafrudin A. Rafiek.

Sedangkan Perkara Pidana No. 993/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM dengan terdakwa Achmad Djufri (PT Salve Veritate) diketuai oleh Khadwanto bersama  dengan Tarigan Muda Limbong dan Muarif. Hingga saat ini semua perkara tersebut masih dalam proses persidangan.

 

KALDERANEWS - Indonesia terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan dihelat pada tahun 2022 mendatang di Nusa Dua, Bali. Dalam persiapannya, Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) giat melakukan persiapan yang ketat dengan mengutamakan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Widjaja menjelaskan bahwa kegiatan GPDRR tahun 2022 mendatang diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya di Bali paska COVID-19.

“Tahun 2022 pasti kita berharap dan berusaha pandemi COVID-19 dapat kita kendalikan serta Indonesia bisa lebih aman. Melalui kegiatan GPDRR ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya di Bali paska COVID-19 dalam sisi pariwisata,” ujar Wisnu dalam Pertemuan Persiapan Indonesia sebagai Tuan Rumah GPDRR 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, pada Kamis (1/10).

Pada pertemuan tersebut, Wisnu juga mengungkapkan bahwa pemilihan Nusa Dua sebagai tempat penyelenggaraan GPDRR karena Nusa Dua merupakan kawasan yang memiliki sertifikat aman bencana dan operation center sehingga dikenal sebagai kawasan pariwisata yang aman bencana.

Kegiatan yang akan diselenggarakan pada 23-28 Mei 2022 ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas dan protokol kesehatan yang mampu mengakomodir adanya penanganan COVID-19. Tidak hanya itu, rencana tanggap bencana juga dilakukan seperti rencana evakuasi maupun simulasi tsunami dan gempa bumi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Sub-direktorat Kemanusiaan, Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Febrian Irawati Mamesah, turut mengungkapkan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meninjau infrastruktur dan sarana prasarana yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan dengan skala besar dan internasional seperti GPDRR.

Selain itu, Ira juga menjelaskan bahwa kegiatan GPDRR ini juga dilihat kebutuhan host country dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga tidak hanya menunjukan bahwa Indonesia mampu dalam penanggulangan bencana saja tetapi juga untuk mempromosikan kepariwisataan Indonesia di kancah internasional.

“Kegiatan GPDRR ini tidak hanya menunjukan bahwa Indonesia memang mampu dalam penanggulangan bencana, tetapi juga menjadi ruang promosi pariwisata Indonesia di mata dunia,” tambah Ira.

Pada persiapannya, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) turut memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan internasional yang bekerja sama dengan TNI dan Polri dan telah melewati penilaian penyelenggaraan acara internasional sehingga diharapkan persiapan penyelenggaraan kegiatan GPDRR dapat terus dilakukan dengan baik dan aman.

Selain itu, kegiatan pertemuan dilanjutkan dengan peninjauan BNDCC sebagai tempat kegiatan penyelenggaraan GPDRR dengan pemeriksaan ruang pertemuan, ruang kerja delegasi, akses transportasi dan sebagainya.

Pada penyelenggaraannya, beragam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) turut berpartisiasi dalam mendukung kegiatan GPDRR sekaligus memperkenalkan produk serta aktivitas pariwisata yang ada di Bali.

Adapun GPDRR adalah forum multi-pemangku kepentingan dua tahunan yang dibentuk oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam pengurangan risiko bencana (PRB) serta merupakan platform terbesar di dunia untuk penanggulangan bencana dalam upaya meningkatkan PRB di dunia dengan saling bekerjasama dan berkoordinasi.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang ini diperkirakan akan dihadiri oleh perwakilan delegasi 193 negara yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi, sektor wisata dan media.

KALDERANEWS – Dewasa ini masyarakat dunia sudah mulai beradaptasi dengan segala aktivitas yang dilakukan secara virtual. Hal tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua orang untuk mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, khususnya menghindari kerumunan. Aktivitas kerap dilakukan secara virtual. Kini konser musik pun dapat dilakukan secara virtual dan live untuk mengibur masyarakat secara aman, seperti saat di rumah.

Donny Hardono, pendiri Don Sistem Suara (DSS), mengembangkan teknik untuk melakukan konser secara virtual dengan kualitas baik. Di sisi lain, ia mengadakan konser virtual yang disebut Konser 7 Ruang sebagai upaya memberikan wadah bagi para pekerja seni serta tim produksi untuk tetap dapat bekerja di masa pandemi. Donny mengatakan bahwa konser virtual ini merupakan konsep yang tidak pernah direncanakan sebelumnya.

“Saya mengubah rumah saya menjadi delapan ruangan, yang satu saya pakai untuk control room, yang tujuh untuk semua musisi yang akan saya ajak bekerja sama. Karena dengan tidak dibagi tujuh, saya rasa saya melanggar protokol COVID-19,” ucapnya saat berdialog melalui ruang digital di Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Jakarta, Kamis (27/8).

Musisi yang diajak bekerja sama pun berjumlah tujuh orang, sehingga setiap ruangan hanya berisikan satu orang saja. Selain melakukan disinfeksi pada ruangan yang digunakan, setiap pihak yang bekerja sama pun juga harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Ia mengaku Konser 7 Ruang ini terinspirasi dari kekurangan konser virtual yang biasa dilakukan melalui ruang digital dan mengalami keterlambatan audio serta gambar. Untuk mengindari hal tersebut, konser dapat dibuat dengan menggabungkan beberapa klip video dari setiap musisi. Risikonya, konser tersebut tidak dapat berlangsung secara live karena harus melalui proses editing terlebih duhulu.

“Kemudian saya buat tempat (tujuh ruangan) seperti ini, tanpa ada kelambatan, tanpa harus editing, kita bisa live sampai 10 jam nonstop,” lanjut Donny ketika menjelaskan asal mula dibuatnya Konser 7 Ruang.

Selanjutnya Donny menyampaikan bahwa konser yang diadakan setiap akhir pekan ini berjalan dari hasil pengumpulan donasi. Donasi tersebut lantas dibagikan kepada 77 karyawan perusahaannya, pekerja seni dan tim produksi yang terlibat.
Terakhir, Ia berpesan agar masyarakat tetap tidak keluar dari rumah terkecuali pada keadaan mendesak.

“Saya akan sediakan hiburan (Konser 7 Ruang) ini sampai COVID-19 selesai, di setiap weekend,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Wicaksono Soegandhi atau yang acap dipanggil Nongki menyebutkan bahwa Iluni UI juga tengah mempersiapkan konser virtual sebagai bentuk apresiasi terhadap para relawan, medis maupun nonmedis, bertajuk Konser 75 Suara Perjuangan.

Bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, konser akan ditayangkan langsung dari Makara Art Center, Depok, pada hari Jumat, 28 Agustus 2020. Melalui konser ini, musisi dapat kembali tampil di atas panggung. Tak lupa, setiap pihak yang terlibat juga harus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

“Ini acara bukan pure konser musik tapi merupakan apresiasi terhadap relawan, jadi kita bentuknya storytelling. Jadi nggak hanya para artis itu nyanyi, tapi juga nanti ada monolog-monolog yang diisi oleh para tokoh-tokoh yang sudah meluangkan waktunya untuk berjuang melawan COVID-19 ini,” kata Nongki mengenai konsep dari Konser 75 Suara Perjuangan.

Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan konser, dapat membuka tautan www.bit.ly/KONSER75-LOKET atau www.bit.ly/KONSER75-EVENTBRITE dan mendaftarkan diri secara gratis.

Selanjutnya Nongki menutup dengan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut menjadi relawan dalam penanganan COVID-19 ini. Dalam artian bahwa menjadi relawan tidak hanya dengan cara bekerja di rumah sakit, namun dengan cara tetap berdiam diri di rumah.

KALDERANEWS - Dalam rangka mewujudkan ketahanan energi listrik negeri dengan harga yang kompetititf, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Energi Listrik Batam (ELB) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Penandatangan dilakukan oleh Direktur Komersial PGN Faris Aziz dan Direktur Utama PT Energi Listrik Batam Danny Praditya, Jumat (28/08/2020).

ELB merupakan Anak Usaha PT Medco Power Indonosia dan sebagai salah satu IPP PLN Batam, akan menyerap gas bumi dari PGN secara ramp up (meningkat) menyesuaikan dengan demand listrik dan diperkirakan mencapai 18 BBTUD dengan estimasi pembangkit sebesar 80-100 MW untuk berkontribusi memenuhi ketersediaan listrik di wilayah Batam melalui PLTG Tanjung Uncang.

Sesuai kentuan yang tertuang dalam lampiran Kepmen ESDM 91K/ 2020, gas yang disalurkan bersumber dari PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (PHE JM).

Perjanjian ini berlaku efektif hingga tahun 2024 dan juga difokuskan untuk menopang proyek Combine Cycle Power Plant (CCPP) ELB yang saat ini tengah dibangun. Mengingat tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik.

Direktur Komersial PGN Faris Aziz mengungkapkan bahwa perjanjian ini juga bagian dari realisasi implementasi Kepmen ESDM 91K/2020. ELB sebagai mitra strategis pemerintah menjalankan operasinya sebagai power producer, berkesempatan mendapatkan manfaat dari harga gas yang khusus berdasarkan Kepmen ESDM tersebut.

Fariz berharap, manfaat dari Kepmen ESDM 91K/2020 dapat menunjang optimasi operasi PT EMB, menurunkan Biaya Pokok Produksi, sehingga akan meningkatkan serapan volume gas sehingga ketersediaan kelistrikan di Batam semakin andal. “Dari perjanjian ini, diperhitungkan ada peningkatan pada produksi listrik di ELB menjadi 80 – 100 MW. Sebelumnya hanya setara ±30 MW,” imbuh Faris.

“Sebelum ini, ELP merupakan pelanggan eksisting PGN. Namun alokasi gasnya masih melalui PLN Batam. Dari kesepakatan ini, menjadi peluang penting bagi PGN sebagai subholding gas dalam memperkuat layanan gas bumi pada sektor kelistrikan. Kami juga berterima kasih atas dukungan yang selama diberikan, sehingga implementasi Kepmen ESDM 91/ 2020 disambut dengan baik oleh rekan-rekan di sektor kelistrikan,” ujar Faris.

Faris mengungkapkan, alokasi gas bumi untuk pembangkit listrik sesuai Kepmen ESDM 91K/ 2020 sebesar ±315 BBTUD dengan estimasi kapasitas pembangkit ±1250 MW, untuk mendukung pembangkit listrik di Batam, Sumatera, dan Jawa Bagian Barat. Dengan adanya penerapan harga baru yang lebih murah, tentunya diharapkan pemakaian gas di pembangkit-pembangkit listrik dapat meningkat.

“PGN membuka kesempatan yang besar bagi semua sektor kelistrikan untuk menggunakan gas bumi, agar benefitnya dapat dirasakan secara nyata. Khususnya efisiensi pembiayaan, dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tambahan pasokan listrik, seiring dengan konsumsi listrik nasional yang terus meningkat.” ujar Faris.

PGN sebagai subholding gas dan bagian dari Holding PT Pertamina (Persero), berkomitmen menjadikan sektor listrik sebagai salah satu dari program prioritas PGN. Dari segi volume, sektor kelistrikan memiliki porsi penyerapan gas bumi yang paling besar. Namun, hal itu sepadan dengan perannya dalam menopang kebutuhan energi kelistrikan di berbagai segmen masyarakat.

Oleh karena itu, PGN juga senantiasa termotivasi untuk melakukan pengembangan infratruktur dan meningkatkan kualitas layanan gas bumi, agar dapat menjamin kehandalan energi kelistrikan seluruh wilayah di Indonesia.

KALDERANEWS - Gugus Tugas Nasional melakukan pemutakhiran data zonasi risiko daerah per 5 Juli 2020 yang menampilkan 104 kabupaten dan kota yang terdaftar dalam zona hijau atau wilayah tidak terdampak COVID-19. Ahli Epidemiologi Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Dewi Nur Aisyah menegaskan bahwa walaupun suatu wilayah dikategorikan sebagai zona hijau, belum tentu wilayah tersebut aman dari penularan COVID-19.

"Warna hijau belum tentu aman. Jadi jangan pernah mengatakan ada wilayah yang aman karena masing-masing wilayah punya risiko," tegas Dewi dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta (8/7).

Dewi menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang berada di zona hijau bukan berarti menjadi wilayah yang mutlak aman COVID-19. Gugus Tugas Nasional membuat zonasi wilayah untuk mengukur risiko di sebuah wilayah, seberapa rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan 15 indikator kesehatan masyarakat. Kabupaten/kota yang berada di zona hijau diartikan bahwa wilayah tersebut memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan zona yang berwarna kuning atau orange dan merah.

Selanjutnya, Dewi juga menjelaskan bahwa pada masa adaptasi kebiasaan baru, pemerintah dengan hati-hati menentukan sektor mana saja yang dapat beroperasi terlebih dahulu. Untuk sektor pariwisata baru hanya dibuka untuk kawasan wisata alam serta konservasi dan baru akan dibuka untuk zona hijau dan kuning.

Pembukaan sektor dan aktivitas di setiap zona juga dilakukan secara bertahap, terlebih dengan adanya peningkatan kasus positif COVID-19 yang masih terus meningkat. Dewi mengimbau kepada masyarakat yang ada di zona hijau atau ingin berpergian ke zona hijau untuk tetap waspada dan tidak menganggap bahwa zona hijau berarti tidak ada potensi penularan COVID-19.

"Jangan menganggap karena zona hijau, kita bisa kesana atau liburan kesana saja. Justru kalau tidak hati-hati nanti jadi sumber penularan dan bisa jadi imported case karena dari luar masuk ke zona hijau. Jadi tidak bisa dengan cepat melihat kalau hijau berarti aman. Intinya kita masih dalam masa-masa yang harus tetap waspada," ujarnya.

Pembagian Zonasi Jadi Evaluasi Kinerja Daerah Dalam Menangani COVID-19

Dinamika perubahan zonasi yang terjadi dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Dewi menambahkan bahwa Gugus Tugas Nasional memberikan tenggat waktu dua minggu untuk pemerintah daerah mengevaluasi kinerjanya jika terjadi perubahan zonasi wilayahnya ke arah yang lebih besar risiko terpapar COVID-19, maka sektor tersebut (selain sektor esensial) harus ditutup.

"Jika suatu daerah yang hijau atau kuning berubah jadi orange, tidak serta merta langsung ditutup (sektor wisata yang sudah diizinkan beroperasi). Kita beri waktu dua minggu apakah daerah tersebut bisa kembali menjadi zona hijau atau kuning, dengan begitu pemerintah daerah dapat berusaha dan tahu apa yang harus diperbaiki. Faktor penyebabnya apakah ada angka kematian meningkat atau orang yang dirawat sangat tinggi. Jika dalam dua minggu masa evaluasi tetap di zona orange, maka daerah tersebut harus dilakukan pengetatan dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk menularkan COVID-19," jelas Dewi.

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan jumlah pengetesan di tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Hal ini juga dapat tergambar dariangka positivity rate atau tingkat kepositifan dari hasil uji spesimen dengan total jumlah orang yang diperiksa pada setiap wilayah. Hal ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi penentuan wilayah mana saja yang jumlah pemeriksaan laboratoriumnya harus ditingkatkan.

Ada pun pengukuran zona dilakukan secara kumulatif mingguan sehingga kurva epidemiologi yang didapatkan bisa lebih menggambarkan kondisi yang terjadi pada wilayah tersebut.

KALDERANEWS – Sejak Presiden Joko Widodo mengumumukan kasus positif COVID-19 masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020, setidaknya telah tercatat lebih dari 63 ribu kasus. Tersebar pada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, wabah yang telah menjadi pandemi ini memberikankan dampak yang beragam terutama bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Aris Darmansyah Edisaputra, Staf Ahli bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kemenko Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), setidaknya ada empat kondisi masyarakat Indonesia di tengah pandemik COVID-19.

Pertama, masyarakat yang tidak terpengaruh secara ekonomi sehingga memilih tetap membatasi aktivitas diluar rumah karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Selanjutnya ada masyarakat yang terpengaruh secara ekonomi sehingga memilih bekerja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Contohnya adalah pekerja formal dan pegawai kementerian lembaga.

“Karena di kementerian lembaga sudah pasti di institusinya sudah ada aturan-aturan yang terkait dengan protokol kesehatan ini,” jelas Aris saat sesi Talk Show Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 melalui video daring, Senin (6/7).

Lanjut Aris ada juga masyarakat yang terdampak secara ekonomi sehingga kehilangan sumber pendapatan dan memaksanya keluar serta beradaptasi agar memperoleh sumber pendapatannya kembali. Sedangkan, kondisi yang terkakhir adalah masyarakat yang terdampak dan kehilangan sumber pendapatannya, namun belum mampu untuk beradaptasi.

“Nah ini yang perlu kita sosialisasikan kepada semua elemen masyarakat.”

Sementara pelaksanaan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru memliki tantangan yang tidak mudah. Diantaranya seperti, kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, kebiasaan masyarakat dalam bersosialisasi secara dekat, ketidakpahaman tentang bahaya virus yang tidak kasat mata, serta munculnya berbagai pendapat melalui media sosial yang kurang mendukung upaya pencegahan.

“Mengenai hal ini, masih ada beberapa masyarakat yang menganggap enteng terkait kepatuhan ini,” imbuh Aris dalam memaparkan tantangan sosialisasi.

Pemerintah melalui Kemenko PMK, yang membawahi 7 kementerian dan 14 lembaga telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Beragam kebijakan tersebut bersifat sebagai pedoman terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

“Pemerintah tidak membatasi, silahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Tetapi, tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan,” tegas Aris mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Dikesempatan yang sama, Dr. Kartini Sjahrir, Antropolog dan Penasihat untuk ASEAN institute for Peace and Reconciliation Kementerian Luar Negeri, tantangan yang dihadapi pemerintah sesuai pemaparan Aris memang benar adanya. Sebab tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat Indonesia dalam hal menjaga kebersihan utamanya.

“Masyarakat kita kurang disiplin itu ada benarnya, tapi masyarakat sendiri tengah menghadapi culture shock dengan keadaan ini. Contoh social distancing itu adalah suatu term baru dalam budaya Indonesia, bayangkan kita secara fisik dipisahkan,’ ucap Dr. Kartini.

Justru, Dr. Kartini menyatakan bahwa proses perubahan perilaku sekaligus memberdayakan diri kita sendiri ini punya sisi positif. Dari segi pemeliharaan lingkungan melalui penerapan protokol-protokol kesehatan misalnya. Masyarakat menjadi lebih preventif, kaitannya dengan kebersihan dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

Dr. Kartini juga melihat banyaknya manfaat terhadap kebiasaan-kebiasaan baru yang saat ini sedang terbentuk, terhadap masa depan. Contohnya, kultur hedonism dan korupsi yang diharapkan berkurang dengan tuntutan hidup sederhana saat ini.

“Kehidupan hedonisme berkurang dan tidak akan seperti dulu, setidaknya dalam jangka waktu lima tahun kedepan,” ucap Dr. Kartini.

Dr. kartini juga menambahkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM) akan menjadi sektor yang penting dalam tatanan kehidupan yang baru nantinya karena dapat di produksi dari rumah.

Pada akhir dialog, baik Aris maupun Dr. Kartini sepakat bahwa seluruh kalangan masyarakat harus bergerak aktif sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Karena upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah tidak akan berarti apabila masyarakat tidak ikut serta membantu mewujudkannya.

Halaman 1 dari 8

mgid3

Ad Sidebar

Latest Tweets

Feby Deru Dampingi Iriana Jokowi Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tes IVA Hingga Temui Pengrajin Songket… https://t.co/yxjLiPEQUl
Kunjungi Stan Dekranasda Sumsel, Iriana Jokowi Janji Temui Pengrajin Kain di Palembang https://t.co/6FQb5LcCCy via @tripplesworld
Menang Tipis Atas PSGC Ciamis, Sriwijaya FC Makin Kokoh di Puncak Klasemen https://t.co/V0DFFAlQDG lewat @tripplesworld
Metzelder Diduga Terlibat Kasus Pornografi Anak https://t.co/knEQDSYopZ lewat @tripplesworld
Icardi Tuntut Inter Milan Bayar Kompensasi 1,5 Juta Euro https://t.co/IZVf4wvhGn lewat @tripplesworld
Napoli Boyong Fernando Llorente dari Tottenham https://t.co/FnVARyGvqx
Follow Kaldera News on Twitter